Pengalaman Meretas Kekerasan (21 Juni 2015)

PENGALAMAN KEPALA SEKOLAH DALAM MERETAS KEKERASAN DI SEKOLAH
Oleh : Retno Listyarti*

Terdengar ketukan keras di pintu ruang kepala sekolah, tetapi aku tidak bisa langsung membukakan pintu karena masih ruku rakaat terakhir di sholat asharku. Tapi ketukan semakin keras dan terkesan “marah”, akupun segera berlari ke pintu begitu selesai salam, dan dengan masih mengenakan mukena, aku segera membukakan pintu. Terkejut aku menyaksikan seorang perempuan cantik, berusia sekitar 40 tahun dengan muka merah hendak menyemprotku. Tapi kemarahannya agak mereda begitu melihat senyumku dan mengetahui aku baru selesai sholat. Aku langsung menyilahkannya masuk.

Kami duduk di sofa di ruanganku, setelah melipat mukena sekenanya, dengan ramah dan keinginantahuanku yang tinggi, aku menanyakan maksud kedatangan perempuan cantik yang ku pastikan adalah ortu (orangtua) siswa. Perempuan cantik itu memperkenalkan diri dengan nama “Mawar” (bukan nama sebenarnya), dengan suara bergetar dan menahan emosi dia bercerita. “Anak saya sedang menunggu dijemput di depan Mini Stop (minimarket kecil di depan sekolah), tiba-tiba menepi sebuah mobil yang berpenumpang sekitar 8 orang, begitu kaca jendela dibuka, terdengar teriakan dari kakak kelasnya “Dik, kita haus nih, belikan milo yang dingin 8 kaleng ya, cepat!”. Bergegas anak saya pun masuk minimarket, mengambil 8 kaleng milo dan menuju kasir dengan meninggalkan jaminan handphone karena sudah tidak memiliki cukup uang untuk membayar 8 kaleng milo. Hp baru diambil setelah saya bayar. Coba ibu tangani kelaluan kakak-kakak kelas yang keterlaluan itu, ini sudah bisa dikategorikan sebagai pemalakan”, ujar ibu Mawar dengan kesal.

Itu hanya satu cerita “pemerasan”, hampir setiap hari sejak sebulan menduduki kursi kepala sekolah di Jakarta Selatan dan membuka “line pengaduan”, aku kerap menerima berbagai pengaduan mulai dari kekerasan financial (pemerasan/pemalakan) sampai kekerasan psikis dan fisik. Pengaduan didominasi oleh orangtua yang anaknya menjadi korban kekerasan di sekolah. Namun, hal yang membuat saya takjub adalah perhatian orangtua siswa yang benar-benar peduli pada upaya sekolah memutus mata rantai kekerasan. Dari empat sekolah yang saya pernah ditugaskan—2 sekolah sebagai guru dan 2 sekolah sebagai kepala sekolah, saya tidak pernah menemui para ortu siswa yang begitu antusias, semangat dan tulus menjalin kedekatan dan komunikasi dengan pihak sekolah atau kepala sekolah secara intens untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman dan ramah anak.

Pembiaran Kekerasan Di sekolah Menguatkan Budaya Kekerasan
Suatu malam, aku menerima whatshap dari ortu siswa yang menyampaikan fakta bahwa putrinya kerap diperas pulsa Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu. Perintah pengisian pulsa dilakukan melalui sms/whatshap dari kakak kelas XII ke adik kelas X. Permintaan pengisian pulsa rutin terjadi hampir setiap minggu, berarti minimal korban mengalami pemerasan sebesar Rp 400 ribu/bulan. Ketika pihak sekolah melakukan penyelidikan nomor Hp yang “memeras” ternyata yang menjadi pelaku pemerasan adalah siswi yang berasal dari kelas ekonomi atas, artinya uang bukan masalah baginya. Pemerasan dilakukan adalah untuk kepuasan batinnya saja sebagai senior.

