Peran KPAI Dalam Membangun Strategi Pendidikan Anti Kekerasan di Pendidikan Formal

Oleh : Retno Listyarti

PENDAHULUAN

Dunia Pendidikan kembali berduka, karena terjadinya kembali kekerasan di pendidikan yang merengut korban jiwa anak-anak kita tercinta. Belum selesai keterkejutan akibat meninggalnya siswi SMKN 3 Padang Sidempuan, Sumatera Utara pada 10 April 2017, karena bunuh diri dengan meminum racun tanaman yang dipicu oleh dugaan intimidasi yang diterima dari sejumlah oknum guru di sekolahnya. Kita kembali dikejutkan dengan tewasnya siswa  SMA Taruna Nusantara karena ditusuk benda tajam oleh seniornya. Bahkan baru saja terjadi, peristiwa tewasnya seorang taruna Akademi Polisi (Akpol) akibat kekerasan fisik yang diterima dari seniornya.

Ironisnya, kegiatan sekolah atau kampus, untuk ekstrakurikuler tertentu yang dilakukan di luar sekolah pun dapat merengut nyawa. Masih segar dalam ingatan kasus meningalnya tiga mahasiwa Universitas Islam Indonesia (UII) pada Januari 2017 akibat penyiksaan fisik saat Pendidikan Dasar (Diksar) Kelompok Mapala. Hal serupa juga pernah dialami dua siswa SMAN 3 Jakarta yang meninggal karena mengikuti Diksar Kelompok Pecinta Alam sekolah tersebut. Secara kebetulan, semua peristiwa ini terjadi karena adanya campur tangan alumni, bukan hanya siswa/mahasiswa senior.

Beberapa tahun terakhir ini perundungan atau kekerasan kerap terjadi bahkan semakin masif dan mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di jenjang pendidikan tinggi dan menengah, tetapi juga di jenjang pendidikan dasar. Masih kuat dalam ingatan kisah tewasnya Ringgo, siswa SDN 09 Makassar Jakarta Timur di sekolah pada tahun 2014  karena kekerasan fisik yang dilakukan teman sekolahnya, dan setahun kemudian kembali tewas siswa SDN 07 Pagi Kebayoran Lama Utara (Jakarta Selatan) karena kekerasan fisik yang dilakukan teman sekelasnya. .

Sulit dibayangkan bahwa hal tersebut terjadi di lingkungan sekolah, pada jam sekolah dan pada jenjang sekolah dasar (SD). Lebih memprihatinkan lagi bahwa peristiwa ini berulang terjadi, kenapa tidak ada pembelajaran dari kasus sebelumnya?  Mengapa kekerasan yang terjadi di pendidikan tidak berkurang apalagi berhenti, bahkan dari waktu ke waktu semakin masif dan memakan korban jiwa. Apa yang selama ini sudah dilakukan oleh pihak-pihak berwenang yang terkait dengan upaya menghentikan kekerasan di pendidikan? Seperti apa pula peran KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) selama ini untuk mencegah dan menangani perundungan di sekolah?

Berbagai contoh kasus tersebut mencerminkan bahwa sekolah tidak lagi menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan Plan Internasional dan ICRW (International Center for Research on Women) pada 2014, yang  mengungkapkan bahwa 84% siswa atau 7 dari 10 siswa di Indonesia pernah mengalami kekerasan di sekolah, di mana 43 persen di antaranya tak melakukan apa pun saat melihat tindak kekerasan di sekolah.

Di luar kekerasan yang bersifat fisik, anak-anak juga berbagi tentang penggunaan kata-kata yang mempermalukan, bahasa kekerasan, dan bentuk-bentuk emosional lain yang menjadikan sekolah tak lagi aman dan nyaman buat peserta didik.

Bahkan yang lebih buruk, anak-anak merasa tak memiliki orang dewasa untuk mengadu. Orang dewasa dianggap abai terhadap pengalaman kekerasan yang dimiliki anak. Hal ini berdampak besar bagi kesehatan psikologis mereka.Di berbagai kasus, kekerasan menjadi hal biasa, dan itu menjadi normal bagi anak-anak, di mana mereka tak melaporkan perilaku itu, dan tidak menganggapnya sebagai satu kesalahan.

Setidaknya 70 persen anak di Indonesia pernah menyaksikan kekerasan, baik berupa perundungan, penganiayaan verbal, psikologis, maupun penganiayaan di dunia nyata maupun di dunia maya. Permasalahannya, anak-anak tak mengetahui tempat atau saluran mereka bisa melaporkan kejahatan tersebut. Selain itu, data Badan PBB untuk Anak-anak (Unicef) menyebutkan, satu dari tiga anak perempuan dan satu dari empat anak laki-laki mengalami kekerasan di Indonesia.

Sebuah riset yang dilakukan oleh LSM Plan International dan International Center for Research on Women (ICRW) mendapati bahwa 84 persen anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah, angka ini lebih tinggi dari tren di kawasan Asia yaitu 70 persen. Riset yang dirilis awal Maret 2015 itu dilakukan di lima negara Asia: Hanoi (Vietnam), Siem Reap (Kamboja), Distrik Sunsari (Nepal), Distrik Umerkot (Pakistan), Jakarta dan Kabupaten Serang (Indonesia).Survei dilakukan pada Oktober 2013 hingga Maret 2014 dengan melibatkan 9.000 siswa usia 12–17 tahun, guru, kepala sekolah, orang tua, dan perwakilan LSM.

