Opini Kompas_Ketika Radikalisme Masuk Ke Sekolah_Dimuat Kompas Cetak 18 Mei 2018

                           KETIKA RADIKALISME MASUK KE SEKOLAH

                                                Oleh : Retno Listyarti*        

Serangan bom bunuh diri di MAPOLRES dan sejumlah gereja di Surabaya yang melibatkan anak-anak dan perempuan membuat kita terhenyak. Kita seolah tak percaya bahwa ada orangtua yang tega mengorbankan anak-anaknya untuk ideologi kekerasan yang diyakininya sebagai kebenaran.  Anak-anak dididik dengan paham radikal oleh orangtuanya dan di jadikan martir bom bunuh diri.

Sebenarnya, banyak faktor yang dapat menyumbang benih-benih radikalisme terhadap anak atau siswa sekolah. Mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, ajaran agama di sekolah, sampai sistem pendidikan yang membuat anak didik tak mampu menyaring informasi yang mereka konsumsi.

Penelitian yang dilakukan sejumlah lembaga anti-terorisme menunjukkan kalangan siswa sangat rentan terpapar paham radikal, seperti di tunjukkan hasil  berbagai survei sebagai berikut :

Pertama, Survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) terhadap 59 sekolah swasta dan 41 sekolah negeri. Hasilnya cukup mencengangkan. Lembaga ini menemukan sebanyak 48,9 persen siswa bersedia terlibat aksi kekerasan yang terkait dengan agama dan moral. Survei yang dirilis 2011 ini juga menunjukkan sebanyak 63,8 persen siswa bersedia terlibat dalam penyegelan rumah ibadat penganut agama lain.

Kedua, Survei yang dilakukan SETARA Institute terhadap siswa SMA di Jakarta dan Bandung (2016) menunjukkan 2,4 persen siswa masuk dalam kategori intoleran aktif atau radikal dan 0,3 persen siswa berpotensi menjadi teroris.

Ketiga, pada 2017, mahasiswa pasca sarjana Universitas Paramadina, Marwan Idris meneliti hubungan artikel radikal terhadap sikap siswa. Hasilnya, siswa yang terpapar artikel radikal Islam meningkatkan radikalisme di kalangan siswa. Penelitian dalam bentuk eksperimen ini dilakukan terhadap 75 siswa SMA. Setelah diberikan artikel yang berisi tentang konten radikal, ternyata terjadi peningkatan intensi atau kehendak siswa untuk melakukan perbuatan radikal.

Siswa SMA mudah dihasut konten berita Islam radikal karena minimnya literasi media. Literasi media ini sangat dipengaruhi pengetahuan siswa terhadap materi yang dibaca serta kemampuan untuk melakukan konfirmasi atau verifikasi konten berita.

Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan mengenai pemahaman terhadap agama yang dibaca secara kontekstual. “Basic knowledge” ini bisa menyaring informasi apa yang harus disikapi dan tidak disikapi, sehingga potensi untuk terkontaminasi radikalisme ini dapat diminalisir.

Indikasi dari radikalisme adalah memahami teks Al Quran sebagai sesuatu yang literal sesuai dengan isi dan redaksinya, monopoli kebenaran atas penafsiran Al Quran, memandang sesat kelompok lain yang tidak sealiran, dan memiliki kecendrungan menolak keberagaman.

SISWA RENTAN TERPAPAR PAHAM RADIKAL

Saya pernah berdiskusi mendalam dengan alumni yang pernah terpapar radikalisasi ketika masih menjadi siswa SMA, yang kemudian berhasil melepaskan diri karena sadar ada yang keliru dengan ajaran yang diterimanya. Dia mengaku direkrut juga oleh alumni sekolahnya, kakak kelas yang sempat dikenalnya. Meski dalam prosesnya, alumni tersebut kemudian juga membawa beberapa orang lainnya yang bukan alumni dari sekolah tersebut. Dia menceritakan proses terjadinya radikalisasi di sekolah yang dialaminya, sedikitnya ada empat tahapan yang dilalui, yaitu sebagai berikut :

Pertama, tahap pendekatan. Tahap ini prosesnya memakan waktu yang cukup lama, bisa mencapai 6 bulan. Pendekatan dilakukan secara personal, sesuai kebutuhan target yang didekati, misalnya target memiliki masalah keuangan, maka dia akan dibantu keuangan. Kalau target memiliki kesulitan pelajaran eksak maka diberi privat agar bisa menguasai materi pelajaran tersebut. Kalau target memiliki masalah pengasuhan karena orangtuanya tidak harmonis, maka akan diberi perhatian dan kasih sayang.

Kedua, tahap perekrutan. Setelah berbulan-bulan pendekatan, biasanya target akan sangat dekat dan mempercayai sang tutor yang dianggap telah menjadi pahlawan baginya karena mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi target. Kepercayaan inilah yang kemudian membuat target mudah di rekrut. Karena selama pendekatan, target dengan tutor akan rutin bertemu dan kerap kajian  dengan kelompok kecil, biasanya tidak lebih dari 5 siswa.

Pada tahap inilah, target juga dipengaruhi untuk tidak mengikuti upacara bendera, kalaupun mengikuti, diminta tidak melakukan hormat bendera karena dianggap haram.  Target umumnya tetap upacara, namun tidak hormat bendera dan juga tidak ikut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Rekruitmen ini umumya menyasar adik-adik kelas di sekolahnya  dengan pendekatan melalui kegiatan ekstra kurikuler kerohanian. Biasanya mengisi kajian-kajian jumat. Kajian ini kerap sulit dipantau oleh guru Pembina eksul kerohanian karena umumnya kajiannya terdiri dari beberapa kelompok kecil. Guru Pembina juga kerap kali memasrahkan dan mempercayakan kajian rutin jumat ke pihak lain seperti alumni atau narasumber lain yang dicarikan oleh alumni atau pengurus ekskul kerohanian tersebut.

Ketiga, tahap pembaiatan upacara pengangkatan atau pelantikan seorang yang ditandai dengan pengucapan janji atau sumpah.  Pembaiatan biasanya dihadiri banyak orang dan yang dibaiat pun cukup banyak.  Adapun tujuan pembaiatan adalah untuk memberi semangat kebersamaan dalam perjuangan sekaligus pengikatan diri karena disertai pengucapan sumpah atau janji.

Keempat, tahap pembinaan. Tahap ini adalah perwujudan janji atau sumpah dalam perjuangan yang kemudian dikenalkan sebagai “Amaliyah Jihad”, dengan program dan aktivitas berupa Penggalangan dana, perekrutan anggota baru, Idat (pelatihan), Fai (perampokan), Ightilayat (pembunuhan) dan Istimata (bunuh diri).

PENCEGAHAN DAN PARTISIPASI AKTIF GURU

Ada Kepala Sekolah menceritakan, bahwa di sekolahnya ada seorang guru matematika yang tidak bersedia mengajar materi “probabilitas” di kelasnya padahal ada dalam kurikulum. Saat ditanyakan alasannya, si guru menyatakan bahwa probabilitas itu adalah peluang, peluang itu berarti judi. Sementara pemahaman si guru, judi itu haram sehigga mengajarkan probabilitas juga haram.  Pandangan sempitnya membuat si guru sudah merugikan ratusan siswanya, karena tidak mendapatkan materi pelajaran probabilitas.

Saat saya mengikuti pelatihan guru PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) dan Guru Agama yang di selenggarakan oleh  LSM yang konsen dengan HAM dan Keragaman, saya  melihat sendiri ada guru yang menolak menyanyikan lagu Indonesia Raya saat acara pembukaan.

Faktanya, di beberapa sekolah–walau jumlahnya minim– juga ditemui guru-guru yang menolak upacara dan hormat bendera. Padahal sebagai guru, yang bersangkutan seharusnya mendidik anak bangsa untuk mencintai bangsanya dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan, bukan malah menjadi model buruk nasionalisme sempit.

Kabarnya, pelaku bom bunuh diri,–Dita Oepriyanto yang menyerang tiga gereja di Surabaya dengan melibatkan istri dan keempat anaknya–, ketika masih duduk di bangku SMA sudah menolak mengikui upacara bendera. Namun, pihak sekolah terkesan melakukan “pembiaran”, bukan membina, menangani dan meluruskan cara berpikirnya. Akhirnya 30 tahun kemudian, Dita menjadi pelaku teror bom bunuh diri bahkan menyertakan istri dan anak-anaknya.

Oleh karena itu,  pemerintah perlu memberikan pendidikan toleransi kepada seluruh guru,  sekolah perlu lebih aktif melibatkan guru-guru ilmu sosial yang bisa melihat alternatif lain dari kondisi sosial yang berkembang. Selain melakukan transfer pentingnya menghargai perbedaan dan keragaman.

Para guru juga perlu dibangun kepekaannya ketika menjumpai hal-hal yang diindikasi merupakan  benih intoleransi di lingkungan sekolah. Misalnya, ketika mengetahui ada siswa yang menyebut kafir, thogut, jihad, mati syahid, dan sebagainya, seharusnya guru tidak membiarkan, namun si siswa perlu didekati, diajak dialog dan dibina dengan pendekatan kelembutan dan kasih sayang.

Ada seorang Kepala Sekolah di Jakarta yang menceritakan pengalamannya saat menjumpai seorang siswa yang mengenakan kaos bertuliskan  Arab gundul yang jika diartikan adalah ajakan jihad. Si Kepala Sekolah kemudian mengajak si siswa tersebut ngobrol santai, dengan lemah lembut Kepala Sekolah menanyakan nama dan kelas si anak, hobbynya, tempat tinggalnya, orangtuanya, aktivitasnya dan dimana beli kaos seperti yang dikenakannya.

Tiga hari kemudian, Kepala Sekolah tersebut mengundang orangtuanya dan menceritakan perjumpaan dengan sang anak, sampai perihal kaos ajakan jihad yang dikenakan sang anak. Orangtuanya kaget dan tidak mengetahui perihal koas tersebut. Kemudian, si orangtua bersedia bekerjasama dengan pihak sekolah untuk mendalami aktivitas kajian agama anaknya di luar sekolah serta membaca berbagai catatan kajian agamanya. Beberapa minggu kemudian,kedua orangtua siswa tersebut datang ke sekolah dan mengucapkan terimakasih, ternyata dari penelusuran yang mereka lakukan, anaknya dipengaruhi oleh ajaran radikalisme.

Kasus-kasus tersebut membuktikan sekolah-sekolah kita rentan terpapar radikalisasi. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama Republik Indonesia sudah seharusnya menyusun program untuk mencegah dan  membetengi sekolah dari paham radikal. Sekolah harus menjadi tempat yang strategis untuk memperkuat nasionalisme, nilai-nilai kebangsaan dan menyemai keragaman.

*Penulis Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Advertisements
Posted in Uncategorized | 1 Comment

KPAI Rilis Trend Kasus Kekerasan Di Sekolah Awal 2018

PERS RELEASE

TREND KEKERASAN DI SATUAN PENDIDIKAN AWAL TAHUN 2018

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas berbagai kasus kekerasan yang terjadi di sekolah, yang mencoreng dunia pendidikan,  mulai dari kasus kekerasan fisik, kekerasan psikis sampai kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah.  Mulai dari pemukulan sampai penghukuman tak wajar, seperti menjilat WC sebagaimana dialami  oleh siswa SD di Sumatera Utara.

Kasus  penganiayaan orangtua siswa terhadap salah seorang kepala SMP negeri di Pontianak dan kasus meninggalnya guru Budi di Sampang, Madura akibat pukulan muridnya sendiri sangat viral dan  mengejutkan  banyak pihak.  Masyarakat mempertanyakan  ada apa dengan pendidikan kita sehingga  anak didik bisa berbuat demikian. Para pemimpin oranisasi guru pun beramai-ramai mengusulkan pembentukan Komisi Perlindungan Guru, bahkan ada yang menyampaikan langsung ke Wakil Presiden Yusuf Kalla.