Pemerasan lain dengan metode yang serupa juga dilakukan untuk meminta dibelikan semangkuk bakso, lipstick, jaket, dan pakaian. Pemerasan juga berlangsung rutin (berulang) ketika korban memenuhi terus permintaan pelaku. Biasanya korban adalah anak-anak yang secara mental memang tidak berani melawan atau membantah. Tipe ini jumlahnya lebih banyak daripada anak-anak yang berani “melawan”. Para korban takut mengalami kekerasan fisik jika tidak bisa memenuhi perintaan pelaku. Para korban biasanya juga diancam tidak lapor kepada siapapun termasuk orangtuanya. Kerap kali orangtua juga tidak menyadari bahwa anaknya menjadi korban “bullying”.
Pemerasan langsung juga bisa terjadi hampir setiap hari, misalnya sedang berjalan di lingkungan sekolah kemudian di pepet kakak kelas (biasanya lebih dari satu senior) dan berpindahlah sejumlah uang dari kantong junior ke senior. Ada juga siswa yang diperas karena diketahui siswa ybs sudah bekerja freelance sebagai bintang iklan/FTV atu sejenisnya, jumlah pemerasan yang dilaporkan mencapai Rp 800 ribu sampai dengan Rp 5 juta dalam satu semester. Atau misalnya, 3 siswa junior membeli makanan di koperasi sekolah, secara kebetulan sudah ada 5 senior yang datang lebih dulu maka belanjaan kelima senior harus dibayar oleh ketiga junior tadi.

Contoh di atas adalah model kekerasan financial yang dilakukan secara individual. Ada model kekerasan financial yang dilakukan secara sistemik (karena ada surat ijin pemungutan dana oleh pihak sekolah), yaitu melalui kegiatan kompetisi seni dan olahraga yang mengundang berbagai SMA negeri dan swasta di Jakarta. Acara ditutup dengan pementasan seni dan mengundang artis top, tempatnya pun di istora senayan. Alhasil, untuk kegiatan semacam ini dibutuhkan pembiayaan hingga lebih dari Rp 1 Milyar (laporan tahun 2014). Sebagian besar dana dikumpulkan oleh siswa kelas X (junior) yaitu mencapai sekitar Rp 680 juta. Angka sebesar itu harus dikumpulkan siswa kelas X yang berjumlah sekitar 300 orang dengan cara “dipungut” Rp 450 ribu/siswa dan sisanya harus dikumpulkan setiap minggu Rp 1 juta/kelas/minggu selama 3 bulan melalui kegiatan “nyadan” (nyari dana), misalnya dengan melakukan kegiatan ngamen di berbagai tempat seperti di Sabang, Kemang, Kelapa gading, dan lain-lain. Ngamen dilakukan malam hari setiap hari jumat-minggu atau ada juga tugas jualan kue. Kalau menolak Nyadan maka seorang siswa harus membayar denda Rp 100 ribu/siswa/minggu. Aktivitas ngamen ini mengakibatkan para siswa kelelahan dan tidak focus belajar sejak kelas X. Inilah salah satu sebab mengapa nilai akdemik sekolah tersebut merosot dari tahun ke tahun.
Ada juga kekerasan psikis, misalnya kasus seorang siswa junior yang sedang menunggu jemputan di depan sekolah tiba-tiba dipaksa masuk ke mobil seniornya. Di dalam mobil, sudah ada 7 siswa senior. Tape mobil kemudian di tambah volumenya sampai maksimal dan si junior diminta bernyanyi mengikuti syair lagu yang sedang diputar –berarti si junior harus berteriak-teriak sekeras-kerasnya–, sementara mobil di bawa berjalan mengelilingi sekolah antara 15-20 menit. Si junior shock saat diturunkan dari mobil, peristiwa ini disebut dengan istilah “penculikan”.

Beberapa kasus kekerasan fisik yang dialami siswa kelas X yang terjadi 1 atau 2 tahun lalu juga dilaporkan kepada saya, tentu saja korban sudah kelas XI dan XII. Kekerasan fisik yang dialami cukup berat, tetapi tidak pernah dilaporkan karena takut terjadi balas dendam. Walau hanya 2 kasus kekerasan fisik yang dilaporkan, namun kemungkinan ini merupakan gunung es. Sang pelapor tidak meminta saya menangani kasus ini, namun mereka berharap modus kasus ini dapat dipelajari agar dapat mencegah anak lain mengalami kekerasan seperti anak-anak mereka alami.

