Makalah Retno di Seminar Jambore Reformasi Birokrasi, Hotel Millennium, 3 Juni 2015

REFORMASI BIROKRASI PENDIDIKAN
Oleh : Retno Listyarti*

Seleksi terbuka lelang jabatan kepala sekolah yang diselenggarakan pemprov DKI Jakarta saat di pimpin oleh Gubenur Joko Widodo adalah upaya sang Gubenur untuk melakukan reformasi birokrasi di bidang pendidikan. Lelang jabatan kepala SMAN dan SMKN tersebut sempat diwarnai “kecurangan sistemik” yang telah dibuktikan melalui investigasi yang dilakukan oleh pemprov DKI Jakarta, sehingga test kemudian diulang.

Apa yang dilakukan Jakarta merupakan contoh baik dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di DKI Jakarta. Jakarta juga merupakan barometer Indonesia. Seleksi terbuka lelang jabatan Kepala Sekolah ini telah memberikan harapan bagi masyarakat Jakarta untuk pembenahan pendidikan di DKI Jakarta dan diharapkan menularkan ke daerah lainnya di Indonesia. Kepala sekolah adalah garda terdepan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas sekolah, sehingga lelang ini adalah salah satu langkah yang tepat dalam memilih kepala sekolah yang berkualitas.

Kepala Sekolah yang berkualitas akan mampu mendorong para gurunya untuk berkualitas. Guru yang berkualitas akan mampu membuat muridnya berkualitas. Kalau guru dan murid berkualitas maka sekolah itu pasti berkualitas. Untuk ini semua diperlukan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang berkualitas. Faktanya, mayoritas guru berkualitas rendah. Para guru berkualitas pun mayoritas mengajar di perkotaan dan di sekolah-sekolah unggul. Rekruitmen kepala sekolah diberbagai daerah diduga bermasalah dan diwarnai KKN (korupsi kolusi dan nepotisme), sehingga ada kecenderungan kepala sekolah terpilih bukan didasarkan pada kapasitas, tetapi lebih kepada kedekatan dan uang.

Belajar Dari Jakarta
Saat Pemprov DKI Jakarta akan menyelenggarakan seleksi terbuka untuk melelang jabatan kepala sekolah, pro dan kontra muncul di kalangan guru dan birokrat pendidikan. Kecemasan dampak lelang nampaknya menghinggapi para birokrat pendidikan dan para kepala sekolah yang sedang menjabat saat itu di DKI Jakarta. Sebaliknya optimisme dan harapan baru justru muncul dari sebagian besar guru yang yakin bahwa lelang jabatan kepala sekolah akan secara signifikan mendongkrak kualitas pendidikan di DKI Jakarta.

Persoalan pokok berkaitan dengan kepala sekolah selama ini adalah tata cara rekrutmen dan pengangkatan kepala sekolah melalui penunjukan oleh kepala dinas pendidikan. Meskipun sudah ada Peraturan Mendiknas No 28 Tahun 2010 Tentang Jabatan Kepala Sekolah yang sedikit memberi warna perubahan misal pada pasal 9 ayat (1) yang mengatur bahwa prosedur pengangkatan kepala sekolah melalui rekomendasi atau penilaian akseptabilitas oleh Tim Pertimbangan Jabatan Kepala Sekolah yang beranggotakan Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah, ketentuan ini tidak jalan dan yang dilakukan oleh dinas pendidikan membuat kebijakan rekomendasi calon kepala sekolah oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah (pasal 4).

Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah adalah dua jabatan yang sewarna, karena jabatan pengawas selama ini juga didominasi oleh mantan kepala sekolah.Peran kepala sekolah sangat besar,memberi peluang dan bertindak sebagai penentu kunci seorang guru meraih jabatan kepala sekolah. Guru kritis yang kerap mengevaluasi kebijakan kepala sekolah dalam mengelola sekolah tertutup peluangnya mendapatkan rekomendasi untuk menjadi calon kepala sekolah. Dari berbagai pengalaman dapat disimpulkan guru berkarakter penurut, tidak mempermasalahkan kebijakan kepala sekolah yang cenderung sering melanggar peraturan, akanberpeluang besar mendapat rekomendasi sebagai calon kepala sekolah dari kepala sekolah tempat si guru tersebut bertugas. Sebaliknya, para guru yang kerap mengkritisi kebijakan sekolah dan ketidaktransparan di sekolah akan tertutup peluangnya mendapatkan rekomendasi.

Selama ini, ada sejumlah masalah dalam jabatan kepala sekolah yang terjadi hampir di seluruh Indonesia. Pertama, tata cara pengangkatan kepala sekolah yang prosedurnya tidak melibatkan pihak luar atau lembaga yang diperkirakan independen,misal Dewan Pendidikan.amanat Peraturan tersebut adalah bentuk pelanggaran hukum sehingga dapat ditafsir proses dan hasil rekrut calon kepsek tidak lagi didasarkan pada pertimbangan yang obyektif melainkan yang dominan adalah pertimbangan subyektif.