Walau Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan, peraturan Mendikbud dan instruksi pemerintah untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak. Namun, penerapan yang belum optimal membuat anak-anak Indonesia belum sepenuhnya terlindungi.

Beberapa contoh peraturan terkait hak anak ialah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Instruksi Presiden No 5/2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak, UU No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulaan Tindak Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan. Namun, penerapan perangkat hukum itu masih terbentur beragam kendala, seperti ketidaktahuan masyarakat dan kurangnya komitmen pemerintah daerah.

PERMASALAHAN

Meski ada peraturan mengenai perlindungan terhadap anak, namun kekerasan yang dialami anak tidak menurun bahkan cenderung semakin mengerikan. Contohnya, peristiwa pengeroyokan siswa SD terhadap teman perempuannya yang terjadi di jam belajar  di salah satu sekolah di Padang, atau penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang siswi SMA di Jogjakarta hanya karena tato hello kitty, atau seorang siswa tega menebas lengan teman sekolahnya karena dipicu kecemburuan di Surabaya, atau tawuran siswa SMA di Jakarta yang merengut nyawa, dan masih banyak lagi. Artinya, ini menunjukan ada masalah dengan pendidikan di negeri ini, harus ada revolusi mental di dunia pendidikan.

Makalah ini akan membahas hal-hal sebagai berikut : Pertama, berbagai bentuk dan kasus kekerasan dalam pendidikan di Indonesia yang semakin masif terjadi di berbagai jenjang pendidikan dan makin mengkhawatirkan jika tidak ditangani dengan serius. Kedua, mengidentifikasi penyebab mengapa kekerasan di sekolah terus terjadi. Ketiga, sistem dan program yang ditawarkan untuk mengatasi kekerasan di sekolah. Keempat, memberikan rekomendasi kepada pihak dan instansi terkait.

 

PEMBAHASAN

Persoalan kekerasan dalam pendidikan tidak bisa diatasi secara parsial dengan melihatnya kasus per kasus. Darurat kekerasan itu sudah menjadi masalah sistemis yang melahirkan kultur kekerasan dalam lingkungan pendidikan.Pelaku penganiayaan Arfiand, misalnya, sudah pernah diper ingatkan atas perbuatan kekerasan yang pernah dibuatnya.Namun, sayangnya, sistem komunikasi dan cara pengelolaan kegiatan pendidikan di sekolah tidak didesain untuk segera mendeteksi adanya perilaku kekerasan dan prosedur penanganannya.

Kasus Oka menunjukkan akar persoalan lain yang tidak kalah serius. Tawuran terpicu hanya karena pelaku mengidentifikasi musuh dari pakaian seragamnya. Rupanya, pakaian seragam bisa menjadi sumber terpicunya tawuran.Tentu, pemaknaan bahwa seseorang berseragam tertentu yang kemudian diidentifikasi sebagai musuh dan menjadi pemicu tawuran tidak berdiri sendiri. Ia ada dalam konteks konstelasi pengetahuan umum pelaku, bahwa seragam itulah yang membedakan diri mereka dengan yang lain. Seragam telah mengotak-ngotakkan dan membedakan, menentukan batas identitas yang jelas antara kami dan mereka.

Kasus di SMAN 70, yang membuat pihak sekolah mengeluarkan kebijakan mengembalikan siswa pelaku perundungan ke orangtua, memiliki akar kekerasan berbeda. Di sekolah itu, kultur senioritas yang terjadi. Tindakan kekerasan pun tidak lagi dilakukan di lingkungan sekolah, tapi di luar sekolah. Kuatnya perilaku kekerasan itu bahkan bisa membungkam korban untuk tidak melaporkan kepada pihak sekolah. Ada ketidakpercayaan pada pihak sekolah untuk melaporkan perilaku kekerasan karena akan berakibat fatal bagi korban dalam proses pendidikan selanjutnya.

Kekerasan sudah menjadi laten dan kurikulum tersembunyi. Hal seperti itu sering kali tidak dapat terdeteksi. Kekerasan dalam pendidikan sudah menjadi kultur yang tak mampu diatasi, bahkan oleh pemimpin sekolah sekalipun. Bila kekerasan sudah menjadi cara bertindak, untuk tidak mengatakan budaya, solusi punitif bagi penanggung jawab dan pelaku sesungguhnya tidak akan menyelesaikan persoalan. KPAI sudah sepatutnya bersinergi dengan pihak-pihak terkait untuk berperan aktif mencegah dan menangani kekerasan dalam pendidikan formal yang makin masif terjadi.

Kekerasan Fisik dan Verbal

Tahun 2014  kita terkejut dengan kematian Pandian Prawirodirya Arfiand, siswa SMAN 3 Jakarta, setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pecinta alam. Tak lama sesudah itu, Arfiand Caesar Al Irhami menyusul akibat mengikuti kegiatan yang sama. Oka Wira Satya juga meninggal sia-sia karena tawuran. Kekerasan demi kekerasan terjadi dalam lembaga pendidikan kita. Yang terbaru ialah kasus bullying di SMAN 70.