TREND KASUS KEKERASAN ANAK DI SATUAN PENDIDIKAN

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, khususnya  bidang pendidikan  menerima 55 pengaduan di awal tahun 2018 terkait kekerasan terhadap anak didik yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, petugas sekolah lainnya, dan  anak didik.  Pengaduan yang diterima KPAI di dominasi oleh kekerasan fisik dan anak korban kebijakan (72%). Sedangkan kekerasan psikis (9%), kekerasan financial atau pemalakan/pemerasan (4%) dan kekerasan seksual (2%). Selain itu,  kasus kekerasan seksual oknum guru terhadap peserta didik yang viral di media , meski tidak dilaporkan langsung ke KPAI, tetapi KPAI tetap melakukan pengawasan langsung mencapai 13% kasus.

Terungkapnya berbagai kasus kekerasan seksual yang dilakukan oknum guru terhadap anak didiknya menjadi trend yang menunjukkan bahwa sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak didik ternyata justru bisa menjadi tempat yang membahayakan anak-anak. Guru sebagai pendidik yang mestinya menjadi pelindung bagi anak, justru bisa menjadi oknum  yang membahayakan anak-anak.

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oknum guru tersebut sebagian besar dilakukan di lingkungan sekolah, seperti di toilet, di ruang kelas, di ruang OSIS, dan bahkan ada yang di mushola (ruang penyimpanan karpet).  Juga terjadi saat   kegiatan ektrakurikuler seperti di perkemahan dan bus pariwisata.  Selain itu, korban mencapai puluhan siswa/siswi, karena beberapa kasus pelaku telah melakukan aksi bejatnya selama beberapa bulan bahkan ada yang sudah beberapa tahun.

Trendnya pun berubah, kalau sebelumnya korban kebanyakan anak perempuan, tetapi data terakhir justru korban mayoritas anak laki-laki. Korban mayoritas berusia SD dan SMP. Misalnya kasus kekerasan seksual oknum guru di kabupaten Tangerang korbannya mencapai 41 siswa, kasus di Jombang korbannya mencapai 25 siswi,  kasus di Jakarta korbannya 16 siswa,  kasus di Cimahi korbannya 7 siswi, dan kasus oknum wali kelas SD di  Surabaya korbannya mencapai 65 siswa.

Oknum guru pelaku kekerasan seksual di sekolah juga beragam, ada guru yang berstatus sebagai wali kelas (umumnya ini di jenjang sekolah dasar, karena di SD di kenal guru kelas bukan guru mata pelajaran). Sedangkan di  jenjang SMP dan SMA atau yang sederajat,  pelaku adalah oknum guru mata pelajaran yang diantaranya mengajar bahasa Indonesia, olahraga dan bahkan pendidikan agama.  Untuk kasus di Jombang, pelaku dikenal sebagai guru yang rajin mendampingi  kegiatan kesiswaan,  menjadi imam para siswa saat sholat berjamaah, dan guru yang berdedikasi tinggi dalam menjalankan tupoksinya. Mayoritas warga sekolah terkejut dan tidak menyangka bahwa pelaku bisa melakukan perbuatan bejat tersebut.

Adapun modus oknum guru pelaku kekerasan seksual  beragam, misalnya korban di bujuk rayu dengan iming-iming memberikan kesaktian  seperti ilmu kebal dan ilmu menarik perhatian lawan jenis (semar mesem). Selain itu, ada yang dalih untuk pengobatan dan ruqyah.  Ada juga modus yang meminta anak didik membantu mengkoreksi tugas, memasukan nilai   ke buku nilai, dan  bahkan dalih memberikan sanksi tetapi dengan melakukan pencabulan.

WILAYAH KASUS

Berdasarkan wilayah, pada awal tahun 2018 Komisioner KPAI bidang pendidikan menerima pengaduan maupun pengawasan kasus yang viral di media yang terdiri  dari 8 Propinsi, yaitu  DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Lampung, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB).  Adapun kabupaten/kota meliputi  24 kabupaten/kota yang terdiri dari : Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, kabupaten Bogor, Kota Bogor, Cimahi, Bandung Barat, Bekasi,  Indramayu,  Kabupaten Ciamis, Kota Semarang, Cilacap, Tangerang Selatan, kabupaten Tangerang, kota Tangerang, Jombang, Surabaya, Sampang, Lampung Timur, kabupaten Sekadau dan Lombok Barat.

Pengaduan kasus pendidikan dari DKI Jakarta tertinggi, yaitu mencapai 58% dan urutan kedua Jawa Barat yaitu 16% dan Banten sebanyak 8%.  Diduga kuat, kantor KPAI yang berada di wilayah DKI Jakarta yang menjadikan masyarakat begitu mudah melapor langsung, sehingga jumlah pengadu terbanyak berasal dari DKI Jakarta.

Kasus DKI Jakarta yang ditangani KPAI meliputi kasus anak pelaku dan korban kekerasan (fisik dan psikis) dan anak korban kebijakan  sekolah. Intruksi Gubenur DKI Jakarta No. 16 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah menjadi salah satu kebijakan yang membuat sekolah mudah mengeluarkan siswa yang terlibat kekerasan. Namun, selama ini  Dinas Pendidikan DKI Jakarta  sangat kooperatif  dalam menangani berbagai kasus di satuan pendidikan yang dilaporkan ke KPAI.

Namun, saat KPAI melakukan pengawasan ke Jawa Timur terkait kasus kekerasan seksual yang dilakukan oknum guru terhadap puluhan siswanya, KPAI dibuat terkejut dengan data yang dimiliki POLDA Jawa Timur terkait kekerasan seksual terhadap anak (bukan hanya di satuan pendidikan) di wilayah Jawa Timur. Pada tahun 2016 terdapat 719 korban anak dengan pelaku 179 orang laki-laki, tahun 2017 terdapat 393 korban anak dengan pelaku 66 orang laki-laki, dan di awal tahun 2018 memasuki akhir Februari  jumlah korban anak sudah mencapai 117 anak dengan 22 pelaku.

REKOMENDASI

_Pertama_,  KPAI mendorong adanya pendidikan kesehatan reproduksi di kalangan peserta didik mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) sampai SMA/sederajat. Sedari dini anak harus dididik untuk melidungi tubuhnya agar tidak disentuh oleh orang lain selain dirinya sendiri.

_Kedua_,  Sekolah harus didorong membuka posko pengaduan dan mendorong Anak-anak berani melapor jika mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, financial, maupun seksual.  Sistem perlindungan bagi anak korban dan anak saksi  yang melaporkan kekerasan harus dijamin perlindungannya.

_Ketiga_ Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan ternyata belum dipahami oleh para pendidik maupun para birokrat pendidikan, padahal isi Permendikbud ini sangat rinci dalam mendefiniskan jenis-jenis kekerasan dan sanksinya, upaya pencegahan dan penanganan kekerasannya jelas.  Untuk itu, Kemdikbud harus terus mensosialisasikan ke jajarannya, para guru dan para birokrat pendidikan.

_Keempat_Para guru harus dibekali psikologi anak agar dapat memahami tumbuh kembang anak sesuai usianya, juga harus diberi pelatihan manajemen kelas sehingga dapat mengatasi anak-anak yang memiliki kecenderungan agresif, dan membangun disiplin positif dalam proses pembelaajaran.

_Kelima_KPAI mendorong KPPPA, Kemdikbud dan Kemenag untuk bersinergi menciptakan sekolah aman dan nyaman bagi warga sekolah melalui program Sekolah Ramah Anak (SRA).  Percepatan SRA harus dilakukan seluruh Kementerian Lembaga (KL) terkait.

 

Salam hormat,

SUSANTO (KETUA KPAI),  085220421577

RETNO LISTYARTI (KOMISIONER BIDANG PENDIDIKAN), 085894626212

ELVI  HENDRANI (ASDEP PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN, KREATIVITAS DAN BUDAYA KPPPA), 081381580166

 

Dear Bung Amar,

 

Saya berhasil mengundang salah satu pejabat eselon 2 KPPPA untuk hadir di kampanye Stop Bullying  yang kita selenggarakan, tentu saja pejabat yang sesuai dengan tema diskusi kita. Kehadiran beliau akan menguatkan kampanye kita karena selain KPAI ada representasi negara yang lain, yaitu Kementerian PPPA.

 

Nama pejabatnya adalah : Ibu Elvi Hendrani

 

Jabatannya : Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

 

Terkait kehadiran beliau,   apakah Surya film tidak keberatan memberikan honor? Beliau sih bukan pejabat yang hitungan dan orangnya asyik.  Beliau juga akan membawa booklet stop bullying untuk hadiah penonton sebagai partisipasi dan dukungan KPPPA terhadap kampanye  Surya Film dan KPAI.

 

Salam hangat

Retno Listyarti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dear Bung Amar,

 

Karena selain media, ternyata  jumlah anak sekolah dan gurunya yang hadir lumayan banyak, maka saya memerlukan beberapa hal berikut:

 

  1. Dua staf KPAI yang akan membantu saya mendata (mengabsen kehadiran) sekaligus membagikan kaos dan topi agar berjalan tertib  (tidak berebut) dan ada bukti data pemberian  serta kehadiran undangan dari sekolah, jenjang SD sampai SMA.  Staf yang akan buatkan listnya. Staf juga akan memberikan petunjuk pada undangan sekolah yang bingung lokasi, dll.
  2. Satu staf  Humas KPAI yang akan mengurus  media dan membuat absen kehadiran media dan juga membagi rilis serta souvenir. Staf ini juga yang akan memberikan petunjuk kepada media jika tak paham lokasi, dll.  List daftar hadir juga akan disiapkan oleh staf humas KPAI.
  3. Terkait tiga staf tersebut, karena mereka kerja di luar jam kerja, mohon kiranya memberikan uang lelah mereka. Dititipkan saja ke saya, nanti saya yang menyampaikan, siapkan saja bukti tanda terimanya.
  4. Mohon ijin bertanya apakah kita akan menyediakan snack (misalnya roti dan air mineral?) untuk acara besok?

 

Salam hormat dan terimakasih

Retno Listyarti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rilis KPAI tentang UNBK SMA 2018

PERS RELEASE

KPAI : MENGUJI SISWA DENGAN SOAL YANG TIDAK PERNAH DILATIHKAN ADALAH MAL PRAKTEK DALAM EVALUASI

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menyampaikan keprihatinan atas sulitnya soal mata uji matematika UNBK SMA tahun 2018 yang viral di media social maupun media massa. KPAI menyampaikan apresiasi kepada para peserta UNBK SMA yang berani bersuara di ruang public atas kasus ini. KPAI juga mengapresiasi  Mendikbud RI yang berani meminta maaf secara terbuka pasca kritik pedas para peserta UNBK SMA.

Walau demikian KPAI juga menyesalkan cepatnya reaksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang langsung menyatakan bahwa soal matematika UNBK SMA memang  dibuat sulit, karena  termasuk jenis  soal HOTS (Higher Order Thinking Skills).

“Padahal, sulit (hard) atau mudahnya sebuah soal tidak bisa langsung ditentukan dari teks ataupun konteks soal. Secara metodologis tingkat kesukaran soal ditentukan dengan statistik. Dari populasi atau sampel diperiksa berapakah siswa yang menjawab benar, salah atau malah tidak menjawab,” urai Retno Listyarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan.

“Sederhananya bila banyak siswa menjawab dengan benar berarti soal itu mudah. Bila yang terjadi sebaliknya berarti soal itu Sulit. Sementara hasil UNBK matematika SMA belum diketahui hasilnya saat itu,” tambah Retno.

KPAI MENERIMA PENGADUAN

KPAI tidak membuka posko pengaduan, namun pengaduan para peserta UNBK yang diterima bidang pendidikan cukup banyak. Pengaduan berasal dari Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan,  Depok, Kota Bekasi, Cikarang, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Pengadu ada yang berasal dari   SMA Negeri maupun SMA swasta.

KPAI tidak membuka posko pengaduan UNBK, namun Komisioner KPAI  bidang Pendidikan menerima banyak keluhan dan pengaduan dari para peserta UNBK SMA tahun 2018, terutama untuk soal mata uji matematika. Luapan emosi anak-anak ditumpahkan melalui aplikasi WhatsApp, Line, DM Twiter, inbox Facebook dan telepon langsung.

Hal-hal yang dikeluhkan diantaranya adalah soal UNBK Matematika yang sangat sulit, tidak cukup waktu mengerjakannya karena langkahnya yang banyak dan rumit, soal tidak sesuai dengan kisi-kisi,  dan siswa menyatakan hanya menyakini jawaban benar sekitar 5 s.d. 10 dari 40 soal yang diuji.  Siswa juga mengaku tidak pernah membayangkan soal matematikn UNBK sesulit itu, padahal selama ini mereka sudah belajar keras untuk berlatih menyelesaikan soal-soal matematika dari berbagai sumber.