Kedua, Masalah antri calon kepala sekolah yang terlalu panjang di level kepala SMA. Akibat dari calon kepsek yang daftar antrinya terlalu panjang maka ada calon kepsek yang sudah memasuki masa pensiun tidak kebagian menjadi kepsek.Pertanyaan setiap orang adalah mengapa Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengambil kebijakan mengadakan atau membuat daftar antri yang terlalu panjang,maka sebagai analoginya akibat antri yang terlalu panjang saat antri memperoleh tiket kereta api maka lahirlah calo tiket KA yang akan menawarkan tidak perlu antri tiket tapi harga agak sedikit mahal bahkan ada orang yang tidak sabaran antri mencari calo tiket walau harganya sangat mahal.

Dari informasi yang dihimpun Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) pada 2012, menyebutkan bahwalama antri bagi calon kepala sekolah di DKI Jakarta berkisar 2 – 10 tahun sehingga rata-rata waktu penantian menjadi kepsek adalah 6 tahun sebagai contoh calon kepsek dari SMA 50 sampai pensiun tidak kebagian menjadi kepsek, calon dari SMA 5 menanti menjadi kepsek selama 8 tahun serta kepala SMA 59 akibat kelamaan waktu antri tugas menjadi kepsek hanya dijalani 3 tahun langsung pensiun. Waktu antri yang dimulai dari tahap persiapan sampai pengangkatan dan penempatan calon kepsek menjadi kepsek hitungan waktunya selama 2 tahun (Permendiknas No 28 Tahun 2010 pasal 3 ayat(2) )

Daftar antrian calon kepsek menjadi kepsek yang melebihi waktu 2 tahun merupakan bentuk pelanggaran hukum.Selain itu juga berdampak psikologis yang menekan calon kepsek antrian.Kuat dugaan untuk menjadi kepsek itu kuncinya adalah ada yang membawa dan harus ada yang dibawa.

Ketiga, Masalah kepala sekolah yang diparkir.Kepala sekolah yang diparkir adalah kepala sekolah yang sudah habis waktu dan kesempatan menjadi kepsek karena sudah menjalani tugas sebagai kepala sekolah 2 periode ( 8 tahun ). Kepala sekolah yang telah habis periode menjadi kepsek masuk dalam daftar parkir menjadi kepsek untuk menjadi kepsek pada periode ketiga, waktu parkir menjadi kepsek berkisar 6 bulan – 24 bulan.Kepala sekolah yang diparkir ini menimbulkan beban psikologis dan dapat memperkecil peluang calon kepsek antri untuk menjadi kepala sekolah. Contoh kasus mantan kepala sekolah SMAN 13 Jakarta Utara (ME) yang diparkir 3 bulan kemudian diangkat lagi menjadi kepala sekolah di SMAN 111 Jakarta Utara, padahal kepala sekolah yang bersangkutan tidak memiliki prestasi berarti saat memimpin sekolah sebelumnya.

Keempat, Masalah penempatan kepala sekolah. Publik tidak mengetahui apa dasar dan kriteria seorang calon kepsek ditempatkan pada suatu sekolah,akhirnya setiap orang berpikir apabila ditempatkan menjadi kepala sekolah di sekolah yang unggul ( favorit ) maka kemungkinan calon kepseknya berkompetensi tinggi, dugaan yang mendekati kepastian semakin besar kompetensi yang dimiliki oleh calon kepsek maka Ia akan dihadiahi bertugas menjadi kepsek pada sekolah unggulan.

Seharusnya yang menjadi harapan public, pertimbangan penempatan kepsek,semakin rendah tipe sekolah maka semakin membutuhkan calon kepsek yang berkompetensi tinggi barulah dapat terjadi perubahan pada suatu sekolah yaitu terangkatnya tipe sekolah dari semula bertipe reguler menjadi sekolah bertipe unggul. Kalau calon kepsek berkompetensi tinggi ditempattugaskan pada sekolah unggulan kira-kira apa yang mau dicapai,keadaan seperti ini yang membuat kepsek tidak kreatif karena tidak ada tantangan, tidak perlu kerja keras karena diuntungkan dengan kondisi sekolah yang sudah sempurna

Kelima, Masalah mutasi kepala sekolah. Dinas Pendidikan DKI Jakarta diduga tidak memiliki dasar, kriteria dan peta acuan memutasi kepala sekolah. Sebagai contoh pada tahun 2012 Kepala SMA 100 didesak untuk mutasi pada hal sisa waktu berdinas tinggal setahun lagi karena memasuki usia pensiun dan Kepala SMA 113 dipindahtugaskan pada SMA 100 walau sisa waktu berdinas tinggal satu tahun lagi karena memasuki usia pensiun. Pertimbangan mutasi kepsek seperti ini sungguh tidak mempertimbangkan efektivitas serta hasil pencampaian program pengeloaan sekolah, bagaimana mungkin dalam waktu bertugas yang relatif singkat di tempat tugas yang baru dapat dihasilkan suatu target,karena waktu setahun bagi kepsek pindahan adalah untuk membuat visi-misi dan penyesuaian diri.