Pembiaran bullying di sekolah dan impunitas para pelaku kekerasan di sekolah akan melahirkan pengulangan dan peniruan. Para siswa pelaku kekerasan awalnya hanya meniru karena mereka sebelumnya juga korban dari seniornya. Ketika sekolah tidak menindak maka para pelaku akan meningkatkan perilakunya. Apalagi ketika korban juga tak berdaya, karena takut melapor baik kepada guru maupun orangtuanya. Akhirnya kekerasan terus berulang dan para korban mulai belajar tidak mempercayai orang dewasa bisa melindungi mereka dari bullying dan kekerasan di sekolah.

Tidak Memberi Impunitas Terhadap Pelaku Kekerasan
Selasa pagi, 3 pebruari 2015 menghadap ke ruanganku seorang wakil kepala sekolah dan 2 staf. Keiganya mengabarkan bahwa sejumlah siswa SMAN 3 Jakarta kelas XII telah mengeroyok seorang warga Setiabudi yang kebetulan juga alumni SMAN 3 Jakarta tahun 2000 pada jumat 30 Januari 2015. Korban melaporkan ke sekolah pada senin, 2 Pebruari 2015 diantar oleh 3 laki-laki berpakaian TNI AD. Pelapor diterima oleh 2 wakasek dan 3 staf yang kemudian memproses laporan dan baru melaporkan padaku esok harinya.
Ada enam siswa SMAN 3 Jakarta yang diketahui terlibat dalam pengeroyokan yaitu HJ, PC, MR, EMA, AEM dan PR. Dari laporan staf dan wakasek terungkap bahwa pada 2 pebruari 2015, sekitar pukul 11.00 wib datang Bpk Nurhadi melaporkan bahwa ada seorang warga Setiabudi yang bernama Erick mengalami pengeroyokan pada hari jumat, 30 Januari 2015. Di duga pelaku pengeroyokan adalah beberapa siswa SMAN 3 Jakarta. Saat menerima laporan tersebut, bagian kesiswaan langsung melakukan proses untuk menerima pengaduan dan mendengarkan keterangan pelapor secara seksama. Bpk Nurhadi kemudian memanggil Erick. Korban kemudian dihadirkan ke sekolah, dan ybs mengalami luka di wajah hingga harus mengalami beberapa jahitan. Selain itu, akibat tendangan dan diinjak, korban sempat tidak sadar dan sakit pada tulang rusuk. Namun, korban mengungkapkan niat baiknya untuk memaafkan dan tidak melaporkan peristiwa ini kepada polisi, tetapi memilih diselesaikan secara kekeluargaan. Korban meminta sekolah menjadi mediasi dengan pihak orangtua pelaku. Bagian kesiswaan juga meminta keterangan pada ke-6 siswa yang diduga sebagai pelaku kekerasan dan para siswa mengakui telah mengeroyok dan memukul Erick.

Berangkat dari laporan dua staf kesiswaan dan wakasek bidang saspras (karena wakasesk kesiswaan sedang sakit), aku segera menggelar rapat pada pukul 8 – 9.30 WIB. Sebagai Kepsek, aku menyelenggarakan rapat dengan seluruh wakasek dan staf kesiswaan untuk menindaklanjuti laporan dugaan pengeroyokan tersebut. Setelah rapat koordinasi selanjutnya kami melakukan gelar perkara dengan ke-6 siswa tersebut. Anak-anak (yang diduga pelaku) mengakui adanya pengeroyokan dengan dalih membela diri karena korban mengaku polisi dan mabuk, korban menanyakan surat-surat kendaraan milik salah seorang pelaku, dan korban diduga melakukan pelecehan seksual dengan menyentuh lengan/tangan salah satu teman perempuan pelaku. Para pelaku yang dimintai keterangan mengaku tidak ingat siapa lagi yang berada di TKP saat pengeroyokan terjadi, alasannya mereka tak ingat karena bukan siswa kelas XII, kemungkinan kelas X. Mereka juga mengaku sempat meminta salah seorang siswa SMAN 3 Jakarta untuk memanggil polisi ke TKP. Namun, sayangnya juga tak ingat nama siswa tersebut.