Ketika digali lebih jauh, para siswa pengadu mengaku tidak pernah mendapatkan soal jenis itu dalam proses pembelajaran dan penilaian selama 3 tahun di SMA. Beberapa siswa yang menelepon langsung ada yang menangis karena khawatir mendapat nilai buruk dan ada juga yang menyatakan berkurang semangatnya mengikuti ujian hari ketiga dan keempat akibat frustasi mengerjakan soal matematika di hari kedua ujian.

KPAI mengapresiasi keberanian anak-anak generasi milineal ini untuk mengungkapkan perasaannya, pikirannya dan penilaiannya terhadap sulitnya soal-soal matematika UNBK SMA secara terbuka di ruang publik dan media social.  Apa yang mereka ungkapkan adalah bentuk hak partisipasi anak dalam mengkritisi kebijakan pendidikan yang mereka nilai tak adil.

PELANGGARAN HAK ANAK

Dari pengaduan yang masuk, KPAI menemukan beberapa indikasi masalah terkait sulitnya soal UNBK Matematika SMA, sebagai berikut:

  • KPAI mendorong Kemdikbud RI untuk melakukan evaluasi terhadap penyajian soal ujian nasional jenjang SMA yang berlangsung pekan lalu secara transparan, karena ada dugaan mal praktek evaluasi yang menimbulkan ketidakadilan bagi anak-anak peserta UNBK SMA.
  • Ada dugaan mal praktek evaluasi karena, sejumlah soal terindikasi sulit dipahami oleh siswa karena materinya belum pernah diajarkan di kelas.Siswa tidak memahami soal itu karena soal itu tidak mengukur kemampuan siswa terkait materi yang dipelajari. Artinya validitas soal bermasalah. Menguji siswa dengan materi yang tidak pernah dipelajari adalah ketidakadilan.
  • Bisa jadi soal itu bermasalah karena tidak  memiliki daya pembeda. Artinya soal itu tidak bisa membedakan antara siswa yang ada di kelompok atas dan bawah (kemapuan diskriminasi).  Bisa juga karena teks soal itu bersifat ambigu atau multitafsir sehingga dipahami berbeda oleh siswa satu dan siswa lainnya (masalah realibilitas soal). Berbeda dengan tingkat kesukaran, level berpikir tiap soal  ditentukan sejak tahap persiapan pembuatan soal.
  • Dari referensi yang dipelajari oleh KPAI, soal tipe HOTS bukan berarti soalnya harus sulit. Soal tipe Hots pada UNBK adalah soal-soal yang dalam bahasa blue print ujian dikenal dengan kode L3 artinya soal tipe penalaran. Ciri utama soal L3 adalah benar-benar mencoba menghindari soal yang bertipe sekedar ingatan, sebaliknya menuntut siswa untuk berpikir dan menerapkan konsep-konsep yang mereka pelajari pada situasi baru yang tidak familiar atau situasi yang sudah mereka kenal tetapi tidak ada algoritma tunggal yang tersedia untuk menjawabnya, mereka harus melakukan proses berpikir analisis, sintesis, menilai dan mengambil keputusan atas masalah yang disodorkan dalam soal.

“Hal ini berbeda dengan soal sulit (hard), soal yang dikatakan sulit bila dalam menjawabnya membutuhkan banyak langkah penyelesaian, banyak variabel yang tidak diketahui dan biasanya menggunakan banyak operasi matematika untuk menyelesaikannya,” urai Retno.

  • Pembelajaran HOTS menuntut para guru yang mampu meyakinkan siswa bahwa materi yang dipelajari berguna untuk kehidupan sehari-hari. Untuk itu, Penguasaan konsep/teori bukan hanya dihafalkan. Tapi dibawa untuk mampu diaplikasikan dalam hal-hal yang sederhana hingga rumit. Pembuat kebijakan harus bisa merumuskan pembelajaran HOTS yang mampu dikembangkan para guru.

“Kalau Kemdikbud mau adil, maka  yang perlu dibenahi para gurunya untuk melakukan proses pembelajaran HOTS bukan malah berkosentrasi pada UN saja untuk menguji HOTS para siswanya,” ujar Retno.

Berdasarkan lima indikasi di atas, maka KPAI menemukan ada dugaan bahwa Kemdikbud RI telah melakukan pelanggaran hak anak, karena menguji anak-anak dengan soal-soal yang materinya dan jenis soalnya tidak pernah diajarkan, ini adalah mal praktek dalam pendidikan, tepatnya dalam evaluasi. Kalau mal praktek di kedokteran bisa menimbulkan kematian, maka mal praktek di pendidikan bisa merugikan para siswa dan menghambat kualitas pendidikan.

 

Salam hormat,

Retno Listyarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, 085894626212

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rilis KPAI STOP BULLYING dengan Sejumlah artis

PERS RELEASE

KPAI DAN SURYA FILM KAMPANYE STOP BULLYING DI CFD BERSAMA RATUSAN SISWA DAN GURU, SYAHRINI, HOTMAN PARIS, KOMEDIAN DAN SEJUMLAH ARTIS

 Kampanye STOP BULLYING! Yang digagas oleh KPAI dan Surya Film bertujuan untuk mengedukasi masyarakat bahwa bullying sangat mengerikan dampaknya, bagi siapapun, terlebih anak-anak. Kampanye stop bullying diadakan di arena Car Free Day (CFD) di Bundaran HI pada minggu, 13 Mei 2018 mulai pukul enam pagi.

Kampanye stop bullying berlangsung meriah karena diramaikan oleh  sejumlah seleb tanah air seperti: Princess Syahrini, Pengacara Hotman Paris,  Penyanyi Saykoji,  Selegram Young lex,  Tony Q, Joni Iskandar, Gugun, Ridwan Remin (stand up comedy), dan sebagainya.

Selain para artis, kampanye juga dihadiri oleh undangan sekolah yang terdiri dari sejumlah siswa dan guru yang berasal dari berbagai sekolah di Jakarta, seperti : SMAN 7, SMA N 29, SMAN 51, SMAN 53, SMAN 71, SMPN 167, SMPN 106, SD Al Ma’ruf, SDN 02 Cakung, SMPN 62, SMPN 14, MtsN 14, SMP Darul Mukminin Merdeka, dan  SMP Mahasiswa.

“KPAI mengapresiasi inisiasi Surya Film dengan mengajak para artis dan komedian tanah air untuk menyiarakan STOP BULLYING. Peran para artis dan komedian dalam mempengaruhi para penggemarnya akan berdampak sangat signifikan dalam menyerukan stop bullying,”ujar Retno Listyarti.

PERFORMANCE DAN DISKUSI

Berbagai performance bertema “stop bullying” ditampilkan dengan sangat menarik oleh para artis, dimulai dengan penampilan Young Lex dan diakhiri oleh Tony Q.  Menampilkan penyanyi sampai comedian sekelas Ridwan Remin.

Selain Performance dari para seleb tanah air, kegiatan kampanye stop bullying juga menampilkan diskusi berbobot bertema “stop bullying”. Diskusi menghadirkan narasumber dari Pengacara Hotman Paris, Penyanyi Syahrini yang kerap dibully di media social, Retno Listyarti (KPAI),  Elvi Hendrani (Kementerian PPPA), dan ada testimony siswa korban bully.

 Bullying adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan. Bullying biasanya terjadi berulang dalam jangka waktu yang cukup panjang dan umumnya ada relasi tak seimbang antara korban dengan pelaku bullying.

KASUS KORBAN BULLY YANG BUNUH DIRI

“Dampak Bullying di dunia nyata maupun di dunia maya sama bahaya, bahkan beberapa kasus, korban memutuskan bunuh diri karena tidak tahan di bully.  Tercatat, seorang siswi salah satu SMP di Kota Bekasi berinisial Vi memutuskan gantung diri setelah berbulan-bulan dihina sebagai anak tukang bubur,” ujar Retno.

Retno menambahkan beberapa kasus korban bully yang mencoba bunuh diri,” Di Tegal, Jawa Tengah, EH, siswa kelas enam SD, mencoba bunuh diri. Bocah malang ini berusaha mengakhiri hidupnya sendiri karena malu belum membayar uang sekolah. Beruntung nyawa Eko berhasil ditolong.”

Pada tahun 2017, EL(16), siswi di salah satu SMA negeri di Bangkinang, Kampar, Riau, ditemukan tewas tenggelam di sungai. Ada dugaan korban bunuh diri setelah tak tahan di-bully teman-temannya di sekolah.

Pihak keluarga EL menjelaskan  kalau korban selama ini sudah minta pindah sekolah. Alasannya karena korban sering di-bully kawan-kawannya, bahkan sudah beberapa hari terakhir korban sudah tidak mau sekolah lagi. Korban mendesak pihak keluarga segera memindahkannya ke sekolah lain.

 

Salam hormat,

NARAHUBUNG

Retno Listyarti (KPAI),  085894626212

Izmi (Surya Film),081281441948

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN ANAK

 

Guru professional harus mengabdi kepada murid, bukan birokrasi. Puncak dari pengabdian seorang guru adalah ketika ia bisa berbagi pengetahuan dan ketidaktahuan, berbagi keresahan dan harapan dengan murid-muridnya atas persoalan bangsa ini. Dia akan menjadi sahabat bagi murid-muridnya. Jadi, murid bisa saja jadi guru atau sebaliknya. Pendidik yang baik tidak pamer pengetahuannya dan selalu menyadari kekurangannya.

 

Selama orang dewasa seperti guru dan orangtua beranggapan bahwa mendidik dan mendisiplinkan anak adalah dengan hukuman dan kekerasan, maka selama itu pula mata rantai kekerasan tidak akan pernah putus.

 

Pendidikan sejatinya adalah mempertajam pikiran (kritis, analitis dan cerdas) dan menghaluskan perasaan (peduli pada ketidakadilan, masalah di lingkungannya dan menghargai ilai-nilai kemanusian) peserta didik.

 

Saya sangat percaya bahwa mendidik dan mengubah perilaku anak adalah dengan memberikan cinta, kasih sayang dan penghargaan serta reward BUKAN dengan punishment apalagi kekerasan.

 

Perilaku anak 70% adalah meniru lingkungan dan orang dewasa di sekitarnya, jadi kalau sebagai orang dewasa kita mendidik dengan kekerasan maka anak akan merekam itu dan menirunya. Anak belajar bahwa mendidik dan menyelesaikan masalah adalah dengan kekerasan.

 

 

 

 

 

BULLYING JANGAN DIANGGAP REMEH

 

Bullying adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan.

 

Cyber bullying adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui internet

 

Bullying biasanya terjadi berulang dalam jangka waktu yang cukup panjang dan umumnya ada relasi tak seimbang antara korban dengan pelaku bullying.

 

Dampak bullying yang dirasakan anak korban diantaranya adalah mengalami depresi (murung, engan bergaul, ketakutan), Kurang Menghargai Diri Sendiri, memiliki Masalah Kesehatan akibat Psikologis dan Prestasi Akademik Menurun,serta  dapat memiliki Pikiran untuk bunuh diri. Jadi jangan remehkan Bullying!

 

Bullying berdampak negatif terhadap semua pihak yang terlibat, baik terhadap Target (Korban Bullying), Pelaku Bullying, Bystander/Saksi (yang menyaksikan kejadian Bullying), dan terhadap Sekolah jika terjadi di lembaga pendidikan

 

 

BENTUK-BENTUK BULLYING

 

 

Pertama, Bullying fisik, contohnya memukul, menjegal, mendorong, meninju, menghancurkan barang orang lain, mengancam secara fisik, memelototi, dan mencuri barang.

 

 

Kedua, Bullying psikologis, contohnya menyebarkan gosip, mengancam, gurauan yang mengolok-olok, secara sengaja mengisolasi seseorang, mendorong orang lain untuk mengasingkan seseorang secara soial, dan menghancurkan reputasi seseorang.

 

 

Ketiga, Bullying verbal, contohnya menghina, menyindir, meneriaki dengan kasar, memanggil dengan julukan, keluarga, kecacatan, dan ketidakmampuan (contoh: “Eh ada sih pincang lewat”).