KEPSEK HASIL LELANG MULAI MELAWAN KORUPSI PENDIDIKAN

Berbagai kasus penyalagunaan dana BOS yang berasal dari ABPN oleh Kepala-kepala Sekolah sudah kerap masuk ranah hukum dan berakhir dengan pidana, misalnya saja kasus di Garut, Ambon, sumatera utara, dll. Namun demikian, penyalagunaan keuangan, baik dana BOS maupun BOP (yang berasal dari APBD) masih saja terus terjadi. Hal tersebut terjadi antara lain disebabkan oleh para kepala sekolah yang belum memahami petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksana (juklak) dana BOS maupun BOP, juga karena system dalam lingkaran birokrasi yang tidak akuntabel dan transparan sehingga system setoran dan upeti berjalan, apalagi jika pemilihan kepala sekolah ditentukan oleh pejabat dinas pendidikan setempat tanpa system yang terbuka/transparan.

Sejak 2011, Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) kerap menyuarakan droping barang ke sekolah-sekolah di DKI Jakarta tanpa didasarkan pada permintaan dan kebutuhan sekolah. Droping barang pun didominasi oleh furniture (kursi, meja dan lemari). Droping barang terus terjadi dan baru berkurang pada tahun 2014 saat Dinas Pendidikan DKI Jakarta dipimpin oleh Lasro Marbun. Saat itu, banyak kepala sekolah yang berani menolak barang-barang yang tidak dibutuhkan sekolah, terutama kepala SMAN, yang sebagian besar memang kepala sekolah hasil seleksi terbuka lelang jabatan kepala sekolah. Namun, ternyata tetap saja terjadi droping barang ke sekolah berupa UPS yang diduga harganya sangat fantastis. Kasus ini sekarang sedang dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian.

Saat menjadi Kepala Sekolah di salah satu SMAN di Jakarta dari hasil seleksi terbuka lelang jabatan Kepala SMAN di DKI Jakarta, saya memiliki pengalaman yang tidak terduga terkait temuan dugaan penyalahgunaan dana BOP oleh sebagian besar sekolah. Saya menemukan adanya kerjasama sekolah dengan satu badan konsultan pendidikan terkait pembuatan laporan keuangan sekolah, dimana konsultan tersebut di bayar sebesar Rp 6 juta/bulan atau Rp 72 juta/tahun. Kerjasama tersebut ditandatangi pihak konsultan dan pihak sekolah serta “direstui” oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta sejak 2013. Tidak lama setelah saya melaporkan temuan ini kepada Kepala Disdik yang baru diangkat kala itu, yaitu Lasro Marbun, ternyata beberapa kepala sekolah menyatakan ke saya kalau dokumen yang sama juga ditemukan di sekolah-sekolah mereka.

Selain itu, juga ada temuan terkait pengeluaran keuangan dengan menggunakan dana BOP berupa pungutan qurban sebesar Rp 500 ribu hampir ke seluruh sekolah negeri, temuan penggunaan dana BOP untuk membiayai perjalanan kepala sekolah studi banding ke luar negeri, berbagai pungutan yang disetor ke MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah)/K3S. Hebatnya, semua temuan yang dilaporkan saat itu ditindaklanjuti oleh Gubenur/Wagub dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Sehingga banyak kepala sekolah yang harus mengembalikan dana BOP yang berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat dan atau BPK ditemukan penyimpangan. Tahun 2014/2015 terjadi pengampunan dengan sanksi hanya mengembalikan uang, tetapi jika terjadi tahun berikutnya akan dipidana.

Saya menjadi kepala SMAN 76 Jakarta pada periode pertama menjadi kepala sekolah. Saya memutuskan untuk membangun tata kelola sekolah yang baik, akuntabel dan transparan. SMAN 76 Jakarta kemudian menjadi sekolah pertama di DKI Jakarta yang mempelopori “sekolah anti korupsi”. Hal ini dideklarasikan pertama kali di SMAN 76 Jakarta dengan dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta saat itu (Bpk Lasro Marbun), kemudian ratusan sekolah lainnya juga mendeklarasikan hal yang sama. Berikut pemberitaan saat deklarasi di sekolah : http://sinarharapan.co/news/read/141112035/cegah-penyelewengan-sekolah-harus-siap-diaudit
http://news.detik.com/read/2014/11/12/175852/2746630/10/sma-76-jakarta-punya-3-bendahara-ingin-jadi-sekolah-antikorupsi?hd772204btr
http://news.detik.com/read/2014/11/12/183747/2746668/10/disdik-dki-ingin-sekolah-di-jakarta-bisa-transparan-dan-akuntabel

Saat menjadi kepala SMAN 76 Jakarta, saya juga memutus bibit kekerasan di sekolah, dimulai dengan mengubah program Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOS/MOPDB) yang ramah anak dan tanpa kekerasan. http://sinarharapan.co/news/read/140721104/tanpa-kekerasan-ternyata-lebih-mengasyikkan

Tindakan tegas penyalahgunaan dana BOS dimana para kepala sekolah di pidana antara 1 tahun 4 bulan sampai 1 tahun 6 bulan di beberapa daerah maupun tindakan pengembalian uang BOP di Jakarta adalah contoh-contoh positif adanya upaya penegakan hukum. Namun sayangnya, hal ini masih berhenti di level kepala sekolah……bagaimana dengan atasan para kepala sekolah? Penegakan hukum dan tindakan tegas bagi korupsi di pendidikan harus terus didengungkan, sulit bicara kualitas pendidikan selama korupsi pendidikan tidak dituntaskan dan ditindak tegas.

