Dilematis: Gurunya Multikultural tetapi Sistem Pendidikannya Monokultural Gurunya Anti Kekerasan tetapi Sistem Pendidikannya Tak Demokratis

Dicantumkannya kata “akhlak mulia” oleh pemerintah pada visi Pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20/2003, mendorong terjadinya penyeragaman di sekolah-sekolah negeri semakin kuat dan menyentuh luas aspek privat.  Akhlak cenderung dimaknai sebagai tujuan membentuk lulusan yang agamis. Kata”agamis” kemudian lebih dirasakan maknanya sebagai “Islamis” , karena mayoritas murid dan guru di sekolah-sekolah di Jawa, Sumatera dan Kalimantan mayoritas adalah Islam. Sedangkan untuk sekolah-sekolah negeri yang berada di wilayah Indonesia bagian Timur cenderung mengejawantahkan kata “agamis” dimaknai sebagai “Kristen” atau “Katolik”.  Pokoknya, pemaknaan akan muncul sebagai identitas kelompok dengan didasarkan pada mayoritas dalam komunitas tersebut.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di sekolah-sekolah negeri—yang mayoritas Islam, yang saya ketahui karena berada di di dalamnya— muncul program kegiatan Islamis di sekolah seperti baca Al Quran sebelum memulai pelajaran—sebagian lagi  setiap hari jumat–, sholat dzukhur di beberapa sekolah di absen, penggunaan seragam muslim/muslimah di hari Jumat, ceramah Islam bagi murid perempuan pada Jumat siang bernama “keputrian”, istighozah/muhasabah/doa bersama dalam rangka menghadapi Ujian Nasional (UN)—beberapa sekolah bahkan melakukan doa bersamanya hingga pagi hari karena ada kegiatan tahajud bersama–, halal bi halal yang harus dihadiri seluruh warga sekolah (semua agama) tetapi penceramahnya Ustad (versi Islam)—banyak siswa non muslim keberatan atas kebijakan ini, tetapi tak mampu melawan karena minoritas–, sulit bagi anak-anak non Islam untuk mendapatkan tempat atau ruang ibadah yang nyaman di berbagai sekolah negeri, dan lain-lain. Semua praktik tersebut di nilai benar –oleh suara mayoritas, meski dalam praktiknya justru mendiskriminasi kelompok minoritas di sekolah negeri–. Pembenaran terjadi  karena merujuk pada visi dan misi untuk “meningkatkan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari bagi upaya mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME dalam kehidupan, dan mantapnya persaudaraan antarumat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun dan damai.

Fakta tersebut merupakan pemaksaaan dan diskriminasi yang vulgar. Fenomena agamanisasi seperti babak baru dalam penyeragaman di sekolah. Menambah bentuk pemaksaan sistemik melalui pendidikan. Sebelumnya di masa Orde Baru (ORBA) penyeragaman di sekolah diterapkan dengan pengharusan pakaian seragam. Format kekuasaan pemerintahan Orba mutlak sentralistik. Pemerintahan seperti itu menjalankan kebijakan pendidikan yang pusat sentris. Semua harus merujuk pada satu dan sama. Tak terkecuali dalam pendidikan. Semua pendidik dan peserta didik di seragamkan.

Pendidikan yang diterapkan dengan penyeragaman merupakan pendidikan yang dirasuki jiwa militer. Selama berkuasa Orba telah memandulkan potensi kritis masyarakat. Masyarakat Indonesia dijauhkan dari sikap kritis –padahal semestinya dalam pendidikan sikap kritis merupakan budaya yang harus dibangun, karena merupakan perwujudan bernalar dan mempertajam pikiran–,  dan yang lebih mengenaskan juga peserta didik malah dijauhkan dari sifat-sifat  dan rasa kemanusiaannya—tak memiliki kehalusan perasaan, seperti tidak peduli pada sesama yang kekurangan, pada sesama yang mengalami ketidakadilan dan penindasan, kalau menggunakan istilah Tan Malaka adalah tidak peduli apalagi mencintai kaum kromo—. Sehingga tidak mengherankan jika kebijakan  di era reformasi justru melahirkan program kelas-kelas internasional dan sekolah R(SBI), yaitu Sekolah Bertaraf Internasional. Sekolah dianggap bermutu karena predikat internasionalnya bukan karena proses pembelajaran di dalamnya. Hanya mereka yang berduit akan mendapat pendidikan yang baik dan berkualitas.