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rilis Hasil Pengawasan KPAI di Kendal

PERS RELEASE

TIGA REKOMENDASI KPAI DALAM MENCEGAH KEPALA SMK MEMBUAT PERJANJIAN PENYALURAN KERJA PARA LULUSANNYA

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan pendalaman terhadap kasus dugaan program magang palsu siswa SMK yang melibatkan sejumlah SMK di Kendal (Jawa Tengah) dan Nusa Tenggra Timur (NTT).

Pada (10/4) lalu, KPAI menurunkan tim ke Semarang untuk meminta klarifikasi dan penjelasan dari  pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah,  sekaligus perwakilan  beberapa SMK di Kendal yang melakukan MoU dengan PT Sofia Sukses Sejati. Pertemuan berlangsung di Kantor Dinas Pendidikan  Provinsi Jawa Tengah di jalan Pemuda, Kota Semarang.

“Pertemuan tersebut berlangsung selama sekitar 150 menit dan semua pihak yang dimintai klarifikasi bersikap kooperatif.  KPAI mencoba menggali awal mula MoU antara sekolah dengan  PT Sofia Sukses Sejati, tujuan kerjasama, apakah ada pelibatan Dinas tenaga kerja dan Dinas Pendidikan dalam proses rekruitmen siswa yang mengikuti program kerjasama tersebut, termasuk siapa yang melakukan pengawasan di negara tujuan” urai Retno Listyarti, Komisioner Bidang Pendidikan.

“Selain itu,  modus dan trend yang terungkap akan digunakan KPAI sebagai upaya pencegahan agar seluruh SMK di Indonesia berhati-hati dalam melakukan kerjasama  dengan pihak manapun,  baik di dalam negeri maupun di luar negeri agar dapat menjamin para siswa di eksploitasi tenaganya di luar batas kewajaran dan potensi menjadi korban perdagangan orang,” ujar Ai Maryati Solihah, Komisioner KPAI bidang trafficking dan Eksploitasi.

BUKAN MAGANG TETAPI PENYALURAN TENAGA KERJA

Dari penjelasan MKKS (Musyawarah Kerja Kepala-Kepala Sekolah) SMK Kendal, Kepala SMKN 5 Kendal dan SMK PGRI I Kendal, terungkap bahwa MoU dengan PT Sofia Sukses Sejati  dilakukan oleh seluruh SMK di Kendal, baik negeri maupun swasta. MoU juga bervariasi tahun penadatangannya, namun para kepala sekolah dan jajarannya mengaku bahwa kerjasama dengan PT Sofia bukanlah  program magang, tetapi penyaluran tenga kerja keluar negeri. Dimana para lulusan SMK tersebut akan disalurkan mendapatkan pekerjaan di luar negeri.  Karena siswa yang baru lulus yang diberangkatkan, maka dapat dipastikan sebagaian besar sudah berusia 18 tahun ke atas, yang artinya bukan lagi usia anak.

“Walaupun bukan usia anak, namun MoU yang dilakukan tanpa sepengetahuan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan setempat  sangat berpotensi membahayakan anak-anak yang sedang menempuh pendidikan di SMK tersebut, karena disalurkan kerja keluar negeri dengan cara yang tidak lazim. Pihak sekolah juga mengaku tidak pernah tahu perjanjian kontrak antara siswanya dengan PT Sofia karena langsung ditandatangi oleh si anak dengan pihak PT Sofia,” tambah Retno.

Para Kepala Sekolah menyatakan bahwa pada awalnya penyaluran para siswa mereka bekerja di luar negeri terbilang lancar dan tanpa masalah, bahkan beberapa sukses. Kala itu, para siswa yang baru lulus SMK itu disalurkan ke pabrik-pabrik elektronik di Malaysia.

“Namun, masalah baru muncul saat tahun 2016, dimana para siswa yang semula dalam kontrak akan ditempatkan di perusahaan Kosmetik, ternyata justru di tempatkan di perusahaan sarang Walet, bahkan para siswa lulusan SMK tersebut sempat mengalami penyekapan selama 2 bulan sampai kemudian dibebaskan oleh Polisi Malaysia  atas koordinasi KBRI Malaysia,” jelas Ai Maryati.

REKOMENDASI

Pertama, KPAI berpandangan bahwa, model MoU sebagaimana dilakukan oleh pihak sekolah dengan PT Sofia harus menjadi pembelajaran semua pihak untuk tidak terulang, sehingga  dapat mencegah para lulusan SMK mengalami eksploitasi dan perdangan orang.  Untuk itu, KPAI mendorong Dinas-dinas Pendidikan di berbagai daerah mensosialisasi dan melakukan pengawasn terkait program-program sejenis yang mungkin saja di lakukan oleh SMK-SMK lain di berbagai daerah di Indonesia. Dalam hal, Kemdikbud juga wajib mencegah dengan mengeluarkan regulasi bagi upaya pencegahan.

Kedua, Dalam pengamatan KPAI potensi terjadinya trafficking dan eksploitasi dalam kasus ini tetap harus diwaspadai. Seperti pada proses recruitment dan pengawasan di tempat tujuan.  Oleh sebab itu KPAI mendorong sekolah dan pihak perusahaan harus mengutamakan koordinasi dengan Dinas pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi dalam kebijakan dan persetujuan memberangkatkan siswa lulusan SMK, agar dokumentasi dan managerial perusahaan dipastikan legal, sesuai dengan kontrak kerja dan dapat diawasi secara intensif.

Ketiga, Ada tiga fakta yang memprihatinkan selama proses penyaluran tenaga kerja tersebut pada 2016, yang patut diduga praktik eksploitasi, yakni adanya penyekapan selama 2 bulan sebelum dipulangkan, gaji bulanan tidak sesuai kontrak kerja, dan perbedaan penempatan dari yang disetujui di Indonesia yang kini kasusnya sedang bergulir di Meja hijau, sehingga mengharuskan penegakkan hukum berjalan agar menjadi efek jera bagi para pelaku dan pembelajaran untuk meningkatkan kewaspadaan public.

 

Salam hormat

Retno Listyarti,  Komisioner KPAI Bidang Pendidikan

Ai Maryati Solihah,  Komisioner KPAI Bidang Trafficking dan Eksploitasi anak

Posted in Uncategorized | Leave a comment

RILIS KPAI DARI PENGAWASAN DI MAROS

PERS RELEASE

KPAI DAN KPPPA MENDORONG PEMBANGUNAN JEMBATAN SEMENTARA BAGI ANAK-ANAK DESA BONTO MATINGGI  UNTUK KE DAN DARI SEKOLAH

KPAI menerima informasi bahwa puluhan anak di seberang sungai Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tompo Bulu, kabupaten Maros, Sulawesi selatan harus berjuang menyebrang sungai dengan arus yang cukup deras untuk berangkat dan pulang sekolah setiap harinya. Jika musim hujan, air sungai naik dan arusnya juga semakin deras, sehingga membahayakan jiwa anak-anak yang menyebrang untuk bersekolah.

Atas dasar informasi tersebut, maka KPAI berkoordinasi dengan Elvi Hendrani, Asisten Deputi Bidang Pendidikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) dan kami sepakat untuk sama-sama meninjau lokasi. KPPPA menurunkan tim sebanyak 5 orang, termasuk 2 fasilitator Sekolah Ramah Anak (SRA) di Maros dan Makassar. Peninjauan lapangan dilakukan pada 27-29 April 2018.

Peninjauan ke lokasi adalah untuk: (1) memastikan jumlah anak sekolah yang setiap harinya, minimal 2 kali harus menyebrang sungai, (2) mendengarkan suara anak-anak, termasuk kondisi sungai yang diseberangi setiap hari, (3) memastikan rencana pembuatan jembatan dengan menggunakan dana desa, termasuk perkiraan waktu selesainya proses  pembangunan.

HASIL PENGAWASAN

  1. Jumlah anak yang setiap hari menyeberang sungai untuk bersekolah mencapai lebih dari 30 anak, terdiri dari siswa SD dan SMP.
  2. SD terdekat adalah SDN 30 Inpres Gantarang, Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tompo Bulu yang berjarak sekitar 3 kilometer dari pinggir sungai. Gedung SD negeri ini juga cukup memprihatinkan, ada 2 ruang kelas yang rusak, namun tak kunjung mendapat bantuan perbaikan, padahal sudah cukup lama rusaknya.
  3. Anak-anak yang di wawancarai saat pengawasan menyampaikan rasa takutnya setiap kali akan menyeberang sungai, apalagi jika air sedang tinggi dan arus cukup deras, mereka harus naik ban yang diatasnya diberi papan dan duduk diatas papan, kemudian ban akan ditarik oleh anak lain di seberang sungai.
  4. Ketika air agak surut, anak-anak tersebut bisa menyebrangi pinggiran bendungan di sungai tersebut (yang lebarnya sekitar 40 cm dan panjang 130 meter. Anak-anak mengatakan bahwa saat menyebrang dengan sisi pinggir bendungan tersebut arusnya terasa cukup deras dan butuh keseimbangan badan.
  5. Ada orangtua siswa yang mengaku pernah terjatuh saat menyeberang dengan menggunakan pinggir bendungan dan terbawa aus, padahal sungainya peuh dengan batu-batu. Karena, anak-anak yang masih SD rata-rata diantar ibunya saat ke sekolah, sebab sang ibu khawatir keselamatan anak-anaknya saat menyebarang sungai tersebut.
  6. Tim juga mendapatkan informasi bahwa banyak siswa tertinggal mengikuti pelajaran saat musim hujan tiba di daerah tersebut, akibatnya banyak anak yang mengalami kesulitan mengejar ketertinggalan pembelajaran di kelasnya. Hal ini terntu sangat merugikan anak-anak tersebut.
  7. Di lokasi ditemukan pondasi jembatan di kedua sisi  sungai, ternyata pondasi itu dibangun sejak 2015, namun tidak dilanjutkan lagi hingga 2018, sehingga pembangunan jembatan penyebarangan memang tidak rampung pembangunannya hingga sekarang.
  8. Menurut pihak pemerintah kabupaten, pihak desa tidak pernah melaporkan  permasalahan pembangunan jembatan yang belum rampung tersebut. Sehingga pemda juga tidak mengetahui bahwa ada aaak-anak sekolah yang harus bertaruh keselamatan saat berangkat ke sekolah setiap harinya.
  9. Temuan lapangan menunjukkan  bahwa sudah ada koordinasi antara dinas PPPA kabupaten Maros dengan pemerintah desa dan kecamatan. Dinas PPPA Kabupaten Maros juga telah turun ke lokasi, dan dari hasil koordinasi, pihak Dinas PPPA berjanji akan melaporkan perkembangan hal ini satu bulan ke depan ke KPAI dan KPPPA.

REKOMENDASI

Pertama, KPAI mengapresiasi KPPPA yang sudah cepat tanggap dalam menangani permasalahan ini dan berupaya memastikan perlindungan  dan keselamatan anak-anak di desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tompo Bulu, kabupaten Maros, Sulawesi selatan, bahkan mengajak KPAI meninjau langsung ke lokasi.

Sebagai lembaga pengawas perlindungan anak, KPAI mendorong pihak KPPPA untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten, terutama  Dinas PPA Kabupaten Maros dalam upaya mengawal pembangunan jembatan penyebrangan di desa tersebut sampai selesai, demi keselamatan dan upaya pemenuhan hak-hak anak di desa Bonto Matinggi.

Kedua, KPAI mengapresiasi kepdeulian dan inisiasi masyarakat dalam penggalangan dana pembangunan jembatan melalui kitabisa.com, terpantau pada pukul 09.21 wita (25/4) sudah mencapai Rp 188.633.247 atau 94 persen dari total target Rp 200 juta. Jumlah total donasi, sebanyak 655 orang, tersebar dari seluruh Indonesia.

Sayangnya, dana ini ditolak oleh pemerintah kabupaten Maros untuk membangun jembatan yang dimaksud dengan alasan sudah dianggarkan dalam dana desa sebesar Rp 350 juta pada APBD perubahan tahun 2018. Kalau sudah dianggarkan APBD atau dana desa memang tidak bisa menerima dana masyarakat.