Tidak hanya di Jakarta, kasus kekerasan yang dilakukan para pelajar juga terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, misalnya saja video pemukulan seorang siswi SD di Sumatera Barat yang dilakukan oleh para siswa di kelas tersebut saat jam belajar.  Atau kasus di luar sekolah, tetapi masih melibatkan teman sekolahnya, misalnya kasus Yoga Afriaji (14), siswa SMP Cilongok, Purwokerto (Jawa Tengah) yang tewas dibunuh kawan sekolahnya sendiri dengan menggunakan golok karena pelaku merasa sering diejek dan dihina oleh korban.

Di Bekasi korban bullying bahkan sampai bunuh diri karena merasa tertekan dan malu terus menerus diejek “anak tukang bubur”. Guru dan walikelas mengetahui ejekan tersebut, namun tidak peka untuk menghentikan sehingga korban yang secara psikis tertekan tidak merasa mendapatkan empati dari orang dewasa di lingkungan sekolahnya dan korbanpun putus asa sampai kemudian memutuskan mengakhiri hidupnya.

Di Jogjakarta juga terjadi bullying yang dialami seorang siswi oleh beberapa siswi teman sekolahnya hanya gara-gara atribut “hello kitty” yang dipakai korban. Korban di sekap dan mengalami kekerasan fisik yang dilakukan sejumlah pelaku yang notabene semuanya perempuan. Ada dugaan, pihak sekolah tidak bisa diharapkan menyelesaikan masalah ini, sehingga orangtua korban lebih memilih melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian.

Bahkan pada April 2017, seorang siswi SMKN 3 Padang Sidempuan yang bernama Amelya Nasution nekat bunuh diri setelah mendapatkan kekerasan verbal dari oknum guru di sekolahnya. Amel diduga diintimidasi akibat percakapan di media social Facebook terkait kebocoran kunci jawaban esai ujian sekolah untuk mata pelajaran Penjaskes.

Selain Amel ada sejumlah siswi juga mengalami kekerasan verbal dari oknum guru   SMKN 3 Padang Sidempuan, terkait kekerasan verbal  yang dilakukan oknum guru berinisial KS terhadap SY; IG; PNMM; KS dan SA. Kelima siswi  tersebut dipanggil oleh pihak sekolah yang diwakili oleh oknum guru KS karena belum membayar iuran Pengelolan Usaha (PU) sebesar Rp 400 ribu. Oknum guru KS menyarankan  para siswi yang menunggak iuran itu menjual dirinya di tempat huburan malam, agar iuran PU tersebut bisa mereka lunasi. Kelima siswi tersbut sontak menangis karena merasa martabatnya direndahkan.

Kekerasan di pendidikan formal, ternyata tidak hanya terjadi di sekolah-sekolah di perkotaan, di daerah-daerah terpencil juga terjadi, misalnya viralnya video guru perempuan menampar beberapa siswi di SMAN 1 Tanibar Selatan Saumlaki Maluku Tenggara karena para siswi terindikasi indipliner. Padahal sejatinya, kekerasan fisik di pendidikan tidak dibenarkan dengan alasan mendisiplinkan siswa sekalipun.

Kejadian  seperti di Maluku Tenggara tersebut mungkin hanya gunungan es karena di duga kuat banyak kekerasan fisik di pendidikan formal yang dilakukan oleh oknum-oknum guru atas nama pendisiplinan.  Di era sekarang kita dapat mengetahui yang terjadi di daerah terpencil tersebut karena adanya video yang mungkin dibuat secara diam-diam dan kemudia viral di media social.

Kekerasan Seksual

Lingkungan sekolah dan rumah kerap menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Pada awalnya kita semua mengira bahwa sekolah dan rumah adalah tempat aman bagi anak, namun pada kenyataannya kerap terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak di kedua tempat tersebut.
Meski pemerintah sudah mengeluarkan pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, namun pelaksanaan dilapangan hingga level terbawah seperti di lingkungan keluarga dan sekolah belum terasa.  Dari  beberapa kasus yang terungkap,  kekerasan seksual di sekolah kerap dilakukan oleh guru, meski ada juga kasus-kasuskekerasan seksual yang dilakukan oleh sesama peserta didik. Hal inilah yang kerap dikhawatirkan orangtua saat menitipkan anaknya di sekolah.
Pada Februari 2017 Jajaran Polres Garut menangkap seorang guru laki-laki berinisial RG (23) yang diduga melakukan pencabulan kepada puluhan siswa di Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan dugaan pencabulan terhadap puluhan siswa Sekolah Dasar (SD). Modus yang dilakukan oknum guru  tersebut berperan seolah menjadi dokter dengan memeriksa tubuh siswa. Hal tersebut berdasarkan laporan dari orang tua siswa pada 17 Februari 2017 yang melaporkan anaknya menjadi korban pencabulan sang guru.

 

Kasus pelecehan kepada anak terjadi di Batam yang menimpa LW, satu diantara siswa dari satu sekolah swasta di Komplek Ruko Aku Tahu, ‎Sei Panas.Saat ditanyai, barulah LW mengaku mengalami perbuatan tidak senonoh dari oknum guru matematikanya berinisial Ar, yang merupakan Warga Negara Asing (WNA).