IRONISNYA PEMPROV DKI JAKARTA HENDAK MENGHAPUS LELANG KEPSEK

Saat pengumuman seleksi terbuka lelang jabatan Kepsek, ternyata Kepsek SMAN sebanyak 70 persen adalah wajah baru, wajah lama hanya 30 persen. Hasil lelang ini kemudian digugat ke PTUN oleh para Kepsek dan Calon Kepsek gagal lelang. Saat proses pengadilan berlangsung, Retno Listyarti bersama Lasro Marbun (Kadisdik DKI Jakarta saat itu) menjadi saksi dari pihak pemprov DKI Jakarta.

Di pengadilan tingkat pertama di PTUN, hasilnya Pemprov DKI Jakarta memenangkan perkara. Begitupun di tingkat pengadilan tinggi, Pemprov DKI Jakarta berhasil menang kembali. Para penggugat tidak melanjutkan perkara ke tingkat kasasi, dengan demikian seleksi terbuka lelang jabatan kepsek adalah kebijakan yang sah menurut hukum.

Pihak Biro Hukum DKI menyarankan agar hasil proses lelang tersebut tetap diikuti karena dikuatkan oleh PTUN http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/03/17/lelang-jabatan-kepala-sekolah-ala-jokowi-kini-kacau-balau. Namun, AB (Kadisdik yang baru) justru menilai (tanpa disertai kajian) bahwa kepsek hasil lelang tidak berkualitas sehingga terjadi perubahan kebijakan pengangkatan kepsek tanpa menggunakan urutan hasil lelang. Bahkan Kadisdik sempat melontarkan pernyataan “Kepala sekolah hasil lelang brengsek”.
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/03/17/dituding-kacaukan-program-jokowi-inilah-jawaban-kadisdik-dki?page=2

http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/03/17/lelang-jabatan-kepala-sekolah-ala-jokowi-kini-kacau-balau.

Sangat disayangkan, jika program reformasi birokrasi pendidikan di DKI Jakarta harus dihentikan setelah Pak Jokowi menjadi Presiden, semestinya DKI Jakarta menjadi pelopor dan model pembenahan pendidikan di negeri ini. Apalagi begitu banyak permasalahan pendidikan yang membutuhkan pembenahan segera. Berikut ini akan diuraikan beratnya permasalahan pendidikan Indonesia yang membutuhkan penanganan serius, partispatif dan transparan.

PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Beberapa permasalahan pendidikan Indonesia yang akan saya bahas dalam makalah ini diantaranya adalah : (1) Rendahnya kualitas pendidikan, termasuk siswa dan guru; (2) Maraknya kekerasan dalam pendidikan yang sudah memprihatinkan; (3) Lunturnya keragaman di sekolah-sekolah negeri; dan (4) korupsi pendidikan. Semua permasalahan tersebut akan saya bahas satu persatu dalam makalah ini.

(1)Kualitas dan Sistem Pendidikan Rendah
Hasil penelitian limabelas tahun terakhir menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia cenderung menurun. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dapat dibuktikan dengan berbagai hasil assessment internasional, diantaranya yang dirilis oleh PERC, UNESCO, ASPBAE, Bank Dunia, Pearson dan hasil test TIMS maupun PISA.

Political and Economic Risk Consultant (PERC) Menurut PERC, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Selain itu, data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), menunjukkan Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Masih menurut survey dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia.

Pada tahun 2000, kualitas pendidikan di Indonesia saat itu sangat memprihatinkan menurut data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Diantara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke -102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999).

Sementara hasil penelitian program pembangunan PBB (UNDP) tahun 2000 menunjukkan kualitas SDM Indonesia berada pada urutan 109 dari 174 negara, jauh dibandingkan dengan negara tetangga Singapura di urutan 24, Malaysia di urutan 61,Thailand di urutan 76 dan Philipina diurutan 77.

Pada tahun 2005, peringkat pendidikan yang dilansir dari laporan monitoring global yang dikeluarkan lembaga PBB, Unesco–penelitian terhadap kualitas pendidikan dasar yang dilakukan Asian South Pacific–posisi Indonesia menduduki peringkat 10 dari 14 negara berkembang di kawasan Asia Pasifik.

Sedangkan pada Maret-Juni 2005 ASPBAE dan Global Campaign for Education melakukan studi di 14 negara. Laporan studi yang dipublikasikan menunjukkan rangking pertama diduduki Thailand, disusul Malaysia, Sri Langka, Filipina, China, Vietnam, Bangladesh, Kamboja, India, Indonesia, Nepal, Papua Nugini, Kep. Solomon, dan Pakistan. Indonesia mendapat nilai 42 dari 100 dan memiliki rata-rata E. Untuk aspek penyediaan pendidikan dasar lengkap, Indonesia mendapat nilai C dan menduduki peringkat 7. Pada aspek aksi negara, RI memperoleh huruf mutu F pada peringkat ke 11. Sedangkan aspek kualitas input/pengajar, RI diberi nilai E dan menduduki peringkat paling buncit alias ke 14.