Namun, mengingat proses pembahasan perubahan yang masih memakan waktu dan pembangunan jembatan yang juga butuh waktu yang tidak singkat, padahal anak-nak setiap hari masih harus menyeberang sungai saat menuju dan pulang sekolah, maka sambil menunggu jembatan jadi beberapa bulan lagi, KPAI mendorong  Pemda Maros menyetujui pembangunan jembatan sementara, bisa menggunakan bambu yang banyak terdapat di  desa Bonto Matinggi.

Pembiayaan bisa diambil dari sebagian hasil sumbangan masyarakat yang sudah terkumpul. Keselamatan anak-anak dan kepentingan terbaik bagi anak harus dikedepankan dalam permasalahan ini. Untuk itu, KPAI kan segera bersurat kepada Bupati Maros menyampaikan rekomendasi dari hasil pengawasan.

Jakarta, 30 April 2018

Narahubung:

Retno Listyarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, 0858-9462-6212

Elvi Hendrani, Asdep Pendidikan KPPPA, 0813-8158-0166

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Retno Listyarti Lolos Fit And Profer Test DPR

https://news.detik.com/berita/d-3524352/dpr-sahkan-9-komisioner-kpai-baru-termasuk-3-petahana

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Retno Listyarti Terpilih Menjadi Komisioner KPAI

https://www.jawapos.com/read/2017/06/12/137007/retno-listyarti-dari-kursi-kepala-sekolah-ke-komisioner-kpai

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

http://m.metrotvnews.com/news/peristiwa/5b2jMwdb-retno-listyarti-dilantik-sebagai-sekjen-fsgi-periode-2016-2021

http://m.metrotvnews.com/news/peristiwa/5b2jMwdb-retno-listyarti-dilantik-sebagai-sekjen-fsgi-periode-2016-2021

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Peran KPAI Dalam Membangun Strategi Pendidikan Anti Kekerasan di Pendidikan Formal

Oleh : Retno Listyarti

PENDAHULUAN

Dunia Pendidikan kembali berduka, karena terjadinya kembali kekerasan di pendidikan yang merengut korban jiwa anak-anak kita tercinta. Belum selesai keterkejutan akibat meninggalnya siswi SMKN 3 Padang Sidempuan, Sumatera Utara pada 10 April 2017, karena bunuh diri dengan meminum racun tanaman yang dipicu oleh dugaan intimidasi yang diterima dari sejumlah oknum guru di sekolahnya. Kita kembali dikejutkan dengan tewasnya siswa  SMA Taruna Nusantara karena ditusuk benda tajam oleh seniornya. Bahkan baru saja terjadi, peristiwa tewasnya seorang taruna Akademi Polisi (Akpol) akibat kekerasan fisik yang diterima dari seniornya.

Ironisnya, kegiatan sekolah atau kampus, untuk ekstrakurikuler tertentu yang dilakukan di luar sekolah pun dapat merengut nyawa. Masih segar dalam ingatan kasus meningalnya tiga mahasiwa Universitas Islam Indonesia (UII) pada Januari 2017 akibat penyiksaan fisik saat Pendidikan Dasar (Diksar) Kelompok Mapala. Hal serupa juga pernah dialami dua siswa SMAN 3 Jakarta yang meninggal karena mengikuti Diksar Kelompok Pecinta Alam sekolah tersebut. Secara kebetulan, semua peristiwa ini terjadi karena adanya campur tangan alumni, bukan hanya siswa/mahasiswa senior.

Beberapa tahun terakhir ini perundungan atau kekerasan kerap terjadi bahkan semakin masif dan mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di jenjang pendidikan tinggi dan menengah, tetapi juga di jenjang pendidikan dasar. Masih kuat dalam ingatan kisah tewasnya Ringgo, siswa SDN 09 Makassar Jakarta Timur di sekolah pada tahun 2014  karena kekerasan fisik yang dilakukan teman sekolahnya, dan setahun kemudian kembali tewas siswa SDN 07 Pagi Kebayoran Lama Utara (Jakarta Selatan) karena kekerasan fisik yang dilakukan teman sekelasnya. .

Sulit dibayangkan bahwa hal tersebut terjadi di lingkungan sekolah, pada jam sekolah dan pada jenjang sekolah dasar (SD). Lebih memprihatinkan lagi bahwa peristiwa ini berulang terjadi, kenapa tidak ada pembelajaran dari kasus sebelumnya?  Mengapa kekerasan yang terjadi di pendidikan tidak berkurang apalagi berhenti, bahkan dari waktu ke waktu semakin masif dan memakan korban jiwa. Apa yang selama ini sudah dilakukan oleh pihak-pihak berwenang yang terkait dengan upaya menghentikan kekerasan di pendidikan? Seperti apa pula peran KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) selama ini untuk mencegah dan menangani perundungan di sekolah?

Berbagai contoh kasus tersebut mencerminkan bahwa sekolah tidak lagi menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan Plan Internasional dan ICRW (International Center for Research on Women) pada 2014, yang  mengungkapkan bahwa 84% siswa atau 7 dari 10 siswa di Indonesia pernah mengalami kekerasan di sekolah, di mana 43 persen di antaranya tak melakukan apa pun saat melihat tindak kekerasan di sekolah.

Di luar kekerasan yang bersifat fisik, anak-anak juga berbagi tentang penggunaan kata-kata yang mempermalukan, bahasa kekerasan, dan bentuk-bentuk emosional lain yang menjadikan sekolah tak lagi aman dan nyaman buat peserta didik.

Bahkan yang lebih buruk, anak-anak merasa tak memiliki orang dewasa untuk mengadu. Orang dewasa dianggap abai terhadap pengalaman kekerasan yang dimiliki anak. Hal ini berdampak besar bagi kesehatan psikologis mereka.Di berbagai kasus, kekerasan menjadi hal biasa, dan itu menjadi normal bagi anak-anak, di mana mereka tak melaporkan perilaku itu, dan tidak menganggapnya sebagai satu kesalahan.

Setidaknya 70 persen anak di Indonesia pernah menyaksikan kekerasan, baik berupa perundungan, penganiayaan verbal, psikologis, maupun penganiayaan di dunia nyata maupun di dunia maya. Permasalahannya, anak-anak tak mengetahui tempat atau saluran mereka bisa melaporkan kejahatan tersebut. Selain itu, data Badan PBB untuk Anak-anak (Unicef) menyebutkan, satu dari tiga anak perempuan dan satu dari empat anak laki-laki mengalami kekerasan di Indonesia.

Sebuah riset yang dilakukan oleh LSM Plan International dan International Center for Research on Women (ICRW) mendapati bahwa 84 persen anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah, angka ini lebih tinggi dari tren di kawasan Asia yaitu 70 persen. Riset yang dirilis awal Maret 2015 itu dilakukan di lima negara Asia: Hanoi (Vietnam), Siem Reap (Kamboja), Distrik Sunsari (Nepal), Distrik Umerkot (Pakistan), Jakarta dan Kabupaten Serang (Indonesia).Survei dilakukan pada Oktober 2013 hingga Maret 2014 dengan melibatkan 9.000 siswa usia 12–17 tahun, guru, kepala sekolah, orang tua, dan perwakilan LSM.

Walau Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan, peraturan Mendikbud dan instruksi pemerintah untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak. Namun, penerapan yang belum optimal membuat anak-anak Indonesia belum sepenuhnya terlindungi.

Beberapa contoh peraturan terkait hak anak ialah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Instruksi Presiden No 5/2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak, UU No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulaan Tindak Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan. Namun, penerapan perangkat hukum itu masih terbentur beragam kendala, seperti ketidaktahuan masyarakat dan kurangnya komitmen pemerintah daerah.

PERMASALAHAN

Meski ada peraturan mengenai perlindungan terhadap anak, namun kekerasan yang dialami anak tidak menurun bahkan cenderung semakin mengerikan. Contohnya, peristiwa pengeroyokan siswa SD terhadap teman perempuannya yang terjadi di jam belajar  di salah satu sekolah di Padang, atau penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang siswi SMA di Jogjakarta hanya karena tato hello kitty, atau seorang siswa tega menebas lengan teman sekolahnya karena dipicu kecemburuan di Surabaya, atau tawuran siswa SMA di Jakarta yang merengut nyawa, dan masih banyak lagi. Artinya, ini menunjukan ada masalah dengan pendidikan di negeri ini, harus ada revolusi mental di dunia pendidikan.

Makalah ini akan membahas hal-hal sebagai berikut : Pertama, berbagai bentuk dan kasus kekerasan dalam pendidikan di Indonesia yang semakin masif terjadi di berbagai jenjang pendidikan dan makin mengkhawatirkan jika tidak ditangani dengan serius. Kedua, mengidentifikasi penyebab mengapa kekerasan di sekolah terus terjadi. Ketiga, sistem dan program yang ditawarkan untuk mengatasi kekerasan di sekolah. Keempat, memberikan rekomendasi kepada pihak dan instansi terkait.

 

PEMBAHASAN

Persoalan kekerasan dalam pendidikan tidak bisa diatasi secara parsial dengan melihatnya kasus per kasus. Darurat kekerasan itu sudah menjadi masalah sistemis yang melahirkan kultur kekerasan dalam lingkungan pendidikan.Pelaku penganiayaan Arfiand, misalnya, sudah pernah diper ingatkan atas perbuatan kekerasan yang pernah dibuatnya.Namun, sayangnya, sistem komunikasi dan cara pengelolaan kegiatan pendidikan di sekolah tidak didesain untuk segera mendeteksi adanya perilaku kekerasan dan prosedur penanganannya.

Kasus Oka menunjukkan akar persoalan lain yang tidak kalah serius. Tawuran terpicu hanya karena pelaku mengidentifikasi musuh dari pakaian seragamnya. Rupanya, pakaian seragam bisa menjadi sumber terpicunya tawuran.Tentu, pemaknaan bahwa seseorang berseragam tertentu yang kemudian diidentifikasi sebagai musuh dan menjadi pemicu tawuran tidak berdiri sendiri. Ia ada dalam konteks konstelasi pengetahuan umum pelaku, bahwa seragam itulah yang membedakan diri mereka dengan yang lain. Seragam telah mengotak-ngotakkan dan membedakan, menentukan batas identitas yang jelas antara kami dan mereka.

Kasus di SMAN 70, yang membuat pihak sekolah mengeluarkan kebijakan mengembalikan siswa pelaku perundungan ke orangtua, memiliki akar kekerasan berbeda. Di sekolah itu, kultur senioritas yang terjadi. Tindakan kekerasan pun tidak lagi dilakukan di lingkungan sekolah, tapi di luar sekolah. Kuatnya perilaku kekerasan itu bahkan bisa membungkam korban untuk tidak melaporkan kepada pihak sekolah. Ada ketidakpercayaan pada pihak sekolah untuk melaporkan perilaku kekerasan karena akan berakibat fatal bagi korban dalam proses pendidikan selanjutnya.

Kekerasan sudah menjadi laten dan kurikulum tersembunyi. Hal seperti itu sering kali tidak dapat terdeteksi. Kekerasan dalam pendidikan sudah menjadi kultur yang tak mampu diatasi, bahkan oleh pemimpin sekolah sekalipun. Bila kekerasan sudah menjadi cara bertindak, untuk tidak mengatakan budaya, solusi punitif bagi penanggung jawab dan pelaku sesungguhnya tidak akan menyelesaikan persoalan. KPAI sudah sepatutnya bersinergi dengan pihak-pihak terkait untuk berperan aktif mencegah dan menangani kekerasan dalam pendidikan formal yang makin masif terjadi.

Kekerasan Fisik dan Verbal

Tahun 2014  kita terkejut dengan kematian Pandian Prawirodirya Arfiand, siswa SMAN 3 Jakarta, setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pecinta alam. Tak lama sesudah itu, Arfiand Caesar Al Irhami menyusul akibat mengikuti kegiatan yang sama. Oka Wira Satya juga meninggal sia-sia karena tawuran. Kekerasan demi kekerasan terjadi dalam lembaga pendidikan kita. Yang terbaru ialah kasus bullying di SMAN 70.

Tidak hanya di Jakarta, kasus kekerasan yang dilakukan para pelajar juga terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, misalnya saja video pemukulan seorang siswi SD di Sumatera Barat yang dilakukan oleh para siswa di kelas tersebut saat jam belajar.  Atau kasus di luar sekolah, tetapi masih melibatkan teman sekolahnya, misalnya kasus Yoga Afriaji (14), siswa SMP Cilongok, Purwokerto (Jawa Tengah) yang tewas dibunuh kawan sekolahnya sendiri dengan menggunakan golok karena pelaku merasa sering diejek dan dihina oleh korban.