 

Korban mengaku pernah dikejar lalu dirangkul dari belakang. Kening bagian samping kirinya dikecup. Sampai pernah guru yang merangkap jadi guru Bahasa Inggris itupun meraba dadanya, kemudian merogoh kantung bajunya. Alasannya mau lihat berapa sih uang di sakunya. Ulah oknum guru asal Filipina tersebut bukan pertama kalinya. Sebelumnya, oknum guru yang sama pun pernah melakukan hal tersebut ke siswa lain yang duduk di kelas IV.

 

Kekerasan seksual di sekolah juga menimpa siswa berkebutuhan khusus di SLB Muaro Jambi, Provinsi Jambi pada tahun 2016. SLB Muaro Jambi adalah SLB dengan pola Boarding School karena para siswanya berasal dari daerah yang cukup jauh dari sekolahnya. Saat berada di sekolah itulah 9 siswa SLB Muaro Jambi mengalami pencabulan oleh seorang oknum guru.

 

Pencabulan dilakukan dengan modus pelaku mengajak korban ke kamar si oknum guru di lingkungan asrama, kemudian korban diajak menonton film porno, setelah itu korban di sodomi oleh pelaku. Kasus ini terungkap  setelah lima guru/karyawan sekolah tersebut didampoingi oleh pengawas sekolah melaporkan kasus pencabulan tersebut ke polisi.

 

Uniknya kepala sekolah justru melindungi pelaku pencabulan, bahkan mengintimdasi para guru/karyawan yang ikut melaporkan pelaku ke pihak berwajib. Kepsek juga menyediankan bantuan pengacara untuk pelaku. Kepsek pun tidak dicopot oleh Dinas Pendidikan setempat meski pengadilan negeri Muara Jambi sudah memvonis pelaku bersalah dengan hukuman penjara selama 14 tahun.

 

Kekerasan seksual di sekolah pada umumnya dilakukan oleh para oknum guru. Hal ini terjadi karena relasi yang tidak seimbang antara guru – murid. Otoritas yang dimiliki guru membuat para korban yang nootabene muridnya tidak berdaya dan kerap tak berani melaporkan pelaku ke pihak sekolah. Beberapa kasus yang terungkap pun karena kepekaan orangtua korban yang melihat perubahan pada diri korban, misalnya menjadi murung dan ketakutan jika harus ke sekolah.

 

Kekerasan Financial

Ada orangtua yang anaknya bersekolah di sebuah sekolah ternama di Jakarta mengeluhkan bahwa anaknya mengalami “kekerasan financial”. Istilah kekerasan financial yang diucapkannya membuat saya terkejut dan ingin tahu lebih dalam. Di jelaskan bahwa hal itu merujuk pada pemerasan atau pemalakan terselubung siswa senior terhadap junior yang terjadi secara sistemik dan terstruktur di lingkungan sekolah. Biasanya dalih yang digunakan adalah mencari pendanaan untuk pentas seni dan olahraga yang dikenal dengan “festival BL”.

Percakapan itu berlangsung antara tahun 2010-2012 dan saat itu hanya sekolah tersebut yang mampu menyelenggarakan pentas seni budaya dan olahraga dengan pembiayaan hingga ratusan juta rupiah. Pola penggalangan dana yang dilakukan salah satunya adalah kewajiban siswa junior menyetor sejumlah uang setiap minggu per kelas ke siswa senior yang menjadi panitia pelaksana, selama jangka waktu beberapa bulan. Disiapkan sanksi jika setoran tidak memenuhi target yang diminta. Hal ini ternyata sudah berlangsung bertahun-tahun di sekolah tersebut sehingga menjadi budaya yang terwariskan. Budaya kekerasan financial ini teryata sekarang ditemui juga dibeberapa sekolah ngetop lainnya. Ada peniruan dari praktik ini karena terjadi “pembiaran” dari pihak management sekolah maupun birokrasi pendidikan untuk menghentikan kekerasan financial tersebut.

Kekerasan financial kini marak terjadi di sekolah-sekolah favorit di berbagai kota besar di Indonesia dengan dalih membuat pentas seni berbiaya ratusan juta. Para siswa junior ini kelak akan “membalas dendam” yang sama kepada juniornya saat mereka menjadi siswa senior di sekolah-sekolah tersebut.

Walaupun kekerasan financial sekilas nampak lembut, terselubung dan seolah mendidik adik-adik kelasnya untuk bekerja keras dalam tim, namun dampak kekerasan financial tidak bisa diremehkan dan wajib diwaspadai. Untuk itu diperlukan kerjasama dan dukungan semua pihak,, mulai dari guru, orangtua, siswa, dan kepala sekolah. Kepala sekolah juga tidak bisa membenahi sendirian tanpa dukungan dari birokrasi pendidikan di daerah dan juga di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Saya pernah membuat program kelas parenting untuk orangtua saat menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah menengah atas yang memiliki budaya kekerasan cukup masif, dan hasilnya cukup efektif. Banyak orangtua siswa yang memiliki inisiasi dan keberanian melaporkan kasus bully yang dialami anak-anaknya. Rata-rata laporan adalah kekerasan financial, yaitu berupa pemerasan siswa senior terhadap juniornya. Jenisnya mulai dari diminta membelikan semangkok bakso dan diantar ke kelas sang senior, permintaan soft drink kaleng, snack basah, sampai dipalak mengisi pulsa hingga puluhan kali. Ada juga pemalakan mahal berupa pembelian lipstick bermerek dan baju bermerek.

