Kebebasan Berorganisasi Bagi Guru Masih Barang Mewah

“Jangan ikut FMGJ (Forum Musyawarah Guru Jakarta) karena itu organisasi ilegal, organisasi profesi guru yang legal hanya PGRI. Hati-hati lho nanti menghambat karir anda!”, demikian ucapan seorang Kepala Sekolah di Jakarta kepada salah seorang gurunya yang jadi pengurus FMGJ. Si guru coba bertanya,”apa yang ibu maksud dengan ilegal? Ilegal maknanya melanggar hukum, organisasi kami resmi, punya akte notaris dan tidak pernah berbuat kriminal anggotanya, mengapa dikatakan ilegal.”  Si kepala sekolah hanya menjawab singkat “karena yang diakui pemerintah cuma PGRI, selain PGRI tak dianggap organisasi guru”. Pola pikir semacam ini masih bercokol dalam pikiran para kepala sekolah dan birokrasi pendidikan. Mereka hanya mengakui PGRI meski dalam UU Guru dan Dosen disebutkan bahwa organisasi guru di Indonesia tidak tunggal lagi.

Cara pikir dan perlakuan kepala sekolah serta birokrasi pendidikan di atasnya, seperti kepala dinas pendidikan sampai Menteri pendidikan dan kebudayaan nasional pasca Undang-undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen terhadap  organisasi guru memang cenderung diskriminatif.  Padahal kebebasan organisasi untuk guru diatur dalam  Undang-undang Guru dan Dosen (UUGD) sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14 butir (h) yang menyatakan bahwa guru berhak memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi guru. UU tersebut juga mengamanatkan guru untuk  wajib berorganisasi  dan bebas memilih organisasi guru. Pasal ini sekaligus menunjukkan bahwa organisasi guru tidak tunggal. Namun, banyak kasus di daerah, misalnya di Papua Barat, PGRI menuntut Gubenur membubarkan Serikat Guru Papua Barat (SGPB).  Selain itu, di Jawa Timur muncul surat edaran PGRI yang meminta anggotanya menandatangi penyataan tidak pindah ke organisasi guru lain.

Seharusnya Pemerintah  berlaku adil terhadap organisasi guru yang ada, karena selama ini pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat cenderung diskriminatif. Pemerintah masih meng-anak emas-kan PGRI bahkan cenderung melakukan PGRI-nisasi. Misalnya saja, PGRI-nisasi terjadi pada penempatan orang-orang PGRI dalam Badan Pembinaan profesi Guru  yang merupakan badan pengganti PMPTK. Selain itu, Anggaran APBD beberapa daerah hanya mengalokasikan dana untuk PGRI tetapi tidak untuk organisasi guru yang lain. Misalnya menyediakan sekretariat bagi PGRI, bahkan di Medan,  ketua PGRI mendapat mobil Dinas berplat merah. Sementara di medan juga ada Serikat Guru Indonesia Medan (anggota Federasi Serikat Guru Indonesia/FSGI), namun tidak mendapatkan fasilitas apapun dari pemerintah daerah. Begitupun di Garut, APBD-nya mengalokasikan dana bagi PGRI, tetapi Serikat Guru Indonesia Garut tidak mendapatkan jatah seupiahpun. Proyek-proyek Peningkatan kapasitas guru oleh kemendiknas  melalui pelatihan-pelatihan guru dan Peningkatan Keprofesian Keberlanjutan (PKB)  juga didominasi dan hanya melibatkan PGRI.

Kenyataan tersebut menyalahi ketentuan Pasal 39 (3) UU No. 14 tahun 2005 yang menyatakan bahwa  guru berhak mendapat perlindungan hukum dari tindak diskriminatif, kekerasan, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak birokrasi atau pihak lainnya. Juga tak sejalan dengan ketentuan pada pasal 7 ayat (2) pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen yang harus diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa dan kode etik profesi.

Ironi Ketika Guru Tidak Pimpin Organisasi Profesi Guru

Rencana pemerintah untuk men-sentralisasi  pendidikan menurut saya  harus dibarengi dengan penguatan organisasi guru.  Kendalanya tidak hanya sekedar gurunya yang enggan berorganisasi, tetapi banyak guru  tidak merasakan manfaatnya organisasi profesi bagi dirinya. Adapun alasan pemerintah menarik guru menjadi pegawai pemerintah pusat adalah karena guru selama ini di berbagai daerah di Indonesia, para guru dipolitisasi untuk mendukung calon kepala daerah tertentu. Sehingga guru kerap kali diperalat oleh kepentingan politik. Kalau kandidat yang di dukungnya menang maka dia aman bahkan dapat jabatan, tetapi kalau kandidat yang didukungnya kalah maka dia bisa kehilangan jabatan.