Hingga kini pendidikan Indonesia belum menampak nafas kemerdekaan,  ibarat adonan adalah hasil campuran antara kapitalisme kolonial Belanda dan fasisme kolonial Jepang. Watak yang pertama cenderung mendiskriminasikan sekelompok masyarakat seiring menganak-emaskan kelompok masyarakat penjilat dan setia. Sedangkan watak yang kedua cenderung mendisiplinkan peserta didik laksana sedardu. Kedua watak tersebut adalah watak penjajah dan di era reformasi sekalipun sekarang watak ini masih digunakan oleh negara dalam mengelola pendidikan di Indonesia. Sekolah semakin mahal dan memaksakan kehendak dengan cara penyeragaman. Pendidikan yang memaksa penyeragaman tidak akan mampu memahami dan menjawab perubahan realita yang sedang berlangsung. Padahal semestinya pendidikan harus mendekatkan peserta didik dengan realita yanga ada, kalau meminjam kata-kata Prof. Mochtar Buchori (tokoh pendidikan) “Guru harus mampu berbagai keresahannya akan nasib bangsa ini kepada peserta didiknya. Kalau guru dan murid sudah mampu membangun relasi untuk sama-sama resah dan mau sama-sama berpikir mencari solusinya sebagai bentuk kepedulian akan masa depan bangsa Indonesia, maka pada fase ini pendidikan mencapai esensinya”. Relasi guru murid hanya akan tercapai ketika ada pemahaman dan pengakuan setara. Kalau guru masih membangun tembok untuk berjarak dengan murid, maka tidak mungkin relasi dapat dibangun. Guru dan murid adalah setara. Hal yang membedakannya adalah fungsi kerjanya saja.

Paulo Freire, pakar pendidikan Amerika Latin menulis dalam bukunya tentang pendidikan membebaskan. Pendidikan yang membebaskan harus menyertai relasi guru-murid yang dialogis. Relasi guru-murid selama ini bersifat menundukkan. Guru ibarat tuan yang menjinakan anjingnya. Dialog merupakan roh dari pelaksanaan pendidikan. Dalam dialog akan bisa dilakukan transformasi berupa penanaman nilai kejujuran, keadilan, kemanusiaan (humanisme), kesetiakawanan, profesionalitas, keluhuran, kedisiplinan, dan ketulusan. Proses pengkarakteran ini terkait dengan realitas kehidupan nyata. Selama ini lebih banyak proses belajar membahas pada sesuatu yang abstrak, tidak sesuai dengan kehidupan sebenarnya. Dalam pendidikan membebaskan realitas hidup sehari-hari menjadi pijakan untuk direfleksikan dalam berbagai ilmu pengetahuan di bangku sekolah.  Pluralisme dan multikultural adalah sebuah realita yang tak dapat dibantah oleh bangsa Indonesia, keragaman ini merupakan kekayaan, segala perbedaan harus hadir berdampingan dalam kehidupan keseharian bangsa Indonesia. Namun sayangnya, pendidikan multikulturalisme justru dijauhkan dari peserta didik melalui kebijakan penyeragaman dan pemaksaan.

Metode pendidikan yang memaksa lebih banyak menghambat otak daripada mengembangkannya. Murid diarahkan hanya menelan yang “disuap oleh gurunya”, jika diperintah harus mau, tanpa menyertai sikap kritis sehingga ada penilaian bahwa murid yang baik adalah yang penurut dan tidak banyak bertanya. Hanya ada dua bentuk belajar dalam proses ini, yaitu : menghitung dan menghafal. Siswa yang mampu menghitung dan menghafal dinilai sebagai si pintar. Orientasi dan pembobotan lebih menekankan hasil,bukan proses— ini dikukuhkan dengan kebijakan Ujian Nasional (UN) sebagai penentu kelulusan siswa. Hak Paedagogis guru di rampas dan diambil alih oleh negara (baca BNSP)–. Akhirnya, dalam sistem ini melahirkan fenomena bahwa yang terpenting adalah menguasai semua materi yang diajarkan, bukan proses dialogis yang membangun daya nalar dan daya kritis. Jika peserta didik dituntut kritis maka proses dialogis pasti berlangsung. Semua peserta didik harus melihat dan mempertanyakan realitas. Mengapa sesuatu bisa terjadi? Apa yang menyebabkannya? Di mana sisi kemanusiaannya? Bagaimana penerapannya di ruang sosial? Sifat yang kritis untuk mempertanyakan sesuatu akhirnya menjadi kebiasaan. Segala pendapat dan keputusan harus melalui pertimbangan yang jernih.  Dalam hal ini, lahirlah apa yang kita sebut dengan  proses yang demokratis dalam pendidikan.