Pelaporan rata-rata dilakukan oleh para orangtua (ortu) siswa yang anaknya menjadi korban, namun para ortu pun melakukannya tanpa sepengetahuan anak-anaknya. Jika pelaporan dilakukan siswa, umumnya mereka bukanlah korban tetapi saksi dari kekerasan tersebut. Korban, saksi dan pelapor seluruhnya mendapat jaminan perlindungan dari sekolah dan identitasnya dirahasiakan.

Selain pola pemalakan yang sifatnya individual, ada juga yang sifatnya kolektif,  tersistematis dan terstruktur, yaitu pembiayaan kegiatan-kegiatan pentas seni dan olahraga yang bisa membutuhkan anggaran hingga di atas Rp 1 Milyar sekali penyelenggaraan berdasarkan laporan tertulis yang saya dapatkan. Dalam laporan tersebut, para siswa junior diwajibkan menyumbang Rp 450 ribu/siswa untuk kegiatan tersebut dan masih wajib “mengamen” untuk mengumpulkan dana hampir setiap minggu selama kira-kira 3-6 bulan. Aktivitas wajib ngamen ini yang berdampak pada turunnya prestasi belajar siswa junior di sekolah tersebut karena kelelahan dan tidak focus belajar lagi.

Sumbangan para siswa junior bisa mencapai angka lebih dari setengah milyar rupiah hanya dalam tempo 6 bulan atau rata-rata setoran mencapai Rp 100 juta per bulan. Jumlah fantastic ini tentu lebih besar dibandingkan sponsor dan hasil penjualan tiket.

Kasus pemerasan financial tersebut mencerminkan bahwa sekolah tidak lagi menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Hasil penelitian Plan Internasional dan ICRW (International Center for Research on Women) pada 2014, yang  mengungkapkan bahwa 84% siswa atau 7 dari 10 siswa di Indonesia pernah mengalami kekerasan di sekolah, di mana 43 persen di antaranya tak melakukan apa pun saat melihat tindak kekerasan di sekolah.

Walaupun penelitian tersebut tidak menyebutkan istilah kekerasan financial, namun penelitian ini mengungkapkan selain di luar kekerasan yang bersifat fisik, anak-anak juga berbagi tentang penggunaan kata-kata yang mempermalukan, bahasa kekerasan, dan bentuk-bentuk emosional lain yang menjadikan sekolah tak lagi aman dan nyaman buat peserta didik.

Bahkan yang lebih buruk, anak-anak merasa tak memiliki orang dewasa untuk mengadu. Orang dewasa dianggap abai terhadap pengalaman kekerasan yang dimiliki anak. Hal ini berdampak besar bagi kesehatan psikologis mereka.Di berbagai kasus, kekerasan menjadi hal biasa, dan itu menjadi normal bagi anak-anak, di mana mereka tak melaporkan perilaku itu, dan tidak menganggapnya sebagai satu kesalahan.

Para orangtua yang melapor pun rata-rata tidak mendapatkan laporan langsung dari sang anak, tetapi dari orang ketiga, misalnya Pekerja Rumah Tangga (PRT)-nya yang kerap diminta mengisi pulsa dari siswa senior yang memalak, atau sang anak berkeluh kesah dengan PRTnya sambil wanti-wanti untuk jangan sampai diketahui ortunya. Tampak sekali sang anak takut bicara dengan orangtua karena khawatir dampak baginya dikemudian hari setelah pelaporan kepada pihak sekolah.

Orang dewasa di sekolah pun dianggap tidak mampu menjadi pelindung bagi para siswa junior yang mengalami kekerasan. Bahkan dalam suatu seminar pendidikan bertema “kekerasan di sekolah” (2014), ada seorang guru dari sekolah ternama di Kebayoran Baru yang menyatakan ketidakberdayaan guru menangani para pelaku kekerasan di sekolah, karena berdasarkan pengalaman di sekolah tersebut sang guru juga mendapat ancaman jika berani memproses pelaku kekerasan, teror biasanya dilakukan di luar sekolah dengan meminjam tangan pihak ketiga.

Bahkan, saat menjadi kepala sekolah dan saya menskorsing para pelaku pengeroyokan, maka berbagai teror dan ancaman pun bertubi-tubi saya terima, mulai dari di laporkan ke Polda Metro Jaya oleh orangtua pelaku, diancam dibunuh setelah pengumuman kelulusan oleh para siswa melalui percakapan line yang bocor, sampai yang terberat adalah mendapat tekanan birokrasi pendidikan.

Identifikasi dan Benang Merah Persoalan

Kecenderungan pemerintah untuk mengambil kebijakan reaktif mencopot jabatan kepala sekolah, memecat guru, mengeluarkan siswa, dan menyerahkan mereka kepada aparat penegak hukum bisa menjadi sebuah kebijakan tanpa makna. Berbagai cara itu tetap tidak dapat menjawab pertanyaan, mengapa kekejaman antarteman dan sesama siswa bisa terjadi di luar kontrol dan kendali guru atau orang dewasa yang mestinya bertanggung jawab pada keamanan dan keselamatan siswa. Kultur pendidikan apa yang sedang kita bangun di sekolah-sekolah kita?

