Distribusi Guru Pemerintah Seharusnya Penuhi Juknis SKB 5 Menteri

http://edukasi.kompas.com/read/2012/03/14/08353847/Pemerintah.Seharusnya.Penuhi.Juknis.SKB.5.Menteri

Indra Akuntono | Inggried Dwi Wedhaswary | Rabu, 14 Maret 2012 | 08:35 WIB

Dibaca: 590

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan, pemerintah seharusnya serius melaksanakan petunjuk teknis (juknis) Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tentang Penataan dan Pendistribusian Guru PNS, sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan. Menurutnya, salah satu dampak negatif dari SKB tersebut muncul karena masih banyak infrastruktur pendukung yang belum dipenuhi.

Juknis SKB 5 Menteri mencantumkan bahwa untuk mengatasi kekurangan jam tatap muka bagi guru maka diatur tiga hal, yakni menentukan jumlah siswa per kelas, membuka kelas baru dengan cara menambah ruang kelas, dan mengizinkan guru untuk mengajar di sekolah lain (sekolah negeri).

Retno menilai, pemerintah belum melaksanakan seluruh juknis tersebut. Saat ini masih banyak sekolah yang tidak melaksanakan aturan berlaku. Dalam juknis SKB setiap kelas untuk jenjang SMA seharusnya diisi oleh 20-32 siswa. Namun pada kenyataannya, aturan itu tidak dijalankan oleh banyak sekolah.

“Lihat saja, masih banyak sekolah yang menampung sampai 40 siswa untuk satu kelas. Itu memengaruhi kesempatan guru memenuhi jumlah mengajarnya,” kata Retno, Selasa (13/3/2012), di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta.

Hambatan lainnya, kata dia, adalah kurangnya jumlah ruang kelas. Hal itu terjadi karena banyak sekolah yang menampung siswa lebih dari jumlah yang ditentukan. Agar sesuai aturan, pemerintah perlu menyiapkan dana yang cukup untuk menambah jumlah ruang kelas.

Selain itu, perlu dibukanya kesempatan bagi seluruh guru agar bisa memenuhi waktu mengajarnya (minimal 24 jam) di sekolah-sekolah swasta. Menurut Retno, langkah itu dapat dijadikan solusi alternatif untuk mengatasi kesulitan guru memenuhi minimal waktu mengajar dan menghilangkan kesan diskriminasi karena siswa di sekolah swasta memiliki kesempatan diajar oleh guru yang kompeten.

“Dalam juknis, para guru memang diperbolehkan mengajar di sekolah lain. Tapi sekolah itu harus negeri, bagi kami itu sulit dan menjadi tidak adil,” ujarnya.

Seperti diberitakan, pasca diterbitkannya SKB 5 Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasai, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama) pada 3 Oktober 2011 lalu, para guru mengkhawatirkan SKB tersebut. SKB ini berisi kesepakatan kerjasama dan bentuk dukungan dalam hal pemantauan, evaluasi dan kebijakan penataan serta pemerataan guru secara nasional. Akan tetapi, pada pelaksanaannya dinilai banyak dampak negatif yang muncul. Di antaranya ancaman mutasi secara besar-besaran dan tersingkirnya guru PNS junior dan guru honorer dari sekolah negeri.

About retnolistyarti

Perempuan energik dan cerdas, guru inovatif dan kreatif, penulis buku, penulis artikel, peneliti pendidikan, dan aktivis organisasi guru yg merdeka "FMGJ". Di FMGJ (Forum Musyawarah Guru Jakarta) Retno menjabat sebagai ketua umum dan sebagai Sekjen di Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), organisasi di level nasional. Ibu 3 anak dari Audi, Ulvi dan Ilo. Mengajar sejak 1994. 3 tahun mengajar di SMA Labschool, 3 tahun di SMPN 69 dan mulai tahun 2000 s.d. sekarang mengajar di SMAN 13 Jakarta (sekolah dimana dulu Retno menjadi muridnya). Retno sudah menghasilkan 9 buah buku,47 artikel, dan 89 makalah. Saat ini sedang menyelesaikan 2 buah buku tentang perjuangan guru melawan sistem yang menindas dan pengalaman praktik kelas yg kreatif dan inovatif. Retno juga berencana menulis buku tentang perjuangannya di bidang pendidikan mulai saat menjadi guru, kepala sekolah dan sekjen FSGI.
This entry was posted in Berita SKB 5 Menteri. Bookmark the permalink.

2 Responses to Distribusi Guru Pemerintah Seharusnya Penuhi Juknis SKB 5 Menteri

  1. John Utuh Melonao says:

    5 Pungawa yang membikin kercutan dikening dan wajah GURU tersebut mereka hanya tahu tanda tangan saja bu…? tanpa mau empati ataupun apalagi merasakan yang jelas sudah tidak mungkin seperti apa-apa yang dialami oleh GURU direpublik ini, cuma yang aneh bin ajaibnya kala sudah diberikan Kritikan dan masukan secara telaah lapangan KOQ…,masih pada NGEYEL WAE mereka itu apa munkin mereka mau menghapus FROFESI GURU dari tanah Merdedka ini….?!atau mungkin punya rencana memain-mainkan guru yang notabena sudah Bukan main Buksinya dengan masalah mengeelola manusia dan peradabannya atau memang diseting supaya Produk dari guru sekarang hanya bisa mencetak KAMBING HITAM hingga natinya yang yangteadi KORUPTOR semua diINDONESIA ini,ya kan bu….?!

    • Kemendikbud (Pemerintah) itu memang sering tidak mau mendengar, para elite kerap percaya saja pada laporan ABS dari bawahannya, padahal kita para guru yang lebih tau lapangan…. berjuang di pendidikan memang harus memiliki kesabaran yang lebih….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s