Di Bekasi korban bullying bahkan sampai bunuh diri karena merasa tertekan dan malu terus menerus diejek “anak tukang bubur”. Guru dan walikelas mengetahui ejekan tersebut, namun tidak peka untuk menghentikan sehingga korban yang secara psikis tertekan tidak merasa mendapatkan empati dari orang dewasa di lingkungan sekolahnya dan korbanpun putus asa sampai kemudian memutuskan mengakhiri hidupnya.

Di Jogjakarta juga terjadi bullying yang dialami seorang siswi oleh beberapa siswi teman sekolahnya hanya gara-gara atribut “hello kitty” yang dipakai korban. Korban di sekap dan mengalami kekerasan fisik yang dilakukan sejumlah pelaku yang notabene semuanya perempuan. Ada dugaan, pihak sekolah tidak bisa diharapkan menyelesaikan masalah ini, sehingga orangtua korban lebih memilih melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian.

Bahkan pada April 2017, seorang siswi SMKN 3 Padang Sidempuan yang bernama Amelya Nasution nekat bunuh diri setelah mendapatkan kekerasan verbal dari oknum guru di sekolahnya. Amel diduga diintimidasi akibat percakapan di media social Facebook terkait kebocoran kunci jawaban esai ujian sekolah untuk mata pelajaran Penjaskes.

Selain Amel ada sejumlah siswi juga mengalami kekerasan verbal dari oknum guru   SMKN 3 Padang Sidempuan, terkait kekerasan verbal  yang dilakukan oknum guru berinisial KS terhadap SY; IG; PNMM; KS dan SA. Kelima siswi  tersebut dipanggil oleh pihak sekolah yang diwakili oleh oknum guru KS karena belum membayar iuran Pengelolan Usaha (PU) sebesar Rp 400 ribu. Oknum guru KS menyarankan  para siswi yang menunggak iuran itu menjual dirinya di tempat huburan malam, agar iuran PU tersebut bisa mereka lunasi. Kelima siswi tersbut sontak menangis karena merasa martabatnya direndahkan.

Kekerasan di pendidikan formal, ternyata tidak hanya terjadi di sekolah-sekolah di perkotaan, di daerah-daerah terpencil juga terjadi, misalnya viralnya video guru perempuan menampar beberapa siswi di SMAN 1 Tanibar Selatan Saumlaki Maluku Tenggara karena para siswi terindikasi indipliner. Padahal sejatinya, kekerasan fisik di pendidikan tidak dibenarkan dengan alasan mendisiplinkan siswa sekalipun.

Kejadian  seperti di Maluku Tenggara tersebut mungkin hanya gunungan es karena di duga kuat banyak kekerasan fisik di pendidikan formal yang dilakukan oleh oknum-oknum guru atas nama pendisiplinan.  Di era sekarang kita dapat mengetahui yang terjadi di daerah terpencil tersebut karena adanya video yang mungkin dibuat secara diam-diam dan kemudia viral di media social.

Kekerasan Seksual

Lingkungan sekolah dan rumah kerap menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Pada awalnya kita semua mengira bahwa sekolah dan rumah adalah tempat aman bagi anak, namun pada kenyataannya kerap terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak di kedua tempat tersebut.
Meski pemerintah sudah mengeluarkan pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, namun pelaksanaan dilapangan hingga level terbawah seperti di lingkungan keluarga dan sekolah belum terasa.  Dari  beberapa kasus yang terungkap,  kekerasan seksual di sekolah kerap dilakukan oleh guru, meski ada juga kasus-kasuskekerasan seksual yang dilakukan oleh sesama peserta didik. Hal inilah yang kerap dikhawatirkan orangtua saat menitipkan anaknya di sekolah.
Pada Februari 2017 Jajaran Polres Garut menangkap seorang guru laki-laki berinisial RG (23) yang diduga melakukan pencabulan kepada puluhan siswa di Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan dugaan pencabulan terhadap puluhan siswa Sekolah Dasar (SD). Modus yang dilakukan oknum guru  tersebut berperan seolah menjadi dokter dengan memeriksa tubuh siswa. Hal tersebut berdasarkan laporan dari orang tua siswa pada 17 Februari 2017 yang melaporkan anaknya menjadi korban pencabulan sang guru.

 

Kasus pelecehan kepada anak terjadi di Batam yang menimpa LW, satu diantara siswa dari satu sekolah swasta di Komplek Ruko Aku Tahu, ‎Sei Panas.Saat ditanyai, barulah LW mengaku mengalami perbuatan tidak senonoh dari oknum guru matematikanya berinisial Ar, yang merupakan Warga Negara Asing (WNA).

 

Korban mengaku pernah dikejar lalu dirangkul dari belakang. Kening bagian samping kirinya dikecup. Sampai pernah guru yang merangkap jadi guru Bahasa Inggris itupun meraba dadanya, kemudian merogoh kantung bajunya. Alasannya mau lihat berapa sih uang di sakunya. Ulah oknum guru asal Filipina tersebut bukan pertama kalinya. Sebelumnya, oknum guru yang sama pun pernah melakukan hal tersebut ke siswa lain yang duduk di kelas IV.

 

Kekerasan seksual di sekolah juga menimpa siswa berkebutuhan khusus di SLB Muaro Jambi, Provinsi Jambi pada tahun 2016. SLB Muaro Jambi adalah SLB dengan pola Boarding School karena para siswanya berasal dari daerah yang cukup jauh dari sekolahnya. Saat berada di sekolah itulah 9 siswa SLB Muaro Jambi mengalami pencabulan oleh seorang oknum guru.

 

Pencabulan dilakukan dengan modus pelaku mengajak korban ke kamar si oknum guru di lingkungan asrama, kemudian korban diajak menonton film porno, setelah itu korban di sodomi oleh pelaku. Kasus ini terungkap  setelah lima guru/karyawan sekolah tersebut didampoingi oleh pengawas sekolah melaporkan kasus pencabulan tersebut ke polisi.

 

Uniknya kepala sekolah justru melindungi pelaku pencabulan, bahkan mengintimdasi para guru/karyawan yang ikut melaporkan pelaku ke pihak berwajib. Kepsek juga menyediankan bantuan pengacara untuk pelaku. Kepsek pun tidak dicopot oleh Dinas Pendidikan setempat meski pengadilan negeri Muara Jambi sudah memvonis pelaku bersalah dengan hukuman penjara selama 14 tahun.

 

Kekerasan seksual di sekolah pada umumnya dilakukan oleh para oknum guru. Hal ini terjadi karena relasi yang tidak seimbang antara guru – murid. Otoritas yang dimiliki guru membuat para korban yang nootabene muridnya tidak berdaya dan kerap tak berani melaporkan pelaku ke pihak sekolah. Beberapa kasus yang terungkap pun karena kepekaan orangtua korban yang melihat perubahan pada diri korban, misalnya menjadi murung dan ketakutan jika harus ke sekolah.

 

Kekerasan Financial

Ada orangtua yang anaknya bersekolah di sebuah sekolah ternama di Jakarta mengeluhkan bahwa anaknya mengalami “kekerasan financial”. Istilah kekerasan financial yang diucapkannya membuat saya terkejut dan ingin tahu lebih dalam. Di jelaskan bahwa hal itu merujuk pada pemerasan atau pemalakan terselubung siswa senior terhadap junior yang terjadi secara sistemik dan terstruktur di lingkungan sekolah. Biasanya dalih yang digunakan adalah mencari pendanaan untuk pentas seni dan olahraga yang dikenal dengan “festival BL”.

Percakapan itu berlangsung antara tahun 2010-2012 dan saat itu hanya sekolah tersebut yang mampu menyelenggarakan pentas seni budaya dan olahraga dengan pembiayaan hingga ratusan juta rupiah. Pola penggalangan dana yang dilakukan salah satunya adalah kewajiban siswa junior menyetor sejumlah uang setiap minggu per kelas ke siswa senior yang menjadi panitia pelaksana, selama jangka waktu beberapa bulan. Disiapkan sanksi jika setoran tidak memenuhi target yang diminta. Hal ini ternyata sudah berlangsung bertahun-tahun di sekolah tersebut sehingga menjadi budaya yang terwariskan. Budaya kekerasan financial ini teryata sekarang ditemui juga dibeberapa sekolah ngetop lainnya. Ada peniruan dari praktik ini karena terjadi “pembiaran” dari pihak management sekolah maupun birokrasi pendidikan untuk menghentikan kekerasan financial tersebut.

Kekerasan financial kini marak terjadi di sekolah-sekolah favorit di berbagai kota besar di Indonesia dengan dalih membuat pentas seni berbiaya ratusan juta. Para siswa junior ini kelak akan “membalas dendam” yang sama kepada juniornya saat mereka menjadi siswa senior di sekolah-sekolah tersebut.

Walaupun kekerasan financial sekilas nampak lembut, terselubung dan seolah mendidik adik-adik kelasnya untuk bekerja keras dalam tim, namun dampak kekerasan financial tidak bisa diremehkan dan wajib diwaspadai. Untuk itu diperlukan kerjasama dan dukungan semua pihak,, mulai dari guru, orangtua, siswa, dan kepala sekolah. Kepala sekolah juga tidak bisa membenahi sendirian tanpa dukungan dari birokrasi pendidikan di daerah dan juga di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Saya pernah membuat program kelas parenting untuk orangtua saat menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah menengah atas yang memiliki budaya kekerasan cukup masif, dan hasilnya cukup efektif. Banyak orangtua siswa yang memiliki inisiasi dan keberanian melaporkan kasus bully yang dialami anak-anaknya. Rata-rata laporan adalah kekerasan financial, yaitu berupa pemerasan siswa senior terhadap juniornya. Jenisnya mulai dari diminta membelikan semangkok bakso dan diantar ke kelas sang senior, permintaan soft drink kaleng, snack basah, sampai dipalak mengisi pulsa hingga puluhan kali. Ada juga pemalakan mahal berupa pembelian lipstick bermerek dan baju bermerek.

Pelaporan rata-rata dilakukan oleh para orangtua (ortu) siswa yang anaknya menjadi korban, namun para ortu pun melakukannya tanpa sepengetahuan anak-anaknya. Jika pelaporan dilakukan siswa, umumnya mereka bukanlah korban tetapi saksi dari kekerasan tersebut. Korban, saksi dan pelapor seluruhnya mendapat jaminan perlindungan dari sekolah dan identitasnya dirahasiakan.

Selain pola pemalakan yang sifatnya individual, ada juga yang sifatnya kolektif,  tersistematis dan terstruktur, yaitu pembiayaan kegiatan-kegiatan pentas seni dan olahraga yang bisa membutuhkan anggaran hingga di atas Rp 1 Milyar sekali penyelenggaraan berdasarkan laporan tertulis yang saya dapatkan. Dalam laporan tersebut, para siswa junior diwajibkan menyumbang Rp 450 ribu/siswa untuk kegiatan tersebut dan masih wajib “mengamen” untuk mengumpulkan dana hampir setiap minggu selama kira-kira 3-6 bulan. Aktivitas wajib ngamen ini yang berdampak pada turunnya prestasi belajar siswa junior di sekolah tersebut karena kelelahan dan tidak focus belajar lagi.

Sumbangan para siswa junior bisa mencapai angka lebih dari setengah milyar rupiah hanya dalam tempo 6 bulan atau rata-rata setoran mencapai Rp 100 juta per bulan. Jumlah fantastic ini tentu lebih besar dibandingkan sponsor dan hasil penjualan tiket.

Kasus pemerasan financial tersebut mencerminkan bahwa sekolah tidak lagi menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Hasil penelitian Plan Internasional dan ICRW (International Center for Research on Women) pada 2014, yang  mengungkapkan bahwa 84% siswa atau 7 dari 10 siswa di Indonesia pernah mengalami kekerasan di sekolah, di mana 43 persen di antaranya tak melakukan apa pun saat melihat tindak kekerasan di sekolah.