Perundungan dalam lembaga pendidikan selalu melibatkan banyak pihak dan faktor, seperti lingkungan sekolah, corak relasional antara individu dalam lingkungan pendidikan, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya komunikasi dengan orangtua, dan rapuhnya sistem pendidikan dan aturan untuk menjaga dan melindungi keamanan siswa. Karena perilaku perundungan begitu kompleks, kiranya penyelesaian persoalan kekerasan dalam pendidikan juga harus komprehensif, menyeluruh, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Berbagai kekerasan di sekolah, tidak dapat diselesaikan dari satu sektoral saja. Namun, banyak pihak yang harus turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tak hanya guru, orangtua dan siswa juga harus diberi pendidikan untuk menjauhi tindakan bullying. Para guru juga harus dibekali ilmu psikologi anak dan ketrampilan mencegah dan menangani kekerasan di sekolah, yang lebih utama adalah dukungan dan perlindungan dari birokrasi pendidikan terhadap kepala sekolah yang berupaya menciptakan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didiknya. Impunitas bagi para pelaku kekerasan tidak akan pernah memutus mata rantai kekerasan di sekolah.

Aktor Pelaku Kekerasan di Sekolah

Aktor pelaku kekerasan di sekolah diantaranya adalah kepala sekolah terhadap guru, guru senior terhadap guru junior, guru terhadap siswa, siswa terhadap guru, siswa terhadap sesama siswa, dan siswa senior kepada siswa junior.

Jika mengamati kasus dan pelaku versus korban, maka kita akan menemukan benang merah persoalan, diantaranya : (1) adanya relasi tak seimbang antara korban dengan pelaku; (2) korban kerap kali sulit bersuara karena tidak ada sistem pengaduan yang melindungi korban maupun saksi; (3) ada budaya kekerasan yang terjadi di sekolah yang dicontoh dan diwariskan sehingga mengkristal dan melahirkan peniruan; (4) Impunitas terhadap pelaku kerap dilakukan atas nama baik sekolah, akibatnya tidak ada efek jera pada pelaku sehingga yang bersangkutan akan mengulangi perbuatannya; (5) Sistem Persekolah di Indonesia yang tidak kritis mengakibatkan  ketidakmampuan peserta didik untuk berdialog, inilah salah satu akar dari rantai kekerasan yang selalu mencengkeram dunia pendidikan kita.

Wajah kekerasan dalam perploncoan atau pelatihan, dalam proses pembelajaran ataupun kultur sekolah/perguruan tinggi sepertinya sudah menjadi tradisi yang diwariskan dalam pendidikan di Indonesia.Rekam jejak rantai kekerasan ini sudah terpatri dalam memori generasi sebelumnya, yang menganggap ritus kekerasan sebagai bagian yang bernilai dalam pendidikan mereka.

Ingatan historis kekerasan secara tak sadar membentuk habitus dan kultur kekerasan dalam dunia pendidikan dan masyarakat. Dalam habitus dan kultur kekerasan, tindakan kekerasan fisik dan verbal bagi publik dianggap wajar, bahkan mendidik.

Dalam logika ini, proses “mendidik” terjadi dalam proses: pembangkangan – pendisiplinan melalui kekerasan – keberhasilan yang dicirikan melalui kepatuhan dan konformitas peserta didik pada perspektif dan sikap yang dianggap guru/dosen/instruktur benar.

Pedagogi seperti inilah yang membentuk generasi sebelumnya dan diyakini masih diterapkan hingga kini. Habitus dan kultur kekerasan ini tidak terlepas dari konteks sosio-kultural-historis bangsa di mana kultur militeristik pernah sangat dominan.

Kultur pendidikan dengan metode intimidatif, militeristik, dan tidak dialogis pada dasarnya memiliki filosofi bahwa manusia hanya bisa berkembang melalui pemaksaan dan tekanan.

Pedagogi ini tidak berangkat dari keyakinan bahwa setiap pribadi adalah pembelajar yang positif dan unik. Baginya, keterampilan berdialog, menerima perbedaan dan keunikan bukanlah keutamaan fundamental.Sangat logis pula bila dewasa ini ada kesulitan dalam masyarakat untuk berdialog dan menerima perbedaan.

 

STRATEGI MENGATASI

Borba (2012) melihat bahwa cara-cara yang paling baik untuk mengatasi kekerasan dalam pendidikan ialah membereskan akar persoalan utama, yaitu menumbuhkan rasa penghargaan satu sama lain dalam lingkungan pendi dikan. Hanya dengan berfokus pada prinsip penghargaan bahwa individu itu berharga, bermartabat, dan tidak pernah boleh dirusak dan diperalat apa pun alasannya, kita dapat mengembangkan kultur pendidikan yang ramah dan bersahabat. Untuk itu, menurut Borba, ada beberapa hal yang harus dilakukan.

