PROGRAM RSBI DAN SBI MELAHIRKAN DISKRIMINASI DAN KASTANISASI : PELANGGARAN NYATA ATAS HAK KONSTITUSIONAL WARGANEGARA DALAM BIDANG PENDIDIKAN

“Vivi, kenapa kamu tidak memilih sekolah RSBI, nilai mu kan sangat tinggi?”, tanyaku pada anak tetanggaku yang ku ketahui sangat pintar, tetapi tidak mau memilih sekolah RSBI. “Masuk RSBI pasti sangat mahal tante, aku kasian sama mama. Nanti mama makin terbebani”, jawabnya tanpa keraguan. Vivi memang anak tunggal dari orangtua tunggal. Ketika pengumuman hasil Ujian Nasional, Vivi  memperoleh nilai UN tertinggi di SMP-nya, nilai raportnya pun selalu diatas rata-rata. Dia jelas bisa diterima di RSBI jika berpatokan pada prestasi belajarnya, tetapi ketika berbicara biaya sekolah di RSBI maka Vivi tak yakin mamanya akan sanggup memenuhinya, kalau pun sanggup pasti mamanya akan kerja keras untuk membiayai sekolahnya. Remaja ini tak tega membebani mamanya. Pasti masih banyak Vivi Vivi lain di Indonesia, yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dan sebenarnya ingin sekali bersekolah di RSBI, namun sudah ketakutan dahulu dengan besarnya biaya yang akan di tanggung. Atas alasan ekonomi, mereka memutuskan sudah “menyingkir” dahulu sebelum mendaftar ke RSBI.

Dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat disebutkan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia ini didirikan adalah untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa memiliki makna persamaan, untuk semua dan tidak membeda-bedakan warganegara. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa juga mencerminkan bahwa negara Indonesia menganut prinsip negara kesejahteraan (welfare state). Makna itu kemudian dipertegas kembali dalam batang tubuh UUD 1945, pasal 31, yaitu  bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara, bahkan untuk pendidikan dasar  pemerintah wajib membiayainya.

Namun,  cita-cita dan tujuan negara tersebut jauh dari harapan ketika pemerintah menetapkan program “Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)”. Program ini digulirkan dengan dasar UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), tepatnya pada pasal 50 ayat (3), yang berbunyi : “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”[1].  Sekilas tidak ada masalah terhadap ayat ini, namun pada pasal 46 ayat (2) tentang pembiayaan, ternyata program ini menuntut konstribusi dari masyarakat (orangtua murid). Pasal 50 ayat (3)  tentang pengelolaan pendidikan ini kemudian menjadi “legitimasi” bagi pungutan biaya terhadap orangtua murid. Biaya yang dibebani pun tidak bisa dibilang kecil, untuk memenuhi sarana dan prasarana sekolah RSBI/SBI, terutama memenuhi sarana fisik seperti LCD, laptop, CCTV, Locker pribadi, meja, AC, buku-buku bahasa asing, guru asing “native”, dan lain sebagainya.

Dalam pasal soal pembiayaan pendidikan tersebut, negara terkesan melepas tanggungjawab yang diamanatkan pasal 31 ayat (2), kepada masyarakat –sebagaimana isi  Pasal 46 ayat (2) ”Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”[2]–. Karena kenyataannya di lapangan, orangtua menanggung biaya yang lebih besar ketimbang negara. Program R(SBI) yang dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi (PT) juga menjadi alat bagi sekolah-sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk memungut biaya pada orangtua murid—yang seharusnya gratis menurut pasal 31 ayat(2) UUD 1945—.

Sementara itu, dalam prakteknya, sekolah-sekolah R(SBI) justru menjadi sekolah eksklusif, karena pembiayaan yang tinggi maka hanya anak-anak yang orangtuanya berstatus ekonomi menengah keataslah yang bisa menyekolahkan anaknya di sekolah R(SBI). Dari sinilah kemudian lahir berbagai diskriminasi dan kastanisasi dalam pendidikan. Program inilah yang menurut penulis telah melanggar hak konstitusional seorang anak. R(SBI) hanya untuk anak pintar yang kaya, bukan untuk anak pintar yang miskin, padahal “mencerdaskan kehidupan bangsa” mencerminkan untuk semua, pendidikan yang bermutu seharusnya untuk semua dan  terjangkau bagi semua warga negaraseharusnya menjadi hak setiap anak. Atas dasar inilah, maka penulis berpendapat bahwa Pasal 50 ayat (3) yang merupakan “legalisasi” bagi program R(SBI) harus di judicial review terhadap pasal 28C ayat (1) dan pasal 31 ayat (2) UUD 1945, pasal ini harus dibatalkan.

Akar Privatisasi Pendidikan di Indonesia

Pendidikan adalah hak dasar warga negara, oleh karena itu seharusnya pendidikan  yang merupakan sektor publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan publik. Namun, setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi pada 1997 yang kemudian disusul dengan kejatuhan Presiden Soeharto setelah berkuasa 32 tahun, pendidikan saat ini malah bergeser menjadi sektor privat, pendidikan kemudian di komersialisasi, negara melempar tanggungjawab kepada masyarakat dalam membiayai pendidikan. Pendidikan di komersialkan sebagai dampak dari “Konsensus Wagshinton (1994)” yang kemudian memaksa pemerintah Indonesia untuk “mengurangi subsidi atas pendidikan” . [3]

Berbicara tentang pendidikan di Indonesia tak bisa dilepaskan dari bagaimana peran lembaga-lembaga keuangan internasional. Kritik sudah banyak mendera pada Bank Dunia, salah satu diantaranya adalah, jeratan hutang luar negeri yang kerap kali dipakai untuk melayani kebutuhan penguasa dikatator ketimbang melayani rakyat.  Akan selalu ada kebocoran pada tiap hutang yang diberikan oleh Bank Dunia dan yang janggal Bank Dunia selalu terlambat mencium kecurangan ini.

Hal yang kemudian dilakukan lagi oleh Bank Dunia sebagai penguatan adalah “memaksa semua negara pengutang” untuk menerapkan kebijakan ekonomi pasar bebas. Kebijakan ini berpusat pada penciptaan tatanan yang membebaskan semua barang maupun jenis usaha apapun untuk berdiri di semua negara. Pasar jadi indikator yang mengukur sejauh mana kekuasaan diterima maupun seberapa besar pertumbuhan ekonomi mengalami percepatan. Termasuk di dalamnya adalah pendidikan yang kini dituntut untuk diliberalisasi. Daya tarik pendidikan, diantaranya  adalah pasar yang luas dan membesar seiring dengan nilai keuntungan yang diperoleh.  Prakiraan pengeluaran pendidikan di seluruh dunia, baik yang dilakukan oleh pihak swasta meupun pemerintah, mencapai angka 2 Triliun dollar AS. [4] Angka ini tentu memberikan daya tarik bagi berbagai kalangan untuk melihat pendidikan sebagai “potensi bisnis”. Bank Dunia serta lembaga sekutunya, yakni IMF mulai melihat peluang ini sebagai cara baru “menjebak” pemerintah.  Bahkan organisasi besar perdagangan dunia (WTO) adalah memasukan pendidikan sebagai sektor jasa yang diliberalkan. Pasar yang potensial menuntut pemerintah untuk memberikan kebebasan pada jasa pendidikan luar negeri yang hendak berdiri atau berinvestasi. Sudah pasti ongkos untuk masuk pada pendidikan luar negeri ini tidaklah kecil dan melalui kerjasama dengan pembisnis lokal pranata pendidikan mahal mulai dikembangkan. Bank Dunia yang sibuk memberi pinjaman hutang dalam sektor pendidikan tidak pernah peduli, baik kebocoran hutang maupun kualitas buku yang buruk. Urusan Bank Dunia hanya satu, bagaimana hutang itu bisa terbayar berikut bunganya sembari mengeluarkan seruan retoris untuk tidak melakukan korupsi. Daya pikat hutang ini menjadi-jadi seiring dengan digalakkannya otonomi daerah yang memacu kepala daerah untuk memajukan potensi pendidikan daerahnya. Uang untuk mendanai kegiatan pendidikan itu tak ada cara lain kecuali dengan mengajukan hutang.

Bank Dunia bukan hanya sibuk memberi bantuan hutang tapi menyetujui bahkan mendorong proyek privatisasi. Bank Dunia akan berteriak lantang,k etika ada korupsi tetapi sewaktu pendidikan mahal didirikan lembaga keuangan ini memilih bersikap diam. Pendidikan mahal kemudian jadi trend yang marak belakangan ini, dengan alasan yang umum, mengejar kualitas. Target kualitas ini yang membuat para orangtua murid diperdaya dengan ongkos yang mahal, alasan umumnya adalah : untuk membuat siswa cerdas dan beriman. Menorehkan kata beriman ini perlu karena ada banyak sekolah agama yang memeras biaya raksasa. Lembaga pendidikan mahal kemudian menjadi model di sejumlah kota dan malah menjadi cerminan bagi kualitas pendidikan yang ingin ditingkatkan. Wabah pendidikan mahal ini menjadi membesar ditengah iklim bisnis yang melihat pendidikan menyimpan potensi pasar yang besar.  Belakangan ini malah pendidikan termasuk cabang waralaba yang sangat diminati investor.

Pemerintah tak lagi bisa berbuat banyak menangkal arus komersialisasi pendidikan. Misalnya saja upaya pemerintah mendorong UU BHP—yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam gugatan Judicial Review—. Sedangkan ikhtiar yang sedang bergulir 4 (empat) tahun belakangan ini adalah “Program R(SBI) dan Kelas Internasional”. Program R(SBI) ini makin mengukuhkan semangat pemerintah untuk melepas tanggungjawab atas pendidikan kepada masyarakat, pemerintah ingin mempertegas bahwa pendidikan bukan hanya tanggungjawab pemerintah tapi juga badan usaha maupun kelompok masyarakat lainnya. Kemudian dimunculkanlah konsep yang kemudian secara populer disebut dengan “layanan prima”. [5] Ini istilah yang mirip sekali dengan bagaimana layanan untuk pelanggan atau pembeli yang telah membeli atau merasakan jasa dari sebuah produk.

Ini mengindikasi bahwa akar masalah digulirkannya “privatisasi pendidikan”  adalah kebijakan pemerintah Indonesia yang tunduk pada kepentingan lembaga keuangan internasional melainkan juga dikendalikan oleh kelompok-kelompok yang menganut paham “liberalis/kapitalis”. Salah satu wujud privatisasi pendidikan yang lahir akibat kesepakatan pemerintah Indonesia dengan IMF, yaitu “negara wajib mengurangi subsidi untuk rakyat, termasuk dalam bidang pendidikan”. [6]

Landasan Hukum R(SBI)

Pemerintah memberikan payung hukum bagi pelaksanaan RSBI dan SBI yaitu UU No. 20 tahun 2003 pasal 50 yang berbunyi Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi Sekolah yang Bertaraf Internasional (SBI). Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Pasal 61 Ayat (1) menyatakan bahwa: Pemerintah bersama- sama Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang- kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang- kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). [7]

Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009 menyatakan bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa, perlu dikembangkan Sekolah Bertaraf Internasional pada tingkat Kabupaten/ Kota melalui kerjasama yang konsisten antara pemerintah dengan pemerintah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan untuk mengembangkan SD, SMP, SMA dan SMK yang bertaraf Internasional sebanyak 112 unit di seluruh Indonesia. Dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan nasional. Bukan berarti sekolah internasional tidak boleh namun sekolah internasional harus bisa berintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Sekolah internasional tidak akan mengalami kesulitan berintegrasi karena menggunakan kurikulum internasional yang bersifat luwes. Diperlukan pemahaman yang baik untuk mendapatkan cara yang baik untuk mengintegrasikannya tanpa saling merugikan. [8]

Niat peningkatan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kemendiknas (sekarang Kemendikbud) sangat baik, namun sayangnya pemerintah terkesan tidak ingin capek/repot atau tidak mau bersusah payah, sehingga program R(SBI) kemudian dilabelkan pada sekolah-sekolah unggul yang kualitasnya sudah baik. Contoh nyata sekolah RSBI yang unggul adalah SMAN 13 Jakarta, sekolah yang terletak di Tanjung Priok Jakarta Utara ini adalah sekolah almamater penulis dan juga sekolah tempat penulis mengajar sekarang. Penulis bersekolah di SMAN 13 Jakarta pada 1986 s.d. 1989, saat itu SMAN 13 Jakarta sudah terkenal sebagai sekolah unggul dan favorit. Pada tahun 2000, penulis mulai mengajar di SMAN 13 Jakarta, saat itu sekolah ini pun masih menjadi unggulan dan terpavorit di wilayahnya. Setiap tahun, ribuan anak ingin bersekolah di SMAN 13 Jakarta, padahal daya tampung sekolah ini hanya berkisar 275 sampai 300 orang.  Sebagai salah satu sekolah unggul di wilayah DKI Jakarta,  pada tahun 2006, SMAN 13 Jakarta “ditunjuk” menjadi sekolah RSBI untuk DKI Jakarta. Penulis bersaksi bahwa jauh sebelum di-RSBI-kan dan setelah di RSBI-kan SMAN 13 Jakarta tidak pernah berubah, sekolah ini  tetaplah sekolah unggul dan berprestasi, dengan atau tanpa embel-embel RSBI, SMAN 13 Jakarta sudah unggul sejak dahulu dan memiliki lulusan yang berkualitas.

Sekolah-sekolah unggul semacam SMAN 13 Jakarta tersebut kemudian diberi lebel RSBI, selanjutnya sekolah-sekolah RSBI di legalisasi untuk memungut uang kepada orangtua sesuai kebutuhannya untuk meningkatkan mutu dan atas nama pelayanan prima, sehingga sekolah yang sudah unggul ini pun kemudian menjelma menjadi sekolah bermutu yang mahal dan tak terjangkau bagi semua warganegara. Perbedaayang penulis rasakan saat bersekolah di SMAN 13 Jakarta dahulu adalah bayarannya murah, hanya Rp 5.000 per bulan dan teman-teman penulis saat itu adalah anak-anak  pintar yang hampir 60% berasal dari keluara sederhana dan kurang mampu secara ekonomi. Namun, sekarang saat saya menjadi guru di SMAN 13 Jakarta, bayaran murid-murid saya sudah mencapai Rp 600.000 per bulan dan saya menmui kenyataan bahwa lebih dari 80% murid saya berasal dari keluarga yang status ekonominya menengah keatas. Pada titik ini, penulis beranggapan bahwa melalui legitimasi pungutan pembiayan pendidikan yang begitu tinggi kepada masyarakat, maka Negara berupaya melepaskan tanggungjawab pembiayaan pada orangtua murid atau masyarakat. Negara hanya hanya mengambil fungsi sebagai fasilitator.

Bergesernya peran negara, dari pelayan berubah menjadi fasilitator, sangat memukul sektor pendidikan. Faktor utama buruknya kualitas pendidikan di Indonesia adalah karena “tercabutnya peran negara”. Dalam sektor pendidikan, karena sektor pendidikan diperlakukan seperti sektor ekonomi lainnya, pendidikan dianggap bukan investasi manusia dan investasi bangsa, tetapi pendidikan dipandang sebagai hubungan untung-rugi.  Defisit pengetahuan masyarakat bukan ditempuh dengan memperluas layanan sekolah yang bermutu melainkan pendirian banyak sekolah mahal, sekolah-sekolah yang berlabel R(SBI), SBI maupun Kelas Internasional. Memaksimalkan keuntungan dalam sektor pendidikan tampak pada pendirian lembaga-lembaga pendidikan “khusus” yang menangani dan memberi pelayanan istimewa pada kelas sosial tertentu, kelas sosial atas. Fungsi sistem pemantauan dan pertanggungjawaban, yang sebenarnya bisa disandarkan kepada negara , kemudian berangsur-angsur dilenyapkan untuk digantikan dengan peran koordinatif.

Pergeseran peran negara dalam sektor pendidikan dari pelayanan publik menjadi pelayanan privat –karena tuntutan privatisasi dan komersialisasi pendidikan—di Indonesia salah satunya di”legalisasi” melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (Sisdiknas) padal 50 ayat (3)  yaitu didirikannya sekolah-sekolah R(SBI) dan kelas-kelas internasional. Sekolah-sekolah berlabel R(SBI) ini kemudian dilegalkan untuk memungut biaya dari orangtua murid dengan alasan tuntutan mutu. Biaya yang dikeluarkan orangtua murid  jumlahnya cukup besar, hanya dapat dipenuhi oleh kelas sosial ekonomi menengah keatas.  Sekolah-sekolah R(SBI) ini pun masih memperoleh bantuan dana block grand selain BOP (Bantuan Operasional Sekolah). Besarnya pungutan di sekolah-sekolah berlabel R(SBI) ini tidak terjangkau oleh anak-anak yang cerdas tetapi miskin. Disinilah terjadi pelanggaran “hak konstitusional” warga negara. Kebijakan R(SBI) yang dilegalisasi oleh pasal 50 ayat (3) UU No. 20/2003 telah melanggar pasal 31 ayat (2) UUD 1945 tentang kewajiban pemerintah membiayai pendidikan, juga bertentangan dengan tujuan negara Republik Indonesia  yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”.  Atas dasar itulah maka Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi di negara ini sudah selayaknya ikut berperan menegakan hak konstitusional warga negara atas pendidikan. Saat ini beberapa kelompok masyarakat yang peduli pendidikan bersama dengan YLBHI, ElSAM, ICW, APPI, Koalisi Pendidikan dan FSGI sedang melakukan judicial review ke MK  untuk membatalkan  pasal 50 ayat (3) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas terhadap pasal 31 ayat (2) UUD 1945.

Tujuan Negara Republik Indonesia Welfare State, Tetapi pada praktiknya Kapitalis

Pendidikan merupakan investasi manusia, investasi bagi masa depan bangsa yang lebih baik. Negara-negara maju seperti Jepang, RRC, Amerika Serikat, Denmark, Norwegia, Finlandia, dan lain-lain menjadi negara maju karena menyadari begitu pentingnya membangun kapasitas manusia melalui pendidikan di negaranya. Kini, semua negara itu tinggal memetik hasilnya setelah investasi selama bertahun-tahun.   Mereka menjadi negara yang kaya, terpandang  dan dapat mensejahterakan warga negaranya. Kualitas manusia dan kualitas hidup di negeri-negeri tersebut terjamin.

Apakah benar bahwa pendidikan menjadi faktor penting bagi kemajuan  suatu bangsa? Seberapa pentingkah arti pendidikan bagi perkembangan kemajuan suatu bangsa? Pendidikan seperti apa yang sebenarnya dapat membangun kesadaran, keberanian dan sikap kritis warganegaranya untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan bersama?  Tokoh pendidikan termansyur Paulo Freire (Brazil) berpendapat bahwa pendidikan harus menjadi jalan menuju pembebasan permanen, dan ia mengakui bahwa prosesnya terdiri atas dua (2) tahap. Tahap pertama, manusia menjadi sadar (disadarkan) tentang penindasan yang menimpanya. Ia harus menjalankan praksis mengubah keadaan, keadaan tertindas itu. Kedua, membangun kemantapan berdasarkan apa yang dikerjakan di tahap pertama, tahap ini adalah proses permanen yang di isi dengan aksi-aksi budaya yang membebaskan. [9] Menurut Freire, situasi yang mencirikan ketertindasan  adalah adanya kekerasan yang disulut oleh kelas penindas. “Kekerasan” ini menurut penulis dapat saja diartikan sebagai kebijakan yang memiskinkan dan kebijakan yang diskriminatif. Bagi penulis kebijakan atau program R (SBI) adalah kebijakan yang sangat diskriminatif, tidak adil, dan kapitalis. Kebijakan ini menggeser peran negara untuk memenuhi hak atas pendidikan dan sekaligus melepas tanggungjawab negara untuk membiayai pendidikan, akibatnya pendidikan menjadi mahal dan tak terjangkau kelompok marginal. Inilah yang saya maksud dengan kekerasan, kebijakan yang memiskinkan, kemiskinan yang dibangsun secara sistematis dan terstruktur.

Prinsip yang mampu membayar akan memperoleh “layanan prima” dan merasakan mutu adalah prinsip liberalis. Padahal, pendiri negara ini menetapkan tujuan negara atau tujuan Republik ini didirikan adalah untuk mensejahterakan rakyat dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, namun program R(SBI) justru bertentangan dengan tujuan negara yang welfare state atau negara kesejahteraan, karena kebijakan R(SBI) dan kelas Internasional justru menjadikan negara kita kapitalis/liberalis. Kapitalis karena pendidikan dijadikan komiditi dan menggunakan prinsip untung rugi, sedangkan peran negara yang dikurangi dalam sektor publik mencerminkan negara kita liberalis.

Program SBI Menciptakan Komersialisasi Pendidikan

Dalam Bab XIV pasal 50 ayat 3 Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pemerintah daerah harus mengembangkan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan menjadi bertaraf  internasional. Untuk itulah pemerintah, dalam hal ini kementerian pendidikan nasional dan Kebudayaan  (Kemendikbud) gencar berupaya untuk  mewujudkan tujuan itu. Sekolah, saat ini sedang berlomba-lomba untuk beralih “label” menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI). Mereka pun berbenah diri untuk mendapat pengakuan sebagai sekolah bertaraf internasional.  Pembenahan yang dilakukan meliputi infrastruktur pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia (guru dan staf sekolah). Tak ayal, ini berakibat pada mahalnya biaya pendidikan di sekolah RSBI jika dibandingkan dengan sekolah pada umumnya (reguler), meskipun pemerintah telah mengucurkan dana untuk peningkatan sarana dan prasarana serta mutu SDM sekolah. Sekolah RSBI memang diberikan otoritas untuk mengambil pungutan dari siswa untuk membiayai sarana dan prasarana sekolah, sehingga biaya untuk masuk RSBI sangat tinggi. Sebagian besar masyarakat pun berpendapat bahwa RSBI merupakan salah satu upaya bentuk komersialisasi pendidikan, bahkan segelintir orangtua yang memiliki nyali pun berupaya melawan sekolahnya di RSBI-kan. Misalnya orangtua siswa SMPN 216 Jakarta Selatan, mereka berjuang menentang sekolahnya di RSBI-kan. Meski Surat Keputusan dari Kemendikbud tentang SMPN 216 ditetapkan sebagai sekolah RSBI, namun perjuangan mereka tidak berhenti, padahal SMPN 216 Jakarta tinggal selangkah lagi menjadi RSBI, yaitu menunggu SK pentapan dari Gubenur DKI Jakarta.

Persoalan mengenai RSBI  kini memang tengah menjadi sorotan utama publik. Kebijakan kementerian yang dibawahi oleh Muhammad Nuh tersebut menuai pro dan kontra. RSBI dinilai oleh  sebagian besar masyarakat merupakan sebuah bentuk dari upaya kastanisasi pendidikan. Hal ini karena kecilnya kesempatan mereka yang tidak mampu (keluarga miskin)  untuk bisa masuk RSBI, disebabkan  tingginya biaya. Kendati ada aturan dalam RSBI yang menyatakan bahwa, sekolah harus menerima bagi siswa kurang mampu, tetap saja tidak akan bisa mengakomodasi mereka sepenuhnya.  Bukankah di dalam konstitusi negeri ini disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan dan penghidupan yang layak?. Sekolah yang merupakan tempat bagi semua orang untuk menuntut ilmu, seolah telah berubah menjadi tempat yang untouchble bagi kaum tak mampu, dengan kata lain eksklusif sehingga membuat seolah-olah RSBI hanya untuk “si kaya”  saja. Potensi siswa yang mampu secara akdemis, namun tidak dari sisi materi pastinya akan tersisihkan. Ini artinya “orang miskin dilarang sekolah di sekolah berkualitas dan bertaraf internasional. Selain itu, pemerintah tidak pernah mempertimbangkan psikologi anak-anak miskin diantara mayoritas anak-anak kaya. Bagaimana perasaan si miskin bergaul dengan si kaya, begitupun sebaliknya.  Karena tempat si miskin di RSBI dibatasi hanya 20%, itu artinya mayoritas yang bersekolah di RSBI atau 80%-nya adalah anak-anak kaya dan sangat kaya.

Seharusnya ketika meluncurkan program R(SBI), Kemendikbud  sudah mempersiapkan dengan baik sebelum meluncurkan program baru tersebut bukannya malah menambah masalah dalam pendidikan di Indonesia.Mengapa program R(SBI) ini terus menuai kritik pedas?  Karena, warga negara menilai RSBI dan SBI tidak lagi berpihak kepada warga negara kurang beruntung (baca kurang mampu, miskin) hingga dinilai melanggar konstitusi.

Program R(SBI) menciptakan Kastanisasi Pendidikan                                           

Pemerintah dengan sadar telah membangun kasta baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan instant – yaitu dengan me-RSBI-kan sekolah-sekolah negeri yang sudah unggul, sekolah yang sudah baik mutunya, yang jumlahnya tentu sangat sedikit di Indonesia–.  Sudah rahasia umum kondisi dan kualitas sekolah milik pemerintah memiliki rentang yang panjang. Membutuhkan waktu yang lama untuk meningkatkan mutu semua sekolah yang ada. Sedangkan sekolah internasional yang dimiliki sekolah swasta relatif lebih baik. Pemerintah berharap dengan program barunya keadaan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Jika kebijakan pemerintah  pro rakyat, maka pemerintah seharusnya tidak perlu ikut-ikutan membuka SBI dan RSBI untuk sekolah publik. Akhirnya pemerintah hanya menambah masalah yang sudah ada.

Jika merujuk pada amanat konstitusi RI khususnya pasal 31 UUD 1945, Pemerintah seharusnya lebih bertanggungjawab menyediakan pendidikan yang berkualitas untuk warga negaranya sehingga tidak ada lagi warga negara yang tidak dapat meneruskan pendidikannya. Pendidikan murah dan berkualitas merupakan dambaan warga negara. Pemerintah berkewajiban menyediakan pendidikan bagi warga negaranya. Pemerintah harus fokus melayani semua lapisan warga negara tanpa melakukan diskriminasi dan kastanisasi. Pemerintah bisa saja mengadopsi strategi dan teknik dalam kurikulum dan pembelajaran dari sekolah internasional untuk diterapkan di sekolah berstandar nasional yang menggunakan kurikulum nasional sehingga dapat memperkaya pendidikan di Indonesia. Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi guru dan tenaga non kependidikan di sekolah tersebut dan membangun berbagai fasilitas penunjang. Jalan tersebut lebih terlihat sebagai peningkatan kualitas sekolah dan akan mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari masyarakat ketimbang membuka SBI dan RSBI yang disorot oleh masyarakat sebagai kastanisasi

Kelemahan R(SBI)

Sedikitnya ada sembilan kelemahan utama yang menjadi alasan kuat bagi negara –dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan  dan Kebudayaan Nasional– untuk segera menghentikan program sekolah bertaraf Internasional (SBI). Mulai dari salah konsep hingga merusak bahasa dan mutu pendidikan, program SBI dianggap tidak cocok dan semestinya ditinggalkan.

Kelemahan mendasar program RSBI/SBI yang mengemuka dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

(1)  Program SBI jelas tidak didahului riset yang lengkap sehingga konsepnya sangat buruk. Tidak jelas apa yang diperkuat, diperkaya, dikembangkan, diperdalam dalam SBI. Pada Praktiknya, sekolah-sekolah RSBI hanya menjual konsep “KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) Plus”. Plusnya apa, tergantung kondisi sekolah. Tetapi pada kenyataan plusnya banyak yang hanya di atas kertas di programkan, pada pelaksanaannya plusnya tidak jelas. Contoh plusnya (biasanya disebut sebagai program unggulan) seperti peduli lingkungan “Green School”, budaya BTP (Bersih Transparan Profesional), peduli maritim (kelautan), Budaya Baca, dan lain sebagainya.

(2) SBI adalah program yang salah model. Kemdiknas membuat panduan model pelaksanaan untuk SBI baru (news developed), tetapi yang terjadi justru pengembangan pada sekolah-sekolah yang telah ada (existing school). Sekolah-sekolah unggulan yang memang sudah sejak lama berprestasi dan berkualitas dijadikan “ditunjuk” menjadi RSBI/SBI.

(3) Program SBI telah salah asumsi. Pemerintah mengasumsikan, bahwa untuk dapat mengajar hard science dalam pengantar bahasa Inggris, seorang guru harus memiliki TOEFL > 500. Padahal, tidak ada hubungannya antara nilai TOEFL dengan kemampuan mengajar hard science dalam bahasa Inggris. TOEFL bukanlah ukuran kompetensi pedagogis. Atas dasar asumsi yang keliru inilah kemudian masuk guru-guru asing di sekolah RSBI, terutama guru “native”. Guru-guru native ini disyaratkan berkulit putih “dengan istilah mereka harus Inggris Eropa atau Australia”. Mereka di bayar dengan sangat mahal, bisa mencapai 10x lipat gaji seorang guru PNS yang mengajar bidang studi bahasa Inggris. Ongkos inilah yang kemudian ditanggung oleeh orangtua siswa RSBI.

(4) Merusak bahasa, telah terjadi kekacauan dalam proses belajar-mengajar dan kegagalan didaktik. Guru tidak mungkin disulap dalam lima hari agar bisa mengajarkan materinya dalam bahasa Inggris. Akibatnya, banyak siswa SBI justru gagal dalam ujian nasional (UN) karena mereka tidak memahami materi bidang studinya. Program SBI ini telah menghancurkan best practice dan menurunkan mutu sekolah-sekolah terbaik yang dijadikan sekolah SBI. Di sisi lain, hasil riset Hywel Coleman dari University of Leeds UK menunjukkan, bahwa penggunaana bahasa Inggris dalam proses belajar-mengajar telah merusak kompetensi berbahasa Indonesia siswa.

(5) Program SBI mengharuskan  penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, ini merupakan praktik pendidikan yang salah konsep. Dengan label SBI, materi pelajaran harus diajarkan dalam bahasa Inggris, sementara di seluruh dunia seperti Jepang, China, Korea justru menggunakan bahasa nasionalnya, tetapi siswanya tetap berkualitas dunia. Kalau ingin fasih dalam berbahasa Inggris yang harus diperkuat itu bidang studi bahasa Inggris, bukan bahasa asing itu dijadikan bahasa pengantar pendidikan.

(6) SBI dinilai telah menciptakan diskriminasi dan kastanisasi dalam pendidikan.

SBI juga telah menjadikan sekolah-sekolah publik menjadi sangat komersial. Komersialisasi pendidikan inilah yang kita tentang, karena hanya anak orang kaya yang bisa sekolah di SBI. Pada tingkat pendidikan dasar sekolah publik atau negeri itu wajib ditanggung pemerintah. Kenyataannya, dalam SBI peraturan ini tidak berlaku.

(7) SBI telah menyebabkan penyesatan pembelajaran. Penggunaan piranti media pendidikan mutakhir dan canggih seperti laptop, LCD, dan VCD juga menyesatkan seolah karena tanpa itu semua sebuah sekolah tidak berkelas dunia. Program ini lebih mementingkan alat ketimbang proses. Padahal, pendidikan adalah lebih ke masalah proses ketimbang alat. Meminjam kata-kata Tan Malaka yang mengatakan bahwa “Esensi Pendidikan adalah mempertajam pikiran dan menghaluskan perasaan”. Alat-alat itu bukan jaminan membuat peserta didik kritis dan memiliki sikap humanis.

(8) SBI telah menyesatkan tujuan pendidikan. Kesalahan konseptual SBI terutama pada penekanannya terhadap segala hal yang bersifat akademik dengan menafikan segala hal yang nonakademik. Seolah tujuan pendidikan adalah untuk menjadikan siswa sebagai seorang yang cerdas akademik belaka, padahal pendidikan bertujuan mendidik manusia seutuhnya, termasuk mengembangkan potensi siswa di bidang seni, budaya, dan olahraga. Bahkan istilah prestasi dalam SBI pun sangat menekan-kan pada hal-hal yang bersifat hafalan dan menjawab soal, misalnya seorang anak yang memiliki prestasi meneliti dan menulis sehingga mendapatkan medali perak dalam Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, ternyata tidak bisa lolos melalui jalur prestasi, karena jalur prestasi hanya diperkenankan khusus mereka yang menang lomba Olimpiadi Science Nasional (OSN). Menulis dan meneliti dianggap lebih rendah nilainya dari menjawab soal dalam OSN.

(9) SBI adalah sebuah pembohongan publik. SBI telah memberikan persepsi yang keliru kepada orang tua, siswa, dan masyarakat karena SBI dianggap sebagai sekolah yang “akan” menjadi sekolah bertaraf  Internasional dengan berbagai kelebihannya. Padahal kemungkinan tersebut tidak akan dapat dicapai dan bahkan akan menghancurkan kualitas sekolah yang ada. Ini sama saja dengan menanam ‘bom waktu’. Masyarakat merasa dibohongi dengan program ini dan pada akhirnya akan menuntut tanggung jawab pemerintah yang mengeluarkan program ini.

Kesimpulan

Kasus Vivi seharusnya tidak perlu terjadi jika hak atas pendidikan di negeri ini dikembalikan sesuai dengan amanat konstitusi kita.  Berdasarkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam  UUD 1945, pendidikan seharusnya dikelola secara welfare state (negara kesejahteraan) bukan secara liberal atau diserahkan pada mekanisme pasar. Pendidikan bukan komoditi, dimana yang bisa bayar lebih mahal akan dapat fasilitas pendidikan yang terbaik. Kebijakan RSBI(SBI) merupakan salah satu bentuk nyata bahwa pendidikan di pandang sebagai komoditas. Seharusnya, pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia, tanpa memandang status ekonomi, kesukuan, agama, jenis kelamin dan lain-lain. Hak atas pendidikan dijamin dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1 – 5). Pemenuhan hak ini juga dijamin dalam Konvenan Internasional hak-hak Ekosob (Ekonomi, Sosial dan Budaya)  tahun 1966, yang telah di ratifikasi pemerintah Republik Indonesia menjadi UU No. 11 tahun 2005 tentang Hak EKOSOB. Dalam konvenan internasional tersebut,   pemenuhan hak ekosob bersifat hak positif  atau “positive rights”, artinya hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalam Kovenan tersebut akan dapat terpenuhi apabila peran negara sangat besar / dominan. Salah satu hak ekosob yang pemenuhan tidak bisa ditawar oleh negara dan harus dipenuhi dalam keadaan apapun adalah “hak atas pendidikan”.

Pendidikan merupakan sektor publik, oleh karena itu kebijakan pendidikan harus dikembalikan kepada negara sebagai pelayanan publik. Bergesernya peran negara, dari pelayan berubah menjadi fasilitator, sangat memukul sektor pendidikan. Faktor utama buruknya kualitas pendidikan di Indonesia adalah karena “tercabutnya peran negara”. Dalam sektor pendidikan, karena sektor pendidikan diperlakukan seperti sektor ekonomi lainnya, pendidikan dianggap bukan investasi manusia dan investasi bangsa, tetapi pendidikan dipandang sebagai hubungan untung-rugi.  Defisit pengetahuan masyarakat bukan ditempuh dengan memperluas layanan sekolah yang bermutu melainkan pendirian banyak sekolah mahal, sekolah-sekolah yang berlabel R(SBI), SBI maupun Kelas Internasional. Memaksimalkan keuntungan dalam sektor pendidikan tampak pada pendirian lembaga-lembaga pendidikan “khusus” yang menangani dan memberi pelayanan istimewa pada kelas sosial tertentu, kelas sosial atas. Fungsi sistem pemantauan dan pertanggungjawaban, yang sebenarnya bisa disandarkan kepada negara , kemudian berangsur-angsur dilenyapkan untuk digantikan dengan peran koordinatif.

Pergeseran peran negara dalam sektor pendidikan dari pelayanan publik menjadi pelayanan privat –karena tuntutan privatisasi dan komersialisasi pendidikan—di Indonesia salah satunya di”legalisasi” melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (Sisdiknas) padal 50 ayat (3)  yaitu didirikannya sekolah-sekolah R(SBI) dan kelas-kelas internasional. Sekolah-sekolah berlabel R(SBI) ini kemudian dilegalkan untuk memungut biaya dari orangtua murid dengan alasan tuntutan mutu. Biaya yang dikeluarkan orangtua murid  jumlahnya cukup besar, hanya dapat dipenuhi oleh kelas sosial ekonomi menengah keatas.  Sekolah-sekolah R(SBI) ini pun masih memperoleh bantuan dana block grand selain BOP (Bantuan Operasional Sekolah). Besarnya pungutan di sekolah-sekolah berlabel R(SBI) ini tidak terjangkau oleh anak-anak yang cerdas tetapi miskin. Disinilah terjadi pelanggaran “hak konstitusional” warga negara. Kebijakan R(SBI) yang dilegalisasi oleh pasal 50 ayat (3) UU No. 20/2003 telah melanggar pasal 31 ayat (2) UUD 1945 tentang kewajiban pemerintah membiayai pendidikan, juga bertentangan dengan tujuan negara Republik Indonesia  yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”.***

Referensi

Fakih Mansour,” Bebas Dari Neoliberalisme”, Yogjakarta: INSIST Press, November 2003.

Freire Paulo, dkk, “Menggugat Pendidikan : Fundamentalis, Konservatif, Liberal, Anarkis”, Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

F.O’Neill William, “Ideologi-ideologi Pendidikan”, Yogjakarta : Pustaka Pelajar, April 2002.

Husein Pontoh Coen, “Akhir Globalisasi : Dari Perdebatan Teori Menuju Gerakan Massa”, Jakarta: C.BOOKS, Juni 2003.

Khor Martin, “Globalisasi Perangkap Negara-negara Selatan”, Yogjakarta : Cinderalas, 2003.

Prasetyo Eko, “Guru : Mendidik Itu Melawan”, Yogjakarta : Resist Book, Mei 2006.

Tim Redaksi Pustaka Yustisia,” Kompilasi Perundangan Bidang Pendidikan”, Yogjakarta : Pustaka Yustisia, Jakarta : Pustaka Yustisia.

Wibowo.I dan F. Wahono,”Neoliberalisme”, Yogjakarta : Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas, 2003.

http://www.pastibos.com/10-alasan-utama-sbi-harus-dihentikan.html

http://www.gagasmedia.com/serba-serbi/penulis/kontroversi-rintisan-sekolah-bertaraf-intrenasional-rsbi.html

http://groups.yahoo.com/group/DIKBUD/message/11950

http://www.klubguru.com/2-view.php?subaction=showfull&id=1282872516&archive=&start_from=&ucat=1&

http://unnes.info/article/masalah-sekolah-berstandart-internasional

http://www.today.co.id/read/2011/03/16/17271/evaluasi_rsbi_dpr_akan_kunjungi_sekolah

Tentang Penulis

Retno Listyarti menyelesaikan S1 di IKIP Jakarta (1994) jurusan PMP-Kn dan  S2 di Universitas Indonesia (2007) jurusan Ilmu Politik dan Hubungan Internasional (Kajian Timur Tengah dan Islam). Retno adalah guru PNS di SMAN 13 Jakarta, mengajar bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Retno juga aktif menulis, 9 bukunya di terbitkan oleh Esis dan Erlangga, Retno juga rajin menulis di Jurnal Ilmiah dan sudah menghasilkan ratusan makalah dan artikel yang dimuat di berbagai media massa. Retno kerap menjadi narasumber di berbagai acara dan forum diskusi ilmiah bertema pendidikan. Retno dikenal sebagai aktivis guru, dia menjabat sebagai Ketua Umum Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ), organisasi guru lokal di DKI Jakarta. Sedangkan secara nasional, Retno memimpin Federasi Serikat Guru Indonsia (FSGI), dia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal FSGI.


[1] Tim Redaksi Pustaka Yustisia; Kompilasi Perundangan Bidang Pendidikan; h. 117

[2] ibid h. 115

[3] Coen Husain Pontoh, “Akhir Globnalisasi”, h. 1

[4] Eko Prasetyo, “Mendidik itu Melawan”, h. 46 .

[5] Ibid. h.49

[6] Ignasius Wibowo, “Akhir Globalisasi”, h. 3.

[8] Ibid

[9]  Paulo Freire “Menggugat Pendidikan” h.viii.

About retnolistyarti

Perempuan energik dan cerdas, guru inovatif dan kreatif, penulis buku, penulis artikel, peneliti pendidikan, dan aktivis organisasi guru yg merdeka "FMGJ". Di FMGJ (Forum Musyawarah Guru Jakarta) Retno menjabat sebagai ketua umum dan sebagai Sekjen di Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), organisasi di level nasional. Ibu 3 anak dari Audi, Ulvi dan Ilo. Mengajar sejak 1994. 3 tahun mengajar di SMA Labschool, 3 tahun di SMPN 69 dan mulai tahun 2000 s.d. sekarang mengajar di SMAN 13 Jakarta (sekolah dimana dulu Retno menjadi muridnya). Retno sudah menghasilkan 9 buah buku,47 artikel, dan 89 makalah. Saat ini sedang menyelesaikan 2 buah buku tentang perjuangan guru melawan sistem yang menindas dan pengalaman praktik kelas yg kreatif dan inovatif. Retno juga berencana menulis buku tentang perjuangannya di bidang pendidikan mulai saat menjadi guru, kepala sekolah dan sekjen FSGI.
This entry was posted in Opini. Bookmark the permalink.

5 Responses to PROGRAM RSBI DAN SBI MELAHIRKAN DISKRIMINASI DAN KASTANISASI : PELANGGARAN NYATA ATAS HAK KONSTITUSIONAL WARGANEGARA DALAM BIDANG PENDIDIKAN

  1. betul mbak/bu, sbi/rsbi membuat mahal menjadi semakin mahal…..

  2. jaka says:

    Sangat bagus karya penulis semoga dapat menginsprirasi guru keluar dari dunia bisu bagi pendidikan yang tidak ramah bagi warga negara yang terkastanisasi berdasarkan miskin dan kaya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s