Selanjutnya, pukul 11 wib hadir para orangtua yang ditelpon anak-anaknya dan meminta penjelasan sekolah karena management sekolah memutuskan untuk menunda ujian praktik ke-6 siswa yang sedang menghadapi kasus dugaan pengeroyokan. Kepala sekolah bersama wakasek kurikulum menjelaskan bahwa para siswa bukan tidak diperkenankan ujian praktik, namun ditunda ujian prakteknya. Jadwal dan surat keterangan oragtua atas penundaan tersebut akan dibagikan siang ini menjelang jam pulang sekolah.
Pukul 12 wib, pihak management sekolah menerima kedatangan seorang Babinsa dan Polisi dari Polsek Setiabudi yang ikut menjelaskan kronologis peristiwanya karena keduanya sudah bertemu dengan korban maupun pelaku, bahkan juga lawyer. Keduanya juga menyampaikan agar pihak sekolah bertandang ke rumah Erick untuk bernegosiasi agar kasus pengeroyokan ini dapat diselesaikan secara damai demi masa depan anak-anak. Menurut keterangan Bpk Ajun (Polisi) pasal yang dikenakan untuk pengeroyokan cukup berat, yaitu pasal 170 KUHP yang ancaman hukumannya mencapai 7 tahun penjara.

Pada pukul 14.00 – 16.15 wib, kepala sekolah, kepala TU, para wakasek, seluruh staf dan pengawas (bp Wiji Purwanta) dan beberapa guru mengadakan rapat untuk membahas kasus dugaan pengeroyokan yang dilakukan ke-6 siswa dan sekaligus sanksi yang akan diberikan. Forum rapat sepakat, bahwa sanksi skorsing akan dijatuhkan kepada ke-6nya selama 39 hari, ke-6nya hanya akan diijinkan untuk mengikuti ujian praktik, ujian sekolah dan ujian nasional. Untuk Try out, ke-6 siswa akan mendapatkan soal TO setiap harinya setelah TO berlangsung, menghubungi Bpk Yudi (Wakasek Kurikulum). Hasil keputusan rapat tersebut tertuang dalam notulen.

Meminta Dukungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta
Pagi jam 7.30 WIB, aku bertemu wakil kepala dinas pendidikan DKI Jakarta (Bp. Sopan) dan kemudian juga bertemu dengan kepala dinas pendidikan DKI Jakarta (Bp Arie Budiman) untuk melaporkan kronologis kejadian pengeroyokan oleh keenam siswa SMAN 3 Jakarta sekaligus menyampaikan sanksi yang akan dijatuhkan. Pihak sekolah juga meminta kepada dinas dan jajarannya akan mem-back-up SMAN 3 Jakarta atas keputusan tersebut untuk dijadikan sebagai momentum pembenahan dan upaya memutus mata rantai kekerasan. Kepala Dinas Pendidikan menyatakan akan mendukung keputusan SMAN 3 Jakarta.

Pukul 12.00- 13.00 WIB, manajemen SMAN 3 Jakarta bertemu dan berdialog dengan korban untuk bersedia berdamai dan tidak melaporkan kasus ke Kepolisian dan tidak memperpanjang masalah dengan melibatkan alumni. Kepala sekolah juga berusaha menemui korban secara langsung. Dalam keterangannya korban mengakui di keroyok, bahkan tidak dengan 6 orang tetapi lebih dari 10 orang, namun korban mengaku tidak mengenali satu persatu pelaku, kecuali mengetahui bahwa para pelaku adalah siswa SMAN 3 Jakarta. Pengakuan korban, pengeroyokan terjadi karena kesalahan pahaman saat akan lewat di jalan tempat para pelaku sedang “nongkrong” dan motor korban terhalang lewat sehingga korban menegur namun kemudian terjadi adu mulut dan disusul dengan pengeroyokan. Korban mengaku dipegangi beberapa orang kemudian dipukuli bersama-sama oleh siswa yang lain, sempat tak sadarkan diri beberapa waktu dan saat sadar merasa sakit didada karena diinjak lebih dari satu orang secara bergantian. Korban menyatakan kejadian sekitar jam 19, ini berbeda dengan keterangan pelaku yang menyatakan jam 17 wib, padahal selesai pembelajaran di sekolah jam 14.30 WIB. Korban mengaku memiliki rekaman cctv dari rumah warga, namun pihak sekolah belum diperlihatkan.

Setelah Siang jam 14.00 – 16.00 WIB management sekolah menyampaikan kepada orangtua siswa atas keputusan sekolah memberikan sanksi kepada anak-anak mereka yang terlibat dalam dugaan pengeroyokan tersebut. Sebagian besar orangtua tidak bisa menerima keputusan tersebut dan akan mempermasalahkan keputusan tersebut ke Dinas Pendidikan dan Gubenur DKI Jakarta. Pihak sekolah mempersilahkan jika ingin menggugat keputusan tersebut. Sekolah siap mempertanggungjawabkan keputusan tersebut.