Walaupun penelitian tersebut tidak menyebutkan istilah kekerasan financial, namun penelitian ini mengungkapkan selain di luar kekerasan yang bersifat fisik, anak-anak juga berbagi tentang penggunaan kata-kata yang mempermalukan, bahasa kekerasan, dan bentuk-bentuk emosional lain yang menjadikan sekolah tak lagi aman dan nyaman buat peserta didik.

Bahkan yang lebih buruk, anak-anak merasa tak memiliki orang dewasa untuk mengadu. Orang dewasa dianggap abai terhadap pengalaman kekerasan yang dimiliki anak. Hal ini berdampak besar bagi kesehatan psikologis mereka.Di berbagai kasus, kekerasan menjadi hal biasa, dan itu menjadi normal bagi anak-anak, di mana mereka tak melaporkan perilaku itu, dan tidak menganggapnya sebagai satu kesalahan.

Para orangtua yang melapor pun rata-rata tidak mendapatkan laporan langsung dari sang anak, tetapi dari orang ketiga, misalnya Pekerja Rumah Tangga (PRT)-nya yang kerap diminta mengisi pulsa dari siswa senior yang memalak, atau sang anak berkeluh kesah dengan PRTnya sambil wanti-wanti untuk jangan sampai diketahui ortunya. Tampak sekali sang anak takut bicara dengan orangtua karena khawatir dampak baginya dikemudian hari setelah pelaporan kepada pihak sekolah.

Orang dewasa di sekolah pun dianggap tidak mampu menjadi pelindung bagi para siswa junior yang mengalami kekerasan. Bahkan dalam suatu seminar pendidikan bertema “kekerasan di sekolah” (2014), ada seorang guru dari sekolah ternama di Kebayoran Baru yang menyatakan ketidakberdayaan guru menangani para pelaku kekerasan di sekolah, karena berdasarkan pengalaman di sekolah tersebut sang guru juga mendapat ancaman jika berani memproses pelaku kekerasan, teror biasanya dilakukan di luar sekolah dengan meminjam tangan pihak ketiga.

Bahkan, saat menjadi kepala sekolah dan saya menskorsing para pelaku pengeroyokan, maka berbagai teror dan ancaman pun bertubi-tubi saya terima, mulai dari di laporkan ke Polda Metro Jaya oleh orangtua pelaku, diancam dibunuh setelah pengumuman kelulusan oleh para siswa melalui percakapan line yang bocor, sampai yang terberat adalah mendapat tekanan birokrasi pendidikan.

Identifikasi dan Benang Merah Persoalan

Kecenderungan pemerintah untuk mengambil kebijakan reaktif mencopot jabatan kepala sekolah, memecat guru, mengeluarkan siswa, dan menyerahkan mereka kepada aparat penegak hukum bisa menjadi sebuah kebijakan tanpa makna. Berbagai cara itu tetap tidak dapat menjawab pertanyaan, mengapa kekejaman antarteman dan sesama siswa bisa terjadi di luar kontrol dan kendali guru atau orang dewasa yang mestinya bertanggung jawab pada keamanan dan keselamatan siswa. Kultur pendidikan apa yang sedang kita bangun di sekolah-sekolah kita?

Perundungan dalam lembaga pendidikan selalu melibatkan banyak pihak dan faktor, seperti lingkungan sekolah, corak relasional antara individu dalam lingkungan pendidikan, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya komunikasi dengan orangtua, dan rapuhnya sistem pendidikan dan aturan untuk menjaga dan melindungi keamanan siswa. Karena perilaku perundungan begitu kompleks, kiranya penyelesaian persoalan kekerasan dalam pendidikan juga harus komprehensif, menyeluruh, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Berbagai kekerasan di sekolah, tidak dapat diselesaikan dari satu sektoral saja. Namun, banyak pihak yang harus turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tak hanya guru, orangtua dan siswa juga harus diberi pendidikan untuk menjauhi tindakan bullying. Para guru juga harus dibekali ilmu psikologi anak dan ketrampilan mencegah dan menangani kekerasan di sekolah, yang lebih utama adalah dukungan dan perlindungan dari birokrasi pendidikan terhadap kepala sekolah yang berupaya menciptakan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didiknya. Impunitas bagi para pelaku kekerasan tidak akan pernah memutus mata rantai kekerasan di sekolah.

Aktor Pelaku Kekerasan di Sekolah

Aktor pelaku kekerasan di sekolah diantaranya adalah kepala sekolah terhadap guru, guru senior terhadap guru junior, guru terhadap siswa, siswa terhadap guru, siswa terhadap sesama siswa, dan siswa senior kepada siswa junior.

Jika mengamati kasus dan pelaku versus korban, maka kita akan menemukan benang merah persoalan, diantaranya : (1) adanya relasi tak seimbang antara korban dengan pelaku; (2) korban kerap kali sulit bersuara karena tidak ada sistem pengaduan yang melindungi korban maupun saksi; (3) ada budaya kekerasan yang terjadi di sekolah yang dicontoh dan diwariskan sehingga mengkristal dan melahirkan peniruan; (4) Impunitas terhadap pelaku kerap dilakukan atas nama baik sekolah, akibatnya tidak ada efek jera pada pelaku sehingga yang bersangkutan akan mengulangi perbuatannya; (5) Sistem Persekolah di Indonesia yang tidak kritis mengakibatkan  ketidakmampuan peserta didik untuk berdialog, inilah salah satu akar dari rantai kekerasan yang selalu mencengkeram dunia pendidikan kita.

Wajah kekerasan dalam perploncoan atau pelatihan, dalam proses pembelajaran ataupun kultur sekolah/perguruan tinggi sepertinya sudah menjadi tradisi yang diwariskan dalam pendidikan di Indonesia.Rekam jejak rantai kekerasan ini sudah terpatri dalam memori generasi sebelumnya, yang menganggap ritus kekerasan sebagai bagian yang bernilai dalam pendidikan mereka.

Ingatan historis kekerasan secara tak sadar membentuk habitus dan kultur kekerasan dalam dunia pendidikan dan masyarakat. Dalam habitus dan kultur kekerasan, tindakan kekerasan fisik dan verbal bagi publik dianggap wajar, bahkan mendidik.

Dalam logika ini, proses “mendidik” terjadi dalam proses: pembangkangan – pendisiplinan melalui kekerasan – keberhasilan yang dicirikan melalui kepatuhan dan konformitas peserta didik pada perspektif dan sikap yang dianggap guru/dosen/instruktur benar.

Pedagogi seperti inilah yang membentuk generasi sebelumnya dan diyakini masih diterapkan hingga kini. Habitus dan kultur kekerasan ini tidak terlepas dari konteks sosio-kultural-historis bangsa di mana kultur militeristik pernah sangat dominan.

Kultur pendidikan dengan metode intimidatif, militeristik, dan tidak dialogis pada dasarnya memiliki filosofi bahwa manusia hanya bisa berkembang melalui pemaksaan dan tekanan.

Pedagogi ini tidak berangkat dari keyakinan bahwa setiap pribadi adalah pembelajar yang positif dan unik. Baginya, keterampilan berdialog, menerima perbedaan dan keunikan bukanlah keutamaan fundamental.Sangat logis pula bila dewasa ini ada kesulitan dalam masyarakat untuk berdialog dan menerima perbedaan.

 

STRATEGI MENGATASI

Borba (2012) melihat bahwa cara-cara yang paling baik untuk mengatasi kekerasan dalam pendidikan ialah membereskan akar persoalan utama, yaitu menumbuhkan rasa penghargaan satu sama lain dalam lingkungan pendi dikan. Hanya dengan berfokus pada prinsip penghargaan bahwa individu itu berharga, bermartabat, dan tidak pernah boleh dirusak dan diperalat apa pun alasannya, kita dapat mengembangkan kultur pendidikan yang ramah dan bersahabat. Untuk itu, menurut Borba, ada beberapa hal yang harus dilakukan.

Pertama, sekolah perlu membuat kebijakan antiperundungan dan kekerasan. Setiap individu (pemimpin sekolah, staf guru, karyawan, orangtua, siswa, dan anggota komunitas sekolah) mestinya memahami dengan jelas apa saja yang mereka harapkan dari kebijakan antiperun dungan dan apa konsekuensi-konsekuensi mereka pikul terhadap persoalan ini. Komunitas sekolah harus mampu mengidentifikasi di mana titik lemah perilaku perundungan yang terjadi dalam lingkungan pendidikan. Kebijakan yang me-ngelompokkan, memisahkan, dan membedakan individu berdasarkan ikatan primordial, seperti agama, suku, ras, dan kemampuan akademis, merupakan benihbenih awal tumbuhnya perilaku kekerasan.

Kedua, mendidik seluruh pemangku kepentingan (guru, staf, siswa, dan orangtua) agar dapat mengidentifikasi perilaku kekerasan. Mereka perlu dilatih untuk mengenali perilaku kekerasan dan tanda-tanda seseorang menjadi korban perundungan. Mereka harus mengerti jenis-jenis perilaku perundungan, seperti kekerasan fisik, verbal, relasional, seksual, dan digital/siber.Orangtua perlu diajar tentang tanda-tanda perundungan, pencegahan, dan cara menga tasin ya. Kegiatan itu hanya mungkin bila seluruh pelaku di unit sekolah menyadari pentingnya program-program itu dan berani mendesain sebuah pendekatan yang cocok untuk situasi unik kekerasan di sekolah mereka.

Ketiga, menciptakan prosedur untuk melaporkan perilaku perundungan dan kekerasan. Sekolah perlu membuat kebijakan tentang bagaimana sistem untuk menerima laporan akan tindakan kekerasan dan sistem untuk melindungi para pelapor. Studi menunjukkan ketika perilaku kekerasan itu diawasi, dan staf secara konsisten menindaklanjuti setiap laporan tentang kekerasan, perilaku itu akan berkurang. Para saksi perilaku kekerasan akan merasa nyaman melaporkan bila ada prosedur yang jelas dan mereka memiliki rasa percaya kepada para pendidik di sekolah. Sayangnya, di sekolah kita masih ada banyak siswa tidak mau melaporkan perilaku kekerasan karena merasa tidak nyaman, tidak aman, sebab pendidik kurang memiliki kredibilitas yang mampu melindungi pelapor.

Keempat, guru dan siswa harus belajar bagaimana menyikapi perilaku kekerasan untuk mengantisipasinya.

Keterampilan menghadapi kasus kekerasan pendi dikan dibutuhkan sebab guru sering kali tahu ada perilaku kekerasan, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Kematian Ringgo, anak sekolah dasar, misal nya, menunjukkan guru tidak tanggap terhadap laporan siswa lain ketika terjadi perilaku kekerasan. Kematian Arfiand menunjukkan saksi yang melihat korban perundungan di depan matanya pun tak mampu berbuat banyak selain membiarkan saja. Oka menjadi korban tawuran akibat seragam yang dikenakannya. Korban bullying di SMAN 70 tidak berani melapor karena takut hidupnya di sekolah semakin terancam bila ia melapor.

Kelima, salurkan kecenderungan agresif dalam diri individu dalam keterampilan yang dapat diterima. Perundungan dan kekerasan ialah sebuah perilaku yang dipelajari sejak kecil. Beberapa riset menunjukkan perilaku kekerasan itu semakin meningkat ketika anak memasuki usia delapan tahun. Mengubah perilaku kekerasan yang terwariskan sejak kecil tidaklah mudah.Namun, dengan berbagai latihan, pendampingan, individu dapat diajak untuk menyadari kecenderungan perilaku kekerasan dalam dirinya dengan kegiatan yang positif, mengajarkan dan memberikan pengalaman agar mereka dapat berempati dengan orang lain, mampu menguasai diri, dan mengajarkan cara-cara penyelesaian persoalan secara damai dan dialogis.

Mencegah perilaku kekerasan secara utuh, menyeluruh, dan komprehensif memang sulit. Namun, itulah satu-satunya cara yang harus dilakukan agar tidak jatuh lagi korban jiwa-jiwa muda yang sia-sia. Hanya dengan memasang spanduk, poster, seminar, dan memberi imbauan saja tidak akan menyelesaikan persoalan kekerasan dalam pendidikan. Apalagi memecat guru atau kepala sekolah atau mengeluarkan siswa. Itu semua tidak akan menyelesaikan akar persoalan pendidikan di sekolah kita.