Pertama, sekolah perlu membuat kebijakan antiperundungan dan kekerasan. Setiap individu (pemimpin sekolah, staf guru, karyawan, orangtua, siswa, dan anggota komunitas sekolah) mestinya memahami dengan jelas apa saja yang mereka harapkan dari kebijakan antiperun dungan dan apa konsekuensi-konsekuensi mereka pikul terhadap persoalan ini. Komunitas sekolah harus mampu mengidentifikasi di mana titik lemah perilaku perundungan yang terjadi dalam lingkungan pendidikan. Kebijakan yang me-ngelompokkan, memisahkan, dan membedakan individu berdasarkan ikatan primordial, seperti agama, suku, ras, dan kemampuan akademis, merupakan benihbenih awal tumbuhnya perilaku kekerasan.

Kedua, mendidik seluruh pemangku kepentingan (guru, staf, siswa, dan orangtua) agar dapat mengidentifikasi perilaku kekerasan. Mereka perlu dilatih untuk mengenali perilaku kekerasan dan tanda-tanda seseorang menjadi korban perundungan. Mereka harus mengerti jenis-jenis perilaku perundungan, seperti kekerasan fisik, verbal, relasional, seksual, dan digital/siber.Orangtua perlu diajar tentang tanda-tanda perundungan, pencegahan, dan cara menga tasin ya. Kegiatan itu hanya mungkin bila seluruh pelaku di unit sekolah menyadari pentingnya program-program itu dan berani mendesain sebuah pendekatan yang cocok untuk situasi unik kekerasan di sekolah mereka.

Ketiga, menciptakan prosedur untuk melaporkan perilaku perundungan dan kekerasan. Sekolah perlu membuat kebijakan tentang bagaimana sistem untuk menerima laporan akan tindakan kekerasan dan sistem untuk melindungi para pelapor. Studi menunjukkan ketika perilaku kekerasan itu diawasi, dan staf secara konsisten menindaklanjuti setiap laporan tentang kekerasan, perilaku itu akan berkurang. Para saksi perilaku kekerasan akan merasa nyaman melaporkan bila ada prosedur yang jelas dan mereka memiliki rasa percaya kepada para pendidik di sekolah. Sayangnya, di sekolah kita masih ada banyak siswa tidak mau melaporkan perilaku kekerasan karena merasa tidak nyaman, tidak aman, sebab pendidik kurang memiliki kredibilitas yang mampu melindungi pelapor.

Keempat, guru dan siswa harus belajar bagaimana menyikapi perilaku kekerasan untuk mengantisipasinya.

Keterampilan menghadapi kasus kekerasan pendi dikan dibutuhkan sebab guru sering kali tahu ada perilaku kekerasan, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Kematian Ringgo, anak sekolah dasar, misal nya, menunjukkan guru tidak tanggap terhadap laporan siswa lain ketika terjadi perilaku kekerasan. Kematian Arfiand menunjukkan saksi yang melihat korban perundungan di depan matanya pun tak mampu berbuat banyak selain membiarkan saja. Oka menjadi korban tawuran akibat seragam yang dikenakannya. Korban bullying di SMAN 70 tidak berani melapor karena takut hidupnya di sekolah semakin terancam bila ia melapor.

Kelima, salurkan kecenderungan agresif dalam diri individu dalam keterampilan yang dapat diterima. Perundungan dan kekerasan ialah sebuah perilaku yang dipelajari sejak kecil. Beberapa riset menunjukkan perilaku kekerasan itu semakin meningkat ketika anak memasuki usia delapan tahun. Mengubah perilaku kekerasan yang terwariskan sejak kecil tidaklah mudah.Namun, dengan berbagai latihan, pendampingan, individu dapat diajak untuk menyadari kecenderungan perilaku kekerasan dalam dirinya dengan kegiatan yang positif, mengajarkan dan memberikan pengalaman agar mereka dapat berempati dengan orang lain, mampu menguasai diri, dan mengajarkan cara-cara penyelesaian persoalan secara damai dan dialogis.

Mencegah perilaku kekerasan secara utuh, menyeluruh, dan komprehensif memang sulit. Namun, itulah satu-satunya cara yang harus dilakukan agar tidak jatuh lagi korban jiwa-jiwa muda yang sia-sia. Hanya dengan memasang spanduk, poster, seminar, dan memberi imbauan saja tidak akan menyelesaikan persoalan kekerasan dalam pendidikan. Apalagi memecat guru atau kepala sekolah atau mengeluarkan siswa. Itu semua tidak akan menyelesaikan akar persoalan pendidikan di sekolah kita.

Kekerasan dalam pendidikan lebih terkait dengan bagaimana pendidik mampu mengubah perilaku tidak hormat menjadi sikap positif, saling menghargai keberadaan individu yang unik dan berbeda. Itu hanya mungkin bila seluruh pemangku kepentingan, seperti guru dan orangtua, memiliki keterampilan membaca tanda-tanda kekerasan dalam lingkungan mereka. Pengetahuan, disertai keterampilan yang memadai, akan membantu para pendidik untuk mengantisipasi maraknya budaya kekerasan dalam pendidikan.

Kultur itu hanya bisa dibentuk bila seluruh individu yang terlibat dalam lembaga pendidikan menyadari pentingnya penghargaan terhadap tiap individu, apa pun keadaan dan perbedaannya.