Malamnya pukul 18.00 WIB, orangtua siswa melaporkan kepala SMAN 3 Jakarta ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pelanggaran diskriminasi menurut pasal 77 UU 35/2014 ttg perlindungan anak. Orangtua siswa pun membuka kasus ke media sehingga esok harinya ramai pemberitaan di berbagai media online maupun cetak. Pemberitaan awal atas kasus ini sangat tidak berimbang, pemberitaan pun sangat negative.

Saya sempat diperiksa oleh penyelidik Polda Metro Jaya sebanyak 2 kali, yang pertama selama 4,5 jam dan yang kedua selama 4 jam. Saat pemeriksaan, saya didampingi oleh tim lawyer dari LBH Jakarta. Setelah pemeriksaan banyak pihak dilakukan oleh Polda Metro Jaya, dikeluarkan pernyataan pihak kepolisian bahwa tidak ditemukan tindak pidana “diskriminasi” dalam pemberian sanksi skorsing kepada para siswa SMAN 3 Jakarta. Ada rencana gelar perkara sebelum dikeluarkan SP3. Namun, samapai tulisn ini dibuat, gelar perkara belum dilakukan. Saya masih menanti kabar dari pihak kepolisian.

Serangan Dari Tujuh Penjuru Angin
Serangan pertama adalah pemberitaan media yang terus dilancarkan tanpa perimbangan pemberitaan, hal ini tertama dilakukan oleh media online. Saat itu tudingan adaku bermacam-macam, mulai dari membela preman, membela anak jenderal, tidak melindungi anak didik, melakukan diskriminasi, dan lain-lain. Sepuluh hari kemudian, SMAN 3 Jakarta memutuskan untuk menggelar konfrensi pers menanggapi semua pemberitaan negative. Intinya, kami pihak sekolah hendak melakukan pembenahan demi menciptakan sekolah yang aman, nyaman dan ramah anak. Setelah konpers, pemberitaan mulai berimbang, masyarakat mulai tahu alasan mengapa sekolah menetapkan sanksi berat pada para siswa pelaku kekerasan.

Serangan kedua muncul dari para siswa SMAN 3 Jakarta kelas XII atas nama solidaritas. Serangan para siswa dilakukan melalui media social, salah satunya aplikasi grup line. Dari grup line kelas XII itu muncul percakapan untuk menyebar kebencian kepada kepala sekolah, sampai terbongkarlah rencana akan membunuh kepala sekolah setelah pengumuman kelulusan siswa. Terbongkarnya percakapan rencana pembunuhan tersebut di sampaikan oleh salah seorang siswa anggota grup line kelas XII SMAN 3 Jakarta yang membocorkan percakapan tersebut kepadaku. Serangan terjadi juga di media social seperti grup whatshap, twiter, instagram dan facebook.

Serangan ketiga berasal dari orangtua siswa. Percakapan antar korlas (coordinator kelas) yang kemudian dishare ke grup-grup orangtua di kelas masing-masing, baik via bbm maupun whatshap hampir sama sebagaimana dilakukan oleh para siswa. Info-info yang diterima para ortu dari anak-anaknya dan media kemudian menjadi amunisi percakapan di grup-grup tersebut, nadanya sama mengecam sekolah dan kepala sekolah.
Serangan keempat dari para guru SMAN 3 Jakarta sendiri. Serangan terjadi karena para guru ini tidak memperoleh informasi yang utuh dan seimbang. Namun, serangan para guru ini cukup efektif memperuncing keadaan karena mereka bersentuhan langsung dengan para siswa kelas XII. Sehingga muncullah pernyataan orangtua PR di KPAI bahwa ybs menerima telepon dari salah satu guru SMAN 3 Jakarta yang tidak mendukung keputusan sekolah memberikan sanksi skorsing kepada putranya.

Serangan kelima muncul dari pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Disdik yang semula mendukung keputusan SMAN 3 Jakarta secara mendadak berubah sikap hanya dalam waktu dua minggu. Dukungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta berubah drastis daai mendukung menjadi “mengecam keputusan SMAN 3 Jakarta”. Apa penyebab perubahan aku tidak tahu pasti, dan tidak berani menduga apa yang sebenarnya terjadi. Yang pasti, tidak lama kemudian, muncul pernyataan kepala disdik DKI Jakarta di berbagai media yang menyatakan akan menginstruksikan kepala SMAN 3 Jakarta untuk mengurangi skorsing dari 39 hari menjadi 15 hari, bahkan Kepala Disdik akan mengevaluasi kepala SMAN 3 Jakarta atas keputusan saksi skorsing terhadap para siswa pelaku pengeroyokan.
Serangan keenam, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)memanggil pihak sekolah 2x. Pertama, pertemuan hanya antara perwakilan SMAN 3 Jakarta dengan salah satu komisioner KPAI. Pemanggilan yang kedua berlangsung di KPAI juga, dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, para orangtua siswa yang diberi skorsing, dan para guru SMAN 3 Jakarta. Aku sendiri hanya sempat hadir di pemanggilan pertama dan tidak bisa hadir pada pemanggilan kedua karena harus menjalankan pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus yang sama. Ironisnya, semua proses dialog dan klarifikasi yang sudah berbusa-busa di KPAI, justru menghasilkan rekomendasi KPAI yang tidak nyambung, yaitu sekolah diminta mematuhi surat keputusan Kepala Disdik DKI Jakarta untuk mengurangi skorsing.

Serangan ketujuh, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi DKI Jakarta melalui fraksi Gerindra meminta klarifikasi dari pihak SMAN 3 Jakarta. Sebelum pertemuan, menyimak pernyataan di berbagai media, DPRD bersuara miring terhadap keputusan SMAN 3 Jakarta, namun setelah pertemuan tidak lagi. Tetapi, dalam kunjungan kerja (kunker) komisi E DPRD DKI Jakarta ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta, justru muncul pernyataan bahwa pihak DPRD mengapresiasi keputusan kepala Disdik untuk mengurangi skorsing siswa.

Sikap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) awalnya juga tidak jelas ketika permasalahan ini muncul dalam berbagai pemberitaan. Kemdikbud justru mengembalikan bahwa kasus ini adalah urusan kepala sekolah yang bersangkutan. Kalau kepala sekolah yang memiliki komitmen memutus mata rantai kekerasan harus menanggung semua resiko sendirian, maka dapat dipastikan tidak akan ada kepala sekolah yang berani meretas kekerasan di sekolahnya. Ini berarti, sekolah yang seharusnya menjadi zona aman dan nyaman buat peserta didik akan jauh dari harapan.
Dukungan kemudian datang dari Doni Koesoema dalam opininya di Kompas cetak dengan judul “Melindungi Profesi Guru”. Menurut Doni, “Profesi guru akan jadi semakin bermartabat jika publik, terutama orangtua, menghargai jerih payah lembaga pendidikan yang ingin memutus rantai kekerasan di dalam dunia pendidikan. Orangtua dan sekolah mestinya lebih intensif membangun komunikasi satu sama lain sehingga salah pengertian tentang proses pendidikan tidak terjadi lagi”.

Doni juga berkeyakinan bahwa “Kekerasan dalam dunia pendidikan tak akan berhenti jika tidak ada dukungan dari pimpinan. Ini berarti, pejabat di lingkungan pendidikan, seperti pengawas, kepala dinas, dan menteri, harus memiliki suara yang sama dan konsisten dalam menegakkan peraturan. Jika seorang kepala sekolah yang menegakkan aturan untuk memutus rantai kekerasan dalam dunia pendidikan justru diancam dicopot dari jabatannya oleh kepala dinas, kiranya ini menjadi lonceng kematian bagi terciptanya lingkungan sekolah yang ramah anak”.

Setelah dukungan Doni Koesoema yang dimuat dalam harian Kompas cetak, 26 Maret 2015 tersebut, Mendikbud Anies Baswedan pun melakukan dukungan yang sama, bahwa kepala sekolah tidak bisa sendirian memutus mata rantai kekerasan di sekolah, tetapi perlu didukung oleh Pengawas Sekolah, Kepala Dinas, Kepala Daerah dan Mendikbud.
Kita membutuhkan orangtua, polisi, kepala sekolah, dan birokrat yang memiliki integritas moral. Tanpa integritas moral, mustahil kekerasan dalam pendidikan akan terselesaikan, terlebih lagi jika para guru pun bisa dengan mudah dipidanakan justru ketika harus menegakkan dan melaksanakan tugasnya, tentulah ini akan menjadi lonceng kematian bagi setiap usaha memutus rantai kekerasan di dalam lingkungan pendidikan.

Kelas Parenting
Kita tidak boleh menganggap bahwa kasus kekerasan yang sudah membudaya di sekolah hanya kasus kecil yang perlu diselesaikan di tingkat sekolah. Apalagi menganggap ini sebagai urusan pribadi individu yang terlibat. Urusan kekerasan yang sudah membudaya di sekolah hanya bisa diselesaikan jika ada kerja sama yang intensif antara orangtua, aparat penegak hukum, dan pemimpin sekolah.

Akhirnya aku menyadari bahwa mustahil memutus mata rantai kekerasan di sekolah jika tidak melibatkan orangtua siswa dan guru. Orang-orang dewasa ini harus memiliki persepsi dan kesadaran yang sama tentang bahaya bullying bagi perkembangan otak dan jiwa anak. Kalau mereka memiliki persepsi yang sama untuk “memerangi” bullying maka lebih mudah membangun system untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman dan ramah anak.

Kelas parenting ditujukan untuk para guru dan orangtua siswa. Berdasarkan pemetaan masalah dan pengaduan orangtua siswa ternyata sebagian guru justru menjadi pelaku bully kepada peserta didiknya. Selain itu, hubungan antara orangtua siswa dengan sekolah selama beberapa tahun terakhir kurang harmonis. Hubungan ini harus diperbaiki melalui program kelas parenting yang terencana, sistematis dan berkelanjutan.

Saya memulai program parenting kepada orangtua siswa dengan pendekatan awal “akademik” dan konsep diri anak-anak untuk mengetahui potensi bakat dan keinginan anak menempuh masa depannya. Perlu kesamaan visi dan pemahaman orangtua agar tidak mendikte anak-anaknya ingin jadi apa tapi semua berangkat dengan keinginan anak. Utuk itu setiap anak harus memiliki konsep diri yang jelas dan utuh. Setelah hati orangtua didapat, maka sekolah akan memulai merangkul orantua untuk memutus mata rantai kekerasan di sekolah. Persepsi guru dan orangtua atas bahaya bullying haruslah disamakan dahulu, baru kemudian dapat melangkah bersama untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman dan ramah anak.

Berikutnya, program parenting akan dilaksanakan untuk para guru dalam bentuk pelatihan. Pelatihan ini akan menggunakan berbagai metode yang partisipatif, seperti: kegiatan refleksi, diskusi kelompok, brainstorming, role play, dan energizers. Namun, sayangnya kelas parenting guru belum sempat dilaksanakan ketika saya mendadak dicopot dari jabatan sebagai kepala Sekolah.

Padahal, kelas parenting guru sangat penting untuk membangun sinergi di sekolah dengan sesame guru, siswa maupun orangtua. Hal inisaya program karena memiliki tujuan yang saya yakini dapat memutus meretas kekerasn di sekolah.
Adapun tujuan dari kelas parenting bagi guru adalah : (1) Menguatkan peran sebagai pendidik yang mampu mempengaruhi anak didik secara positif; (2) Meningkatkan peran sebagai suri tauladan yang mampu menginspirasi anak didik untuk menjadi individu yang cerdas dan luhur; (3) Menuntun anak didik dalam menjalani kehidupan dengan menjunjung nilai nilai keluhuran: saling menghargai, peduli, bertanggung jawab, toleransi, rendah hati dan ikhlas; (4) Mengarahkan anak didik agar mampu menampilkan potensi pribadi dan potensi akademis secara optimal; (5) Memahami hak hak anak sesuai konvensi PBB, dan menerapkannya dalam tugas mendidik anak; (6) Memberikan constructive feedback kepada anak didik ketika mereka melakukan kesalahan; (7) Menegur dan mempengaruhi anak didik agar mampu melakukan perubahan diri yang positif; (8) Memotivasi anak didik agar berperilaku positif ; (9) Mengatasi bullying yang terjadi di seputar anak secara sistemik; (10) Memahami dampak bullying terhadap perkembangan otak pada anak dan karakter mereka; (11) Membangun budaya sekolah yang ramah anak dan bermartabat