Kekerasan dalam pendidikan lebih terkait dengan bagaimana pendidik mampu mengubah perilaku tidak hormat menjadi sikap positif, saling menghargai keberadaan individu yang unik dan berbeda. Itu hanya mungkin bila seluruh pemangku kepentingan, seperti guru dan orangtua, memiliki keterampilan membaca tanda-tanda kekerasan dalam lingkungan mereka. Pengetahuan, disertai keterampilan yang memadai, akan membantu para pendidik untuk mengantisipasi maraknya budaya kekerasan dalam pendidikan.

Kultur itu hanya bisa dibentuk bila seluruh individu yang terlibat dalam lembaga pendidikan menyadari pentingnya penghargaan terhadap tiap individu, apa pun keadaan dan perbedaannya.

Saling menghargai (respectful) dan tanggungjawab (responsibility) haus menjadi bagian paling penting dalam proses penanaman nilai-nilai perilaku yang baik untuk murid. Dimulai dari perilaku mau mendengarkan orang lain yag sedang berbicara, bermain dengan memperhatikan kepentingan dan keselamatan orang lain, tidak berkata-kata buruk dan kasar, hingga bersikap menghormati orang lin, bik murid terhadap guru, guru terhadap murid, dan guru terhadap guru.

Nilai-nilai ini menjadi hal yang utama dan setiap hari senantiasa menjadi nafas dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Berkata-kata positif dan penuh penghargaan, seperti “terimakasih”, “maaf”, “silahkan”, dan lain-lain, harus senantiasa dilakukan ketika berkomunikasi di dalam lingkungan sekolah.

Butuh Kepekaan Guru

A siswa SDN 07 Pagi Kebayoran Lama Utara diduga tewas akibat ditendang oleh teman sekelasnya, R (8), saat lomba menggambar di sekolahnya. Menurut keterangan walikelasnya, A dan R memang kerap saling mengejek dan sering tersulut emosi sampai berkelahi. Ejekan yang kerap dilontarkan adalah “gendut” dan “nama orangtua”.

Banyak guru kerap lalai dan mengabaikan ejekan dari satu siswa ke siswa lainnya, padahal ejekan berdampak psikis penerimanya. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai “kekerasan verbal”. Seharusnya permusuhan dan saling ejek yang dilakukan A dan R dapat diselesaikan dan didamaikan oleh walikelas, sehingga permusuhan antara keduanya tidak berlarut-larut dan menumbuhkan dendam satu sama lainnya.

Begitupun kasus siswi yang diejek “anak tukang bubur” tidak seharusnya bunuh diri andaikan guru atau walikelasnya bertindak menghentikan ejekan tersebut.

Kasus kematian angelin di Bali juga tidak perlu terjadi andai guru dan kepala sekolahnya peka atas penelantaran anak yang dilakukan orangtua siswinya, dan atas nama perlindungan anak pihak sekolah seharusnya berani berinisiasi melaporkan kepada pihak berwenang.

Kasus penyekapan siswi di Jogjakarta juga dapat dicegah terjadi seandainya para gurunya peka terhadap maraknya kelompok/grup siswa yang lebih akrab disebut“gank” di sekolah.

Kasus bullying di sekolah, tidak dapat diselesaikan dari satu sektoral saja. Namun, banyak pihak yang harus turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tak hanya guru, orangtua dan siswa juga harus diberi pendidikan untuk menjauhi tindakan bullying. Tidak hanya siswa yang dikonseling, para guru juga membutuhkan konseling karena para guru juga manusia biasa yang tidak jarang memiliki masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Jangan sampai masalah pribadinya di rumah terbawa ke dalam ruang kelas sehingga menimbulkan ketidaknyaman siswanya. Dalam beberapa kasus, guru justru menjadi pelaku kekerasan, oleh karena itu penting mensosialisasi Undang-undang Perlindungan Anak. Selain itu, para guru juga harus dibekali ilmu psikologi anak dan ketrampilan mencegah dan menangani kekerasan di sekolah.

Membangun Paradigma Pedagogi Reflektif

Secara pedagogis, proses pembelajaran pada esensinya adalah kegiatan yang cerdas dan partisipatif yang mengembangkan otonomi berpikir, kreativitas, serta membentuk kompetensi dan sikap bertanggung jawab.

Kegiatan ini harus merangsang peserta didik agar secara reflektif dapat menemukan dan membangun dirinya yang otentik, dalam proses belajar di masing-masing jenjang melalui dinamika interaksi yang sehat dengan para pendidik, peserta didik lainnya, tenaga kependidikan, keluarga, serta masyarakat sekitarnya.

Peserta didik harus dilatih untuk berpikir, menganalisa, berdiskresi menimbang-nimbang pilihan, berani berdialog dan berargumentasi secara dewasa dan ilmiah serta lalu mengambil keputusan, bukan sekadar untuk patuh atau konformis.

Dalam konteks Paradigma Pedagogi Reflektif, semua proses ini diolah agar peserta didik dapat menemukan lesson-learned yang menggerakan tiga daya jiwa: ingatan, kesadaran, dan kehendak.

Model pendidikan ini hanya bisa dibangun bila bangsa ini bisa melepaskan diri dari habitus kekerasan, dan memulai habitus dialog yang menghargai perbedaan, agar kita semua menyadari bahwa kekuatan bangsa ini adalah di dalam kemajemukannya, bukan di dalam uniformitas yang dibangun dari paksaan dan tekanan, sebagaimana akhir-akhir ini kita rasakan di dalam kehidupan sosial politik.

Ketidakmampuan untuk berdialog inilah salah satu akar dari rantai kekerasan yang selalu mencengkeram dunia pendidikan kita.

Tentu tidak mudah memutus rantai habitus kekerasan ini. Institusi pendidikan dan para pendidik perlu menemukan model pedagogi pendidikan yang baru untuk menggantikan model pendidikan penuh kultur kekerasan yang selama ini terpelihara.

Oleh sebab itu, dalam konteks nasional yang lebih luas, revolusi mental haruslah kembali menjadi fokus penting Presiden Jokowi, sebagai bentuk gerakan bangsa untuk mau berubah, dan bukan cuma slogan atau program yang ramai di iklan tetapi miskin implementasi dan dampaknya.

Tentu tugas besar berikutnya dari pemerintah dan setiap institusi pendidikan baik dasar, menengah dan pendidikan tinggi adalah membuat kebijakan yang lebih luas untuk menciptakan kultur pedagogis yang jauh dari kekerasan, sehingga dapat membantu peserta didik untuk menjadi warganegara yang demokratis, berintegritas dan bertanggung jawab, yang menjunjung tinggi dialog dan menghargai keragaman dalam hidup bersama.

 

KESIMPULAN

KONFLIK fisik dan kebijakan menjadi ciri pendidikan kita . Terjadinya kasus-kasus perundungan disekolah, maraknya tawuran pelajar satu sekolah dengan sekolah lain yang tak jarang merenggut korban jiwa, dan konflik kebijakan, seperti pelaku tawuran dikeluarkan dari sekolahnya sebagaiman dialami oleh 13 siswa SMAN 70 Jakarta akibat perilaku bullying pada tahun 2014, mengajak kita untuk bercermin menemukan strategi terbaik untuk mengatasi perilaku kekerasan dalam pendidikan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, seharusnya bekerjasama dengan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dalam upaya bertindak menghentikan perundungan di sekolah dengan menjadikan hal  itu sebagai prioritas bila kita tidak ingin lembaga pendidikan berubah menjadi tempat-tempat penyiksaan dan pembunuhan. Lembaga pendidikan tidak pernah boleh menjadi lembaga yang menguatkan perilaku kekerasan dalam diri siswa, baik di dalam lingkungan maupun di luar sekolah.

Makalah ini menawarkan strategi Mengatasi Kekerasan di Pendidikan Formal sebagai berikut:

  • Membangun Paradigma Pedagogi Reflektif dan kritis yang menumbuhkan sikap respek (saling menghargai), responsibility (bertanggungjawab), engaged learning (keterlibatan dalam pembelajaran),
  • Menumbuhkan kepekaan guru terhadap perubahan sikap peserta didik yang menjadi korban kekerasan
  • Membangun Sinergi dan Hubungan Harmonis dengan Orangtua Siswa, misalnya melalui kelas-kelas parenting, layanan psikologi di sekolah, dll
  • Merangkul alumni terutama yang baru lulus 1-3 tahun karena potensial menjadi pendorong para siswa senior melakukan perundungan ke siswa junior

Sesuai dengan  tugas KPAI sebagaimana diatur dalam pasal 3 d Peraturan Presiden No 61 tahun 2016 tentang KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), maka KPAI dapat melakukan hal-hal berikut sebagai Strategi Mengatasi Kekerasan Di Pendidikan Formal :

  • Mensosialisasi UU Perlindungan Anak kepada para guru dan siswa, dalam hal ini KPAI harus bersinergi dengan KL lain seperti : Kemdikbud RI, Kemenag RI dan KPPA.
  • Melakukan pemetaan sekolah dengan klasifikasi : sekolah yang tidak pernah terlibat tawuran, kadang-kadang tawuran dan sering sekali tawuran
  • Mendorong dan memfasilitasi sekolah membuat Plang Sekolah Aman dan Nyaman, membangun sistem pengaduan kekerasan yang melindungi korban dan saksi, membuka klinik konsultasi yang melibatkan psikolog untuk sekolah yang tinggi angka pengaduan kekerasannya
  • Mendorong pembenahan sistem pembelajaran dan penilaian sekolah yang tidak berorietasi pada nilai semata tetapi pada pengembangan potensi dan bakat siswa

Kasus perundungan di sekolah, tidak dapat diselesaikan dari satu sektoral saja. Namun, banyak pihak yang harus turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kepala Sekolah tidak bisa sendirian menyelesaikan berbagai kasus perundungan, Kepsek harus didukung juga oleh atasannya jika berupaya menangani tetapi mendapatkan perlawanan dari pihak orangtua pelaku.

Tak hanya guru, orangtua dan siswa juga harus diberi pendidikan untuk menjauhi tindakan perundungan. Tidak hanya siswa yang dikonseling, para guru juga membutuhkan konseling karena para guru juga manusia biasa yang tidak jarang memiliki masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Jangan sampai masalah pribadinya di rumah terbawa ke dalam ruang kelas sehingga menimbulkan ketidaknyaman siswanya. Dalam beberapa kasus, guru justru menjadi pelaku kekerasan, oleh karena itu penting mensosialisasi Undang-undang Perlindungan Anak. Selain itu, para guru juga harus dibekali ilmu psikologi anak dan ketrampilan mencegah dan menangani kekerasan di sekolah. *****

SUMBER REFERENSI

Augustinus Widyaputranto, “Belenggu Pedagogi Kekerasan”, dalam opini Kompas Cetak, 25 Januari 2017

Doni Koesoema, “Startegi Pendidikan Anti Kekerasan”,  dalam opini Kompas Cetak, 29 September 2014

Nanang Martono, “Kekerasan Simbolik di Sekolah: Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu, Penerbuit RajaGrafindo Persada, Jakarta, Oktober 2012.

Novita Poespita Candra, dkk, “Sekolah Nir Kekerasan : Inspirasi Sekolah Menyenangkan Dari Empat Benua”, Penerbit Ifada Press, Jogjakarta, September 2016.

Retno Listyarti, “Gawat Darurat Kekerasan Di Sekolah”, dalam Kompas cetak, 12 Mei 2016

http://health.kompas.com/read/2015/02/27/071500023/7.dari.10.Pelajar.di.Asia.Pernah.Alami.Kekerasan.di.Sekolah

http://news.liputan6.com/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah

http://jakarta.tribunnews.com/2012/10/04/fsgi-kekerasan-dalam-pendidikan-akibat-dialog-searah

http://edukasi.kompas.com/read/2012/10/05/11115054/Lawan.Bullying.Tumbuhkan.Empati,

 

http://edukasi.kompas.com/read/2012/10/04/16124233/Ini.Akibat.Jika.Anak.Tak.Dibiasakan.Berdialog,

 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/10/04/mbde3v-jadikan-sekolah-sebagai-zona-nyaman

 

http://batam.tribunnews.com/2016/08/31/setiap-hari-senin-lw-takut-pergi-sekolah-ternyata-dia-alami-pelecehan-seksual-dari-gurunya

http://www.jambiekspresnews.com/berita-21938-guru-sdlb-cabuli-7-murid.html

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment