Mengadu Ke Komnas HAM

Tak terbayangkan sebelumnya oleh guru-guru yang tergabung dalam Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) ketika mempertanyakan dan mengkritisi Tunjangan Kinerja Daerah DKI Jakarta justru ditanggapi dengan intimidasi oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Suku Dinas Pendidikan, bahkan sampai Kepala Sekolah tempat mereka mengajar. Berbagai intimidasi seperti sms (short message service) melarang untuk ikut pertemuan, penulisan larangan di papan tulis, dan bahkan memaksa guru untuk menandatangani pernyataan agar tidak ikut kegiatan yang mengkritisi Tunjangan Kinerja Daerah DKI Jakarta yang disahkan dengan Peraturan Gubernur No. 215 Tahun 2009 tersebut.

Para guru menganggap Peraturan Gubernur No. 215 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pada 30 Desember 2009 memiliki banyak kejanggalan dan sangat diskriminatif. Penerapan TKD menurut jenjang golongan tidak berlaku bagi PNS Guru. PNS Guru hanya mendapat 2,9 juta tanpa memandang golongan atau dipukul rata. Tunjangan Kinerja Daerah guru dalam Pergub lebih kecil dari staf tata usaha kecamatan sebesar Rp. 3,9 juta. Diskriminasi lain juga terjadi karena Pemprov menaikkan TKD hanya  kepada para kepala sekolah dan bukan langsung kepada guru. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada penghargaan terhadap guru yang bekerja langsung di lapangan dan mempunyai tugas berat untuk mendidik generasi bangsa. Selain itu terdapat kesenjangan yang begitu besar antara penerima terendah dengan penerima tertinggi TKD, yaitu Rp. 2,9 juta dengan Rp. 50 juta (sekitar 17 kali atau 1700%).

Melihat kejanggalan Pergub tentang TKD, Forum Musyawarah Guru Jakarta  (FMGJ) kemudian berencana melakukan diskusi publik pada hari Kamis, 11 Maret 2010 dan berencana mengundang Gubernur dan Ketua DPRD DKI Jakarta. Rencana tersebut menyebar dan kemudian diketahui oleh Dinas Pendidikan. Akhirnya beberapa guru kemudian dipanggil oleh Kepala Sekolah dan Kepala Suku Dinas Pendidikan. Dipanggil dengan menggunakan surat dinas maupun di datangi ke sekolahnya.  Intimidasipun dilakukan, mulai dari meminta konfirmasi sampai diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak ikut diskusi, padahal niat dari guru ini hanyalah mendapatkan informasi dan penjelasan yang utuh dari pihak terkait terkait Tunjangan Kinerja Daerah.

Dikarenakan banyak rekan guru yang menjadi takut akibat tekanan dari birokrasi maka panitia memutuskan untuk mengubah waktu pelaksanaan diskusi publik menjadi hari libur Nyepi , tepatnya Selasa , 16 Maret 2010 jam 10 – 12 WIB bertempat di Auditorium LBH Jakarta.  Selain itu, jika hari libur maka guru tidak perlu meninggalkan tugas di sekolah. Namun, 1 hari sebelum pelaksanaan diskusi public (15/3/2001) beredar SMS peringatan untuk tidak menghadiri diskusi public. Bunyinya : “ Ass.Ka SMP/SMA, yth. Mhn diinfokan ke seluruh guru PNS agar TIDAK HADIR pd acr diskusi publiK, selasa 16 Maret 2010 di LBH, Jl. Diponegoro, agar pada hari tersebut dimanfaatkan untuk libur, jaga suasana yang kondusif , kendalikan guru dan beri arahan dengan baik pada hari ini”. Selain melalui SMS ternyata hampir di setiap sekolah tulisan yang bunyinya sama dengan sms tersebut dituliskan di papan pengumuman di ruang-ruang guru. Sehingga para guru yg sudah berencana hadir kemudian membatalkan kehadirannya karena khawatir mendapat masalah. Akhirnya diskusi tetap dihadiri oleh guru dengan jumlah yang cukup besar, yaitu ± 400 orang.

Sehari setelah diskusi di LBH Jakarta, seorang guru kemudian menelepon pengurus FMGJ dan memberitahu bahwa Kasudin Pendidikan Jakarta Barat (Bp. Drs. Abdul Hamid M.Si) datang kesekolahnya jam 9 WIB bersama Ketua Dewan Pendidikan Jakarta Barat (Bp Azis). Guru-guru yang hadir diintimidasi, ditanyai “kenapa hadir di diskusi publik padahal sudah di larang Kepala Sekolah?, kenapa tidak menyalurkan aspirasi melalui PGRI? hati-hati dengan PNS bapak/Ibu guru dan dikatakan bahwa diskusi publik di LBH diindikasikan akan membatalkan UN. Saat akan meninggalkan ruang pertemuan karena  harus mengajar, keluar kata-kata kasudin “perbaiki nama bapak ya”, guru-guru heran dengan maksud pernyataan tersebut, terkesan mereka bersalah karena telah berbuat memalukan, padahal mereka tidak meninggalkan tugas, hanya menghadiri sebuah diskusi , suatu kegiatan akademis yang menggunakan nalar dan logika.

Teman-teman guru yang di Jakarta Timur juga mengalami hal yang sama. Para guru yang hadir di panggil kepala sekolah dan atau kepala Tendik Sudin Jakarta Timur. Intinya adalah teguran atas kehadiran diskusi publik di LBH Jakarta, meski hari libur, namun  sudah dilarang hari seninnya oleh Kasek  sekolah masing-masing.

Pada saat pengarahan pengawasan Ujian Nasional SMA/SMK pun para guru yang menjadi pengawas Ujian Nasionalpun memperoleh intimidasi oleh kepala sekolah ditempatnya mengawas. Seharusnya pengarahan pengawas membicarakan teknis, mekanisme dll terkait mengawas, namun ini justru bicara tentang TKD, penghasilan keseluruhan guru, FMGJ, rencana Demo, dll. Bukankah pembicaraan  tema ini bukan pada tempatnya? Akhirnya hingga akhir pertemuan tak ada substansi mengawas yang dijelaskan. Kalau ada kesalahan oleh pengawas maka hal ini merupakan kesalahan kasek nya yang tidak memberi pengarahan dan informasi yang tepat tapi malah mengintimidasi guru dari sekolah lain.”

Timbul pertanyaan kenapa Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan jajaran-jajarannya sangat ”kebakaran jenggot” ketika dikritisi oleh para guru, kenapa tidak menjawab dan memberikan penjelasan secara baik kepada para guru. Mungkin saja Tunjangan Kinerja Daerah ini merupakan sebuah perbuatan membagi-bagi anggaran daerah secara legal namun sebenarnya sangat tidak rasional dan merugikan keuangan daerah.

Adanya intimidasi dari Pemprov DKI, Dinas Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah untuk membungkam kekritisan para guru merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. UUD NRI 1945 menjamin dalam Pasal 28  E ayat (3) dimana setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. UUD tersebut dikuatkan lagi oleh Pasal 24 dan Pasal 25  Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia dan Pasal 19 Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kami mendesak:

  1. Komnas HAM untuk menindak tegas pembungkaman terhadap kekritisan para guru;
  2. Pemprov DKI Jakarta, terutama Dinas Pendidikan untuk tidak mengintimidasi guru-guru yang bersikap kritis terhadap kebijakan daerah;
  3. Pemprov DKI Jakarta merubah Peraturan Gubernur tentang TKD dengan lebih partisipatif, tidak diskriminatif, lebih berkeadilan bagi setiap unsur pegawai    daerah DKI Jakarta dan tidak merugikan keuangan daerah.                                      Mengadu ke Komnas HAM adalah pengalaman baru untuk para guru. Teman-teman guru  senang karena mendapat sambutan hangat dan ada janji Komnas HAM akan menyurati Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar diskriminasi dan intimidasi terhadap para guru dihentikan.  Mari lawan segala bentuk penindasan dan diskriminasi dar

About retnolistyarti

Perempuan energik dan cerdas, guru inovatif dan kreatif, penulis buku, penulis artikel, peneliti pendidikan, dan aktivis organisasi guru yg merdeka "FMGJ". Di FMGJ (Forum Musyawarah Guru Jakarta) Retno menjabat sebagai ketua umum dan sebagai Sekjen di Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), organisasi di level nasional. Ibu 3 anak dari Audi, Ulvi dan Ilo. Mengajar sejak 1994. 3 tahun mengajar di SMA Labschool, 3 tahun di SMPN 69 dan mulai tahun 2000 s.d. sekarang mengajar di SMAN 13 Jakarta (sekolah dimana dulu Retno menjadi muridnya). Retno sudah menghasilkan 9 buah buku,47 artikel, dan 89 makalah. Saat ini sedang menyelesaikan 2 buah buku tentang perjuangan guru melawan sistem yang menindas dan pengalaman praktik kelas yg kreatif dan inovatif. Retno juga berencana menulis buku tentang perjuangannya di bidang pendidikan mulai saat menjadi guru, kepala sekolah dan sekjen FSGI.
This entry was posted in Buku Perjuangan organisasi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s