Aspek lain dalam pendidikan yang sangat penting adalah kebebasan guru. Guru harus bebas agar murid ikut dimerdekakan untuk belajar dan bermakna. Guru selama ini lebih menjadi perpanjangan tangan birokrasi pemerintahan. Tidak ada kreasi menjadi diri sendiri dalam mendidik. Guru hanya menerima kebijakan tanpa pernah protes meskipun kebijakan itu lahir tanpa melibatkan partisipasi guru –apalagi murid–, kebijakan itu tidak adil dan cenderung menindas guru dan murid, kebijakan itu justru menjauhkan dari esensi tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Guru hanya obyek, bukan subyek, namun kebanyakan guru hanya bersifat nrimo, pasrah dan enggan melawan karena takut. Guru-guru yang tidak merdeka, tak akan mendidik muridnya untuk berani.  Begitupun guru-guru yang tidak multikultural tidak akan mendidik muridnya untuk berkarakter multikultural.

Penyeragaman Versus Multikultural dalam Pendidikan

Ruang bebas terbuka pasca reformasi  justru dimanfaatkan Islamisme secara optimal dengan tujuan menutup kebebasan atas nama kebenaran tunggal mayoritas. Segala bidang yang terkait kepentingan publik dikuasai, termasuk pendidikan sekolah. Layaknya militer –di era Orba—Islamisme pun menjadi sumber inspirasi praktek penyeragaman dalam pendidikan. Ia membekali peserta didik berpikiran negatif terhadap perbedaan. Dalam berkeyakinan, peserta didik hanya berpikir searah, tidak ada alternatif, tidak ada dialog, sehingga wawasan kemajemukan yang menjadi realitas masyarakat Indonesia tidak tampak. Mengerucutlah satu gambaran kepribadian guru. Guru yang baik adalah guru yang harus percaya terhadap Tuhan, beragama serta taat ibadah, tangannya harus dicium, harus diucapkan salam, pemegang otoritas kebenaran pendidikan, berhak memerintah, melarang ini-itu, kesemua itu merupakan gambaran dari ketunggalan makna guru. Posisi “sempurna” ini menciptakan jarak guru-murid. Guru berposisi lebih tinggi. Tidak ada kesetaraan, tak ada relasi.

Keadaan agamis masyarakat di era reformasi akhirnya menyertai pelembagaan suatu bidang,  khususnya pendidikan, yang sengaja dibangun oleh kepentingan politik kekuasaan. Pendidikan berwatak agamis sangat mungkin menghasilkan keadaan dan lulusan yang mudah dikendalikan. Diyakininya kebenaran tunggal versi agama tidak memungkinkan hadirnya ragam kebenaran versi lain. Alternatif pemikiran dan gerakan sulit hadir bersanding dengan kebenaran versi agama yang berkuasa. Pada praktiknya kemudian menyuburkan perlakuan diskriminasi pada kelompok agama minoritas di sekolah.

Dengan kondisi semacam ini, bagaimana peran guru dalam mendidik siswanya tentang multikultural,  kalau pemahaman banyak guru justru tidak multikultural? Saya menyakini,  jika kita sebagai guru “setengah hati” bahkan “ogah-ogahan” melakukan pendidikan multikultural maka sesungguhnya kita adalah guru yang anti multikultural, guru yang tidak multikultural, karena tidak ada abu-abu dalam multikultural, yang ada hitam atau putih.  Bagaimana memberi pendidikan tentang toleransi dan kesadaran akan pluralisme kepada peserta didik kalau kita sebagai guru tidak paham pluralisme, tidak menghargai perbedaan dan tidak menganggap bahwa perbedaan itu adalah rahmat TuhanYang Maha Kuasa.

Penutup

Pendidikan yang menyeragamkan berlandaskan pada mesin kekuasaan yang mencari kemampanan ketimbang menginginkan perubahan. Padahal, pendidikan sejatinya adalah ruang untuk proses kebebasan dan terjadinya perubahan yang lebih baik. Bertolak pada kuasa pendidikan yang menyeragamkan, pendidikan yang membebaskan dibutuhkan sebagai usaha  mengembalikan pendidikan sebagai proses kemanusiaan. Pendidikan bukan untuk menyeragamkan manusia yang berbeda. Penekanan proses aktivitasnya adalah keasadaran. Mendidik bukanlah memaksa. Di dalam proses pembelajaran ada aksi-reaksi memberikan dan memilih rekomendasi. Pecut untuk menggerakan kita yang terlibat di dalamnya adalah saran dan kritik, bukan angka penilaian dan hukuman yang berasal dari kebenaran tunggal.