Saling menghargai (respectful) dan tanggungjawab (responsibility) haus menjadi bagian paling penting dalam proses penanaman nilai-nilai perilaku yang baik untuk murid. Dimulai dari perilaku mau mendengarkan orang lain yag sedang berbicara, bermain dengan memperhatikan kepentingan dan keselamatan orang lain, tidak berkata-kata buruk dan kasar, hingga bersikap menghormati orang lin, bik murid terhadap guru, guru terhadap murid, dan guru terhadap guru.

Nilai-nilai ini menjadi hal yang utama dan setiap hari senantiasa menjadi nafas dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Berkata-kata positif dan penuh penghargaan, seperti “terimakasih”, “maaf”, “silahkan”, dan lain-lain, harus senantiasa dilakukan ketika berkomunikasi di dalam lingkungan sekolah.

Butuh Kepekaan Guru

A siswa SDN 07 Pagi Kebayoran Lama Utara diduga tewas akibat ditendang oleh teman sekelasnya, R (8), saat lomba menggambar di sekolahnya. Menurut keterangan walikelasnya, A dan R memang kerap saling mengejek dan sering tersulut emosi sampai berkelahi. Ejekan yang kerap dilontarkan adalah “gendut” dan “nama orangtua”.

Banyak guru kerap lalai dan mengabaikan ejekan dari satu siswa ke siswa lainnya, padahal ejekan berdampak psikis penerimanya. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai “kekerasan verbal”. Seharusnya permusuhan dan saling ejek yang dilakukan A dan R dapat diselesaikan dan didamaikan oleh walikelas, sehingga permusuhan antara keduanya tidak berlarut-larut dan menumbuhkan dendam satu sama lainnya.

Begitupun kasus siswi yang diejek “anak tukang bubur” tidak seharusnya bunuh diri andaikan guru atau walikelasnya bertindak menghentikan ejekan tersebut.

Kasus kematian angelin di Bali juga tidak perlu terjadi andai guru dan kepala sekolahnya peka atas penelantaran anak yang dilakukan orangtua siswinya, dan atas nama perlindungan anak pihak sekolah seharusnya berani berinisiasi melaporkan kepada pihak berwenang.

Kasus penyekapan siswi di Jogjakarta juga dapat dicegah terjadi seandainya para gurunya peka terhadap maraknya kelompok/grup siswa yang lebih akrab disebut“gank” di sekolah.

Kasus bullying di sekolah, tidak dapat diselesaikan dari satu sektoral saja. Namun, banyak pihak yang harus turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tak hanya guru, orangtua dan siswa juga harus diberi pendidikan untuk menjauhi tindakan bullying. Tidak hanya siswa yang dikonseling, para guru juga membutuhkan konseling karena para guru juga manusia biasa yang tidak jarang memiliki masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Jangan sampai masalah pribadinya di rumah terbawa ke dalam ruang kelas sehingga menimbulkan ketidaknyaman siswanya. Dalam beberapa kasus, guru justru menjadi pelaku kekerasan, oleh karena itu penting mensosialisasi Undang-undang Perlindungan Anak. Selain itu, para guru juga harus dibekali ilmu psikologi anak dan ketrampilan mencegah dan menangani kekerasan di sekolah.

Membangun Paradigma Pedagogi Reflektif

Secara pedagogis, proses pembelajaran pada esensinya adalah kegiatan yang cerdas dan partisipatif yang mengembangkan otonomi berpikir, kreativitas, serta membentuk kompetensi dan sikap bertanggung jawab.

Kegiatan ini harus merangsang peserta didik agar secara reflektif dapat menemukan dan membangun dirinya yang otentik, dalam proses belajar di masing-masing jenjang melalui dinamika interaksi yang sehat dengan para pendidik, peserta didik lainnya, tenaga kependidikan, keluarga, serta masyarakat sekitarnya.

Peserta didik harus dilatih untuk berpikir, menganalisa, berdiskresi menimbang-nimbang pilihan, berani berdialog dan berargumentasi secara dewasa dan ilmiah serta lalu mengambil keputusan, bukan sekadar untuk patuh atau konformis.

Dalam konteks Paradigma Pedagogi Reflektif, semua proses ini diolah agar peserta didik dapat menemukan lesson-learned yang menggerakan tiga daya jiwa: ingatan, kesadaran, dan kehendak.

Model pendidikan ini hanya bisa dibangun bila bangsa ini bisa melepaskan diri dari habitus kekerasan, dan memulai habitus dialog yang menghargai perbedaan, agar kita semua menyadari bahwa kekuatan bangsa ini adalah di dalam kemajemukannya, bukan di dalam uniformitas yang dibangun dari paksaan dan tekanan, sebagaimana akhir-akhir ini kita rasakan di dalam kehidupan sosial politik.

Ketidakmampuan untuk berdialog inilah salah satu akar dari rantai kekerasan yang selalu mencengkeram dunia pendidikan kita.

Tentu tidak mudah memutus rantai habitus kekerasan ini. Institusi pendidikan dan para pendidik perlu menemukan model pedagogi pendidikan yang baru untuk menggantikan model pendidikan penuh kultur kekerasan yang selama ini terpelihara.

Oleh sebab itu, dalam konteks nasional yang lebih