Survei firma pendidikan Pearson menunjukkan sistem pendidikan Indonesia terendah di dunia bersama Brasil dan Meksiko pada 2013 atau berada diurutan 39 dari 40 negara. Namun pada tahun 2014, posisi Indonesia berada diurutan 40 dari 40 negara.
Rendahnya kualitas pendidikan Indonesia yang semakin memprihatinkan dari tahun ke tahun justru di jawab oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan pendidikan yang tidak mendukung peningkatan mutu. Pendidikan cenderung di kelola dengan orientasi proyek dan abai pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Padahal pembangunan kapasitas guru mutlak dilaksanakan jika Indonsia ingin meningkatkan kualitas pendidikan. Hanya guru yang berkualitas yang bisa membuat muridnya berkualitas, hanya guru-guru kreatif yang dapat mendorong peserta didiknya kreatif. Kalau guru berkualitas, maka muridnya akan berkualitas, kalau guru dan murid berkualitas maka sekolah akan berkualitas. Kalau sekolah-sekolah berkualitas maka pendidikan di daerah/nasional akan berkualitas.

Pemeringkatan tentunya bukanlah tujuan utama keikutsertaan Indonesia dalam PISA, TIMSS, PIRLS, ataupun asesmen internasional lain. Berbagai kajian yang dilakukan oleh penyelenggara asesmen sebetulnya memberikan informasi yang sangat kaya yang dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kebijakan dan praktik pendidikan yang dijalankan selama ini. Kita pun dapat belajar dari kesuksesan negara-negara lain dalam mempersiapkan anak-anaknya dengan sikap-sikap dan kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan abad ke-21.

Namun ironisnya, pemerintah melalui Kemendikbud justru tidak pernah menggunakan hasil-hasil penelitian itu untuk mengevaluasi berbagai kebijakannya, salah satu indikasinya tampak pada kebijakan perubahan kurikulum 2013 yang terkesan merupakan obat bagi segala penyakit pendidikan di Indonesia.

Rendahnya Kualitas Siswa
Rendahnya kemampuan siswa-siswa Indonesia di matematika, sains, dan membaca juga tercermin dalam Program for International Student Assessment [PISA] yang mengukur kecakapan anak-anak berusia 15 tahun dalam mengimplementasikan pengetahuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia nyata. Indonesia telah ikut serta dalam siklus tiga tahunan penilaian tersebut, yaitu 2003, 2006, dan 2009. Hasilnya sangat memprihatinkan. Siswa-siswa Indonesia lagi-lagi secara konsisten terpuruk di peringkat bawah.
Menurut hasil assesmen TIMSS, Nilai rata-rata matematika siswa kelas VIII [kali ini Indonesia tidak mengikutkan siswa kelas IV] hanya 386 dan menempati urutan ke-38 dari 42 negara. Di bawah Indonesia ada Suriah, Maroko, Oman dan Ghana. Negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand dan Singapura, berada di atas Indonesia. Singapura bahkan di urutan kedua dengan nilai rata-rata 611. Nilai ini secara statistik tidak berbeda secara signifikan dari nilai rata-rata Korea, 613 di urutan pertama dan nilai rata-rata Taiwan, 609, di urutan ketiga.
Hasil Sains tak kalah mengecewakan. Indonesia di urutan ke-40 dari 42 negara dengan nilai rata-rata 406. Di bawah Indonesia ada Maroko dan Ghana. Yang mencengangkan, nilai matematika dan sains siswa kelas VIII Indonesia bahkan berada di bawah Palestina yang negaranya didera konflik berkepanjangan.

Rendahnya Kualitas Guru
Berdasarkan survay yang dilakukan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) pada 2012 di 29 kota/kabupaten tentang pelatihan guru, ternyata 62% guru SD tidak pernah ikut pelatihan bahkan sampai menjelang pesiun. Ada seorang guru dari Kab. Pandeglang, mengisi kuisioner FSGI, usianya 57 tahun dan baru ikut pelatihan 1x sepanjang karir mengajarnya, yaitu pada tahun 1980. Bagaimana guru mau berkualitas kalau pemerintah tidak pernah meng-upgrade guru melalui pelatihan yang terencana, sistemik, massif dan berkelanjutan.

Rendahnya kualitas guru Indonesia juga dibuktikan melalui penelitian yang dirilis oleh World Bank pada 2012, penelitian ini dilakukan di kelas-kelas para guru yang menjadi responden dengan cara direkam atau divideokan. World Bank mengambil sampel di 12 negara Asia dan hasilnya guru Indonesia berada diurutan ke-12. Selain itu hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang diselenggarakan Kemdikbud pada 2012 juga menunjukkan hasil yang rendah, dimana nilai rata-rata guru yang ditetapkan minimal 7,00 ternyata para guru hanya mencapai nilai rata-rata 4,30.

Pelatihan guru selama ini tidak diprogramkan secara terencana, sistemik dan berkelanjutan. Pelatihan guru yang diselenggarakan pemerintah sangat minim, dan kalaupun diselenggarakan pada umumnya bersifat massal tanpa didahului oleh pemetaan kebutuhan pelatihan bagi guru. Bahkan selama bertahun-tahun saya menyaksikan pelatihan guru yang kerap berbau proyek, asal diselenggarakan tanpa memikirkan hasilnya berkualitas/tidak. Saya pernah mengikuti pelatihan (1999 dan 2003) yang seharusnya berlangsung 5 hari tetapi baru 2 hari kami para peserta dibubarkan, diberikan transport 3 hari tetapi tandatangannya 5 hari. Menurut kawan-kawan dari berbagai daerah, hal ini juga terjadi di wilayahnya.

Bagi kami para guru yang diperlukan saat ini untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia adalah membenahi guru, pemerintah harus berupaya meningkatkan kapasitas guru dan membenahi LPTK (Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan) yang merupakan pabrik yang memproduksi guru. Karena jika guru berkualitas maka kurikulum seperti apapun dapat di jalankan, tetapi jika guru tidak berkualitas maka kurikulum sebagus apapun hanya akan menjadi dokumen.

(2) Kekerasan Dalam Pendidikan
Budaya kekerasan di banyak sekolah di berbagai wilayah di Indonesia sudah memasuki tahap yang cukup memprihatinkan. Cukup banyak siswa yang menganggap bahwa kekerasan yang dialami atau yang dilakukannya adalah hal yang wajar. Para guru dan orang tua yang disurvei oleh PAN Internasional juga mengakui anak-anak cenderung tidak akan mengadukan kekerasan di sekolah karena khawatir akan menjadi pihak yang disalahkan. Mengingat pelaku kekerasan adalah guru atau staf non-guru dan sesama pelajar di sekolah yang sama, korban kekerasan biasanya memilih untuk diam dan tidak mengadukan persoalannya.
Setidaknya 70 persen anak di Indonesia pernah menyaksikan kekerasan, baik berupa perundungan, penganiayaan verbal, psikologis, maupun penganiayaan di dunia maya. Permasalahannya, anak-anak tak mengetahui tempat atau saluran mereka bisa melaporkan kejahatan tersebut. Selain itu, data Badan PBB untuk Anak-anak (Unicef) menyebutkan, satu dari tiga anak perempuan dan satu dari empat anak laki-laki mengalami kekerasan di Indonesia.
Sebuah riset yang dilakukan oleh LSM Plan International dan International Center for Research on Women (ICRW) mendapati bahwa 84 persen anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah, angka ini lebih tinggi dari tren di kawasan Asia yaitu 70 persen. Riset yang dirilis awal Maret 2015 itu dilakukan di lima negara Asia: Hanoi (Vietnam), Siem Reap (Kamboja), Distrik Sunsari (Nepal), Distrik Umerkot (Pakistan), Jakarta dan Kabupaten Serang (Indonesia).Survei dilakukan pada Oktober 2013 hingga Maret 2014 dengan melibatkan 9.000 siswa usia 12–17 tahun, guru, kepala sekolah, orang tua, dan perwakilan LSM.
Walau Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan dan instruksi pemerintah untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak. Namun, penerapan yang belum optimal membuat anak-anak Indonesia belum sepenuhnya terlindungi.
Beberapa contoh peraturan terkait hak anak ialah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Instruksi Presiden No 5/2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak, dan UU No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, penerapan perangkat hukum itu masih terbentur beragam kendala, seperti ketidaktahuan masyarakat dan kurangnya komitmen pemerintah daerah.
Meski ada peraturan mengenai perlindungan terhadap anak, namun kekerasan yang dialami anak tidak menurun bahkan cenderung semakin mengerikan. Contohnya, peristiwa pengeroyokan siswa SD terhadap teman perempuannya yang terjadi di jam belajar di salah satu sekolah di Padang, atau penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang siswi SMA di Jogjakarta hanya karena tato hello kitty, atau seorang siswa tega menebas lengan teman sekolahnya karena dipicu kecemburuan di Surabaya, atau tawuran siswa SMA di Jakarta yang merengut nyawa, dan masih banyak lagi. Artinya, ini menunjukan ada masalah dengan pendidikan di negeri ini, harus ada revolusi mental di dunia pendidikan.
Saat menjadi kepala sekolah dan bertindak tegas terhadap para siswa yang menjadi pelaku kekerasan, saya mengalami banyak tekanan dan ancaman, padahal sanksi yang diberikan lahir dari keputusan rapat dewan guru bukan keputusan saya sendiri. Intimidasi dan ancaman terjadi mulai dari dimaki orangtua yang anaknya diberi sanksi, dilaporkan polisi dengan delik pidana, di cemooh sebagian guru dan bahkan diancam dibunuh oleh sebagian siswa. Yang paling berat bagi saya justru ketika mendapatkan tekanan dari atasan saya, yaitu Dinas pendidikan DKI Jakarta, saya diperintahkan mengurangi skorsing dari 39 hari menjadi 15 hari. Saat rapat dewan guru membahas perintah kadisdik ternyata bulat disepakati para guru SMAN 3 menolak perintah Kadisdik menguruangi skorsing. Saya sangat sadar saat menandatangi surat balasan ke Kadisdik, jabatan saya adalah taruhannya karena dianggap melawan atasan.
Berdasarkan pengalaman tersebut di atas, saya menyakini bahwa perlu adanya kebijakan yang saling mendukung antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait penghentian kekerasan di sekolah. Kemdikbud jangan menyerahkan urusan ini ke pihak sekolah, karena berarti membiarkan kepala sekolah menghadapi dan menanggung resikonya sendiri, termasuk ketika di gugat secara hukum oleh orangtua saat menegakan aturan, atau saat tidak didukung kebijakannya oleh Dinas Pendidikan.
Selain itu, Kemdikbud dan Dinas Pendidikan di daerah seharusnya memiliki program untuk menghentikan kekerasan di sekolah. Para guru juga harus dilatih agar memiliki skill mengatasi kekerasan di sekolah. Kepala sekolah juga harus dilatih untuk memiliki pengetahuan hukum dan skill dalam membuat program anti kekerasan di sekolahnya untuk mewujudkan sekolah aman, nyaman dan ramah anak.
(3)Keragaman VS Pendidikan Radikalisme di sekolah
Berdasarkan pengamatan saya selama menjadi guru di sekolah negeri, saya menyaksikan suatu pergeseran nilai-nilai yang mengarah pada lunturnya keragaman di sekolah negeri. Sekolah-sekolah negeri mengarah pada penyeragaman, terutama penyeragaman kebijakan yang mengarah pada agama mayoritas. Penyeragaman ini terlihat pada berbagai kegiatan keagamaan yang cukup massif di berbagai sekolah negeri umum, seperti membaca kita suci setiap hari dan ketentuan seragam siswa berdasarkan agama mayoritas.

Sekolah negeri yang seharusnya berfungsi menyemai keragaman dan menguatkan nilai-nilai kebangsaan, ternyata lambat laun mulai jauh dari fungsi tersebut. Dampaknya, secara bertahap paham radikal mulai masuk ke sekolah dan diterima dan dikutkan oleh sebagian guru dan siswa. Akibatnya, siswa atau guru/karyawan dari agama minoritas mulai mendapat perlakuan diskriminatif. Rasa tidak nyaan karena “berbeda” mulai dirasakan di lembaga pendidikan bernama sekolah negeri. Kondisi ini signifikan dengan temuan ICRP dalam Pelatihan Guru Agama Indonesian Conference on Relegion Peace (ICRP) pada 2013, yaitu sebagai berikut:
 Menolak menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 Menolak menghormati Bendera Merah Putih;
 Menolak ikut upaca bendera di sekolah;
 Menolak Pancasila
 Menolak bersalaman dengan orang berbeda agama; berbeda jenis kelamin
 Menolak bermain peran sebagai penganut Konghucu;
 Menolak tayangan video tentang Ahmadiyah

Setahun sebelumnya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada tahun 2012 juga menemukan fakta sebagai berikut:
 Pemahaman radikal dan anti toleransi sudah masuk ke ruang pendidikan formal melalui kegiatan ROHIS.
 Dari 100 SMP serta SMA umum di Jakarta dan sekitarnya (993 siswa), sekitar 48,9 % setuju terhadap aksi kekerasan atas nama agama dan moral.
 Dari 590 guru agama (responden), 28,2% menyatakan setuju aksi kekerasan agama.

Tahun 2014, saya dilibatkan oleh Badan Nasional PenanggulanganTerorisme (BNPT) menjadi fasilitator palatihan guru dan kepala-kepala sekolah di Balikpapan, Samarinda, Lombok, Bima, serta Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Dari pelatihan tersebut, terlihat bahwa para peserta pelatihan abai atau bahkan yakin bahwa kondisi sekolah dan siswanya baik-baik saja, hanya para guru dan kepala sekolah Samarinda/Balikpapan yang masih menyakini ada masalah intoleransi dan penyeragaman di sekolah-sekolah negeri. Pengabaian bahwa sekolah dan para siswa jauh dari sikap radikalisme kerap kali akan mengejutkan para guru sendiri, misalnya saja kasus SMK Negeri 2 Klaten (Jawa Tengah), dimana pembuat bom dan pelaku pengeboman di beberapa lokasi di Jaka Tengah ternyata dari 9 pelaku, 7 adalah siswa SMKN 2 Klaten. Para guru SMKN 2 Klaten tidak mengira bahwa ke-7 anak tersebut jago membuat bom bahkan menjadi pelaku pengeboman, karena ke-7 siswa dikenal sebagai siswa yang baik, rajin ibadah dan berprestasi.

Para guru dan Kepala Sekolah seharusnya peka dalam membaca situasi di sekolah apakah paham radikal sudah mulai masuk ke lingkungan sekolah atau belum. Kewaspadaan sangat diperlukan. Umumnya gejala-gejala awal yang muncul dari perilaku peserta didik bisa diukur apakah itu radikal/tidak. Misalnya, apakah mulai muncul istilah-istilah kafir, thogut, dan khilafah Islamiyah dalam percakapan para siswa? Apakah kegiatan Rohis/Rokris di sekolah mulai eksklusif (bagi pergaulan, narasumber maupun pembiayaan)? Apakah waktu pertemuan kegiatan Rohis/Rokris lebih dari 2x seminggu, bahkan biasanya senang mengambil hari libur? Apakah beberapa siswa mulai tidak mau hormat bendera ketika upacara berlangsung?

Sikap peduli terhadap berbagai gejala semacam itu akan memudahkan sekolah mencegah paham radikal berkembang di sekolah tersebut. Apalagi sasaran kelompok radikal ke lembaga pendidikan memang masuk ke sekolah-sekolah negeri umum, bukan sekolah agama, karena peserta didik di sekolah-sekolah negeri umum, biasanya ilmu agama dan pemahamannya atas ajaran agama minim dan kurang membaca buku-buku tentang berbagai pemikiran ahli atau pemuka agama, sehingga mudah di pengaruhi. Guru, Orangtua, Kepala Sekolah dan jajaran birokrat pendidikan harus bersinergi menangkal paham radikal.

*Penulis adalah praktisi pendidikan dan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI)
Daftar Referensi

Nanang Martono, “Kekerasan Simbolik di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Makalah “Potret Kehidupan Beragama di Indonesia”, oleh Musdah Mulia, 2014

http://sinarharapan.co/news/read/141112035/cegah-penyelewengan-sekolah-harus-siap-diaudit

http://news.detik.com/read/2014/11/12/175852/2746630/10/sma-76-jakarta-punya-3-bendahara-ingin-jadi-sekolah-antikorupsi?hd772204btr

http://news.detik.com/read/2014/11/12/183747/2746668/10/disdik-dki-ingin-sekolah-di-jakarta-bisa-transparan-dan-akuntabel

http://sinarharapan.co/news/read/140721104/tanpa-kekerasan-ternyata-lebih-mengasyikkan

http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/03/17/lelang-jabatan-kepala-sekolah-ala-jokowi-kini-kacau-balau.

http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/03/17/dituding-kacaukan-program-jokowi-inilah-jawaban-kadisdik-dki?page=2

http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/03/17/lelang-jabatan-kepala-sekolah-ala-jokowi-kini-kacau-balau.

http://indonesia.ucanews.com/2012/11/15/kualitas-guru-indonesia-masih-rendah/

http://news.okezone.com/read/2014/05/15/373/985391/indonesia-potret-negara-berpendidikan-terburuk

http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/brief/world-bank-and-education-in-indonesia

http://news.okezone.com/read/2013/01/02/373/740458/kualitas-guru-rendah-penyakit-utama-pendidikan-indonesia

http://health.kompas.com/read/2015/02/27/071500023/7.dari.10.Pelajar.di.Asia.Pernah.Alami.Kekerasan.di.Sekolah

http://news.liputan6.com/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah

http://awasibos.org/uncategorized/dana-bos-rp70-m-rawan-diselewengkan/

http://awasibos.org/liputan/dana-bos-sd-di-cibatu-garut-diduga-dipotong-inilah-koran/

http://www.beritamalukuonline.com/2015/04/korupsi-dana-bos-kepsek-sd-liliboy.html

http://news.detik.com/read/2014/12/15/133335/2777525/10/korupsi-pot-bunga-kepala-sekolah-di-sumut-dibui-18-bulan

http://nasional.tempo.co/read/news/2010/11/11/180291230/korupsi-dana-bos-kepala-sekolah-divonis-1-6-tahun

http://www.topik9.com/korupsi-dana-bos-mantan-kepsek-divonis-14-tahun-penjara/

http://surabayanews.co.id/2014/08/13/3539/korupsi-bos-44-juta-hanya-dihukum-kurungan-1-tahun-penjara.html

About retnolistyarti

Perempuan energik dan cerdas, guru inovatif dan kreatif, penulis buku, penulis artikel, peneliti pendidikan, dan aktivis organisasi guru yg merdeka "FMGJ". Di FMGJ (Forum Musyawarah Guru Jakarta) Retno menjabat sebagai ketua umum dan sebagai Sekjen di Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), organisasi di level nasional. Ibu 3 anak dari Audi, Ulvi dan Ilo. Mengajar sejak 1994. 3 tahun mengajar di SMA Labschool, 3 tahun di SMPN 69 dan mulai tahun 2000 s.d. sekarang mengajar di SMAN 13 Jakarta (sekolah dimana dulu Retno menjadi muridnya). Retno sudah menghasilkan 9 buah buku,47 artikel, dan 89 makalah. Saat ini sedang menyelesaikan 2 buah buku tentang perjuangan guru melawan sistem yang menindas dan pengalaman praktik kelas yg kreatif dan inovatif. Retno juga berencana menulis buku tentang perjuangannya di bidang pendidikan mulai saat menjadi guru, kepala sekolah dan sekjen FSGI.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s