Pendidikan yang menyeragamkan, memaksa dan hanya menerima satu kebenaran tunggal atas nama mayoritas tidak akan mencapai esensi tujuan yang sebenarnya yaitu, mempertajam pikiran dan menghaluskan perasaan.  Pendidikan yang menyeragamkan akan menghambat upaya-upaya memajukan hak asasi manusia (HAM)  karena terhambat oleh berbagai upaya penyeragaman komunal. Menampung dan memelihara kemajemukan merupakan proyek berat bagi Indonesia yang sangat majemuk dan plural. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya masif untuk mewujudkan sikap dan perilaku multikultural dan pluralisme di lingkungan pendidikan, terutama sekolah-sekolah negeri.  Hanya di dalam sekolah negerilah kita yang beragam berproses belajar secara sistemik dan masif menjadi warga negara yang sadar akan hak-haknya dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan semua itu diperlukan para guru yang tidak sekedar cerdas, kreatif, dan inovatif, tetapi harus ditambahkan guru yang juga berideologi, ideologi yang memiliki keberpihakan atas kualitas, kemajemukan,  dan berkeadilan.

Permainan garis yang aku gunakan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), kelas XI (2 SMA), khusus untuk bahasan mengenai “masyarakat madani” ternyata dapat dijadikan gerbang bagi pendidikan multikultural sekaligus pendidikan anti kekerasan. Sebelum menggunakan metode permainan garis, pada pertemuan minggu sebelumnya aku sudah membahas  terlebih dahulu materi mengenai budaya demokrasi menuju masyarakat madani dengan menggunakan metode ceramah dilengkapi dengan metode studi kasus “multikultural”. Kasus yang digunakan adalah artikel koran tentang pembakaran gereja pantekosta di Temanggung yang ditulis dalam bentuk naratif diskritif. Kasus tersebut dibaca bersama per alinea secara bergantian di kelas, kemudian didiskusikan bersama dengan di moderatori guru.

Dalam materi tersebut dibahas antara lain mengenai ciri-ciri masyarakat madani, yaitu: (1) adanya ruang publik yag bebas; (2) demokrasi; (3) toleransi; (4) pluralisme; dan (5) keadilan sosial. Juga diuraikan mengenai hambatan-hambatan dalam mewujudkan masyarakat madani. Sebagai guru PKn, aku berinisiatif menggunakan materi ini untuk menanamkan nilai-nilai multikultural dalam proses pembelajaran. Aku menyadari bahwa tidak mungkin menanamkan nilai-nilai multikultural pada peserta didik hanya dengan metode ceramah, maka aku memutuskan untuk menggunakan multi metode. Selain ceramah dan diskusi kasus, maka diakhir pembelajaran aku memutuskan menggunakan permainan garis dengan diskusi aktif meniru metode Mrs. Erin Gruwell dalam film “Freedom Writers”.

Dari proses pembelajaran tersebut, aku mulai memahami bahwa sebenarnya para siswa yang notabene adalah generasi muda sebagian besar justru berpikiran multikultural. Sangat sedikit siswa yang tidak multikultural cara berpikirnya. Aku berkeyakinan bahwa sebagai guru, kita harus bersikap tegas untuk anti kekerasan dan mengajak siswa untuk menghormati hukum dan menegakan konstitusi (UUD 1945). Sebagai warganegara di negara demokrasi seperti Indonesia ini, hubungan kita adalah hubungan antar warganegara –bukan antar agama– oleh karena itu pedoman kita dalam berhubungan adalah konstitusi bukan kitab suci. Dengan demikian, di harapkan proses pembelajaran dalam pendidikan formal di sekolah dapat mengurangi bahkan meniadakan “supply” para pelaku kekerasan di bumi Indonesia tercinta.  (Retno Listyarti, Sekjen FSGI dan Guru SMAN 13 Jakarta)

About retnolistyarti

Perempuan energik dan cerdas, guru inovatif dan kreatif, penulis buku, penulis artikel, peneliti pendidikan, dan aktivis organisasi guru yg merdeka "FMGJ". Di FMGJ (Forum Musyawarah Guru Jakarta) Retno menjabat sebagai ketua umum dan sebagai Sekjen di Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), organisasi di level nasional. Ibu 3 anak dari Audi, Ulvi dan Ilo. Mengajar sejak 1994. 3 tahun mengajar di SMA Labschool, 3 tahun di SMPN 69 dan mulai tahun 2000 s.d. sekarang mengajar di SMAN 13 Jakarta (sekolah dimana dulu Retno menjadi muridnya). Retno sudah menghasilkan 9 buah buku,47 artikel, dan 89 makalah. Saat ini sedang menyelesaikan 2 buah buku tentang perjuangan guru melawan sistem yang menindas dan pengalaman praktik kelas yg kreatif dan inovatif. Retno juga berencana menulis buku tentang perjuangannya di bidang pendidikan mulai saat menjadi guru, kepala sekolah dan sekjen FSGI.
This entry was posted in Opini. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s