Adapun manfaat program kelas parenting ini adalah : (1) Guru/orang tua mendapatkan tips untuk lebih menguatkan potensi pribadi dan potensi akademis anak didik; (2) Guru/orang tua menjadi panutan kuat bagi anak; (3) Guru/orang tua mampu memberikan constructive feedback yang kuat dalam mengubah perilaku anak agar semakin positif; (4) Guru/orang tua mampu menegur anak secara positif tanpa kekerasan (positive disciplining); (5) Guru/orang tua mendapatkan perspektif instrument lokal/internasional dalam mengatasi kekerasan di dunia anak; (6) Guru/orang tua memiliki cukup pemahaman mengenai cara cara yang mampu menguatkan perkembangan otak anak secara optimal serta karakter luhur mereka; (7) Guru/orang tua semakin memiliki citra positif di mata anak didik ; (8) Guru/orang tua semakin empatik, menyenangkan, dan mampu menguatkan daya belajar anak; (9) Guru mendapatkan cara cara sistemik dalam mengatasi masalah “bullying” dan kekerasan di seputar anak anak di sekolah; dan (10) Guru/orang tua dapat bekerjasama lebih baik dalam membangun karakter anak didik.

Kelas Parenting baru dilaksanakan 2 kali pertemuan dan baru sempat membahas masalah akademik para peserta didik. Pertemuan selanjutnya gagal dilaksanakan —meski sudah matang direncanakan—karena secara mendadak saya dicopot dari jabatan sebagai kepala sekolah. Semua terjadi secara mendadak pada 11 Mei 2015. Rencana kelas parenting gagal dilaksanakan dan nampaknya tidak dilanjutkan oleh kepala sekolah pengganti.

Beratnya Meretas Kekerasan di Sekolah
Saat pertama kali menerima penempatan tugas baru sebagai kepala sekolah di salah satu SMA negeri di wilayah Setiabudi, Jakarta Selatan, saya merasa yakin bisa meletakan dasar bagi upaya meretas kekerasan di sekolah. Tentu saja, keberhasilan saya melakukan pembenanahan di sekolah tersebut dan uapaya menciptakan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik sangat bergantung pada dukungan semua pihak, mulai dari guru, orangtua sampai kepala dinas pendidikan dan kepala daerah. Ternyata, ketika dukungan guru dan orangtua siswa diperoleh, tetapi dukungan birokrat pendidikan tidak diperoleh maka semua upaya pembenahan dan usaha meretas kekerasan di sekolah tidak akan pernah berhasil.

Saya tidak hanya mendapatkan serangan dari 7 penjuru angin, namun saya pun harus berhadapan dengan pihak kepolisian karena laporang dugaan diskriminasi, saya dikriminalkan. Padahal semua keputusan tidak saya ambil sendiri, tetapi semua melalui rapat dewan pendidik. Betapa berat memutus mata rantai kekerasan meski kita sudah memiliki integritas moral untuk membenahi dan melindungi para siswa dari segala bentuk kekerasan di sekolah. Ini merupakan pengalaman berharga dalam hidup saya dan karir saya. Masih panjang jalan untuk melindungi anak-anak kita dari korban kekerasan di sekolah, meski berat, namun saya yakin bisa jika kita semua memiliki visi, niat dan integritas moral…….

*praktisi pendidikan dan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI)

Jakarta, 21 Juni 2015

About retnolistyarti

Perempuan energik dan cerdas, guru inovatif dan kreatif, penulis buku, penulis artikel, peneliti pendidikan, dan aktivis organisasi guru yg merdeka "FMGJ". Di FMGJ (Forum Musyawarah Guru Jakarta) Retno menjabat sebagai ketua umum dan sebagai Sekjen di Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), organisasi di level nasional. Ibu 3 anak dari Audi, Ulvi dan Ilo. Mengajar sejak 1994. 3 tahun mengajar di SMA Labschool, 3 tahun di SMPN 69 dan mulai tahun 2000 s.d. sekarang mengajar di SMAN 13 Jakarta (sekolah dimana dulu Retno menjadi muridnya). Retno sudah menghasilkan 9 buah buku,47 artikel, dan 89 makalah. Saat ini sedang menyelesaikan 2 buah buku tentang perjuangan guru melawan sistem yang menindas dan pengalaman praktik kelas yg kreatif dan inovatif. Retno juga berencana menulis buku tentang perjuangannya di bidang pendidikan mulai saat menjadi guru, kepala sekolah dan sekjen FSGI.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s