Jika penguatan organisasi guru tidak dilakukan  maka guru akan tetap di politisasi. Hanya pindah saja pelaku politisasinya, kalau saat desentralisasi pelakunya birokrasi di daerah –terutama kepala-kepala daerah–, kalau di-sentralisasi pelakunya adalah birokrasi di pemerintah pusat, —hal ini sudah dialami guru selama 32 tahun pemerintahan orde baru untuk memenangkan partai tertentu, partai yang berkuasa saat itu–.

Hal lain yang memperlemah organisasi guru antara di sebabkan oleh organisasi  profesi guru tidak diurus oleh guru. Padahal menurut UUGD mensyaratkan bahwa organisasi profesi guru  harus dibentuk dan diurus oleh guru. Kenyataannya banyak organisasi profesi guru justru tidak diurus dan dipimpin oleh guru, untuk organisasi yang berskala nasional misalnya PGRI dan IGI tidak diurus oleh guru. Hal ini menyalahi ketentuan dalam UU Guru dan dosen yang menyatakan bahwa “organisasi profesi guru adalah perkumpulan berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru” (Pasal 1 butir 13 UUGD).

Pasal tersebut sekaligus mempertegas bahwa siapapun yang bukan guru semestinya tidak boleh mengurus organisasi guru. Tapi data menunjukkan bahwa organisasi guru malah diurus dana dipimpin oleh birokrat pendidikan, mantan birokrat bahkan oleh anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah), sebagai contoh: Di Purwakarta, ketua PGRI diangkat menjadi Kepala Dinas, sementara di DKI Jakarta  ketua PGRI adalah mantan kepala sudin pendidikan Jakarta Selatan, bahkan ketua umum PGRI adalah anggota DPD, Ketua DPP IGI  adalah dosen (padahal UUGD membedakan secara jelas antara guru dengan dosen). Jika organisasi guru tidak diurus para guru maka organisasi guru menjadi tidak independen dan mandiri, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (1) yang menyebutkan bahwa guru dapat membentuk organisai profesi yang bersifat independen.

Seharusnya organisasi guru bukan dipolitisasi, tetapi organisasi guru semestinya secara politis mampu mendorong dan mempengaruhi kebijakan pendidikan, baik level daerah maupun nasional. UUGD memungkinkan guru berpartisipasi aktif mempengaruhi kebijakan mulai dari tingkat sekolah (satuan pendidikan) sampai tingkat nasional.  Guru bahkan wajib dilibatkan dalam berbagai kebijakan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UU No.14/2005 yaitu pasal 14 ayat 1 butir 1 yang menyatakan bahwa “memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan”. Namun selama ini, guru hanya dijadikan obyek dalam berbagai kebijakan pendidikan. Bahkan di tingkat satuan pendidikan (baca: sekolah), guru kerap diabaikan dalam berbagai kebijakan di sekolah oleh kepala sekolah beserta dayang-dayangnya.

Saya menilai berbagai kekeliruan pola pikir dan perilaku guru maupun birokrasi pendidikan dikarenakan ketidakpahaman atas UUGD itu sendiri. Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nasional seharusnya memiliki program mensosialisasikan UUGD  secara serius dan sungguh-sungguh  mengenai ketentuan-ketentuan  tentang organisasi profesi guru sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 tahun 2005 kepada seluruh kepala-kepala Dinas Pendidikan dan organisasi-organisasi guru. Terutama pasal-pasal krusial, yang mengatur mengenai Kebebasan berserikat bagi guru, Organisasi guru tidak tunggal, Organisasi profesi guru harus diurus oleh guru, Perlindungan untuk guru dari berbagai perlakuan yang diskriminatif , organisasi guru harus di urus oleh guru sendiri (pasal 1 butir 13); dan Organisasi guru yang ada saat ini harus mendapatkan perhatian yang sama, anggaran yang sama dan pelibatan yang sama dari pemerintah.

Saya menyakini, jika organisasi guru kuat dan sehat maka organisasi guru dapat mendorong para anggota menjadi guru yang pembelajar, guru yang profesianal, dan guru yang kritis. Guru dan organisasi guru secara aktif  dapat berpartisipasi dalam mendorong dan mempngaruhi berbagai kebijakan pendidikan, terutama kebijakan pendidikan yang berorientasi peningkatan mutu dan pendidikan yang berkeadilan. (Retno Listyarti/RL)

About these ads

About retnolistyarti

Perempuan energik dan cerdas, guru inovatif dan kreatif, penulis buku, penulis artikel, peneliti pendidikan, dan aktivis organisasi guru yg merdeka "FMGJ". Di FMGJ (Forum Musyawarah Guru Jakarta) Retno menjabat sebagai ketua umum dan sebagai Sekjen di Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), organisasi di level nasional. Ibu 3 anak dari Audi, Ulvi dan Ilo. Mengajar sejak 1994. 3 tahun mengajar di SMA Labschool, 3 tahun di SMPN 69 dan mulai tahun 2000 s.d. sekarang mengajar di SMAN 13 Jakarta (sekolah dimana dulu Retno menjadi muridnya). Retno sudah menghasilkan 9 buah buku,47 artikel, dan 89 makalah. Saat ini sedang menyelesaikan 2 buah buku tentang perjuangan guru melawan sistem yang menindas dan pengalaman praktik kelas yg kreatif dan inovatif. Retno juga berncana menyusun buku tentang pendidikan anti korupsi.
This entry was posted in Kumpulan Tulisan dan Makalah, Organisasi Guru. Bookmark the permalink.

7 Responses to Kebebasan Berorganisasi Bagi Guru Masih Barang Mewah

  1. saya sepakat dengan ibunda retno, sebaiknya organisasi guru dipimpin oleh guru atau mereka yang pernah jadi guru.

    salam
    omjay

    • Terimakasih commntnya omjay…. saya spakat soal dipimpin oleh guru, tetapi harus guru yang aktif bukan yang “mantan” guru. Karna dalam UUGD juga disebutkan sebagai guru bukan mantan guru, bahkan didefinisikan sebagai guru aktif. Yang sulit adalah membedakan guru dengan dosen, kalau UUGD jlas membedakannya, namun secara makna keduanya mnjalankan fungsi yang sama sebagai pendagog. Salam pendidikan!

    • Terimakasih commentnya Omjay. Memang organisasi guru harus dipimpin oleh guru, tetapi guru yang masih aktif, bukan “MANTAN” guru. Kalau merujuk UUGD, jelas dinyatakan sebagai guru AKTIF, bukan yang pernah jadi guru tapi harus masih jadi guru. Yang sulit membedakan guru dengan dosen, UUGD jelas membedakan keduanya dan menempatkan dosen lebih tinggi, namun secara makna keduanya menjalankan fungsi yang sama sbg pendagog. Salam pendidikan!

  2. Organanisasi guru tdk begitu penting menurut saya tapi mutasi guru mnj sst yg meresahkan bg saya krn menurut sy mutasi harus sesuai dg hati nurani shg kerja bs mjd maximal krn msh byk guru yg dg suka rela mengajukan u pindah nah pemerintah seharusnya lbh mengakumulir meraka drpd guru guru yg telah cukup jamnya dan telah bekerja dg maximal mungkin

    • Salam kenal untuk Pinta. Guru yang dimutasi bukan atas keinginannya kemudian berkeberatan biasanya jarang memperjuangkan keberatannya. Rata-rata karena takut. Kalau kita memperjuangkan sendiri kepeentingan kita dan langsung berhadapan dgn birokrasi pendidikan biasanya malah akan mndapat tekanan lebih hebat. Berdasarkan pengalaman saya, maka perjuangan semacam ini harus dilakukan dgn bantuan organisasi guru. Tentu saja, organisasi guru yang memang mau berjuang untuk guru, bukan hanya memungut iurannya saja

  3. bagaimana pendapat anda……………

    • Pendapat saya sama dengan tuntutan dalam tulisan tersebut, bahwa sesuai dengan UU No 14 tahun 2005 ttg Guru dan Dosen maka setiap guru berhak memilih organisasi guru yang sesuai dengan pmikiran/ideologinya. Karena organisasi guru sudah tidak tunggal lagi maka semestinya sikap para birokrat pendidikan maupun organisasi guru yang lama tidak diskriminatif trhadap organisai guru yang baru, apalagi yang mainstreamnya brbda dari yang lama. Terimakasih lola dan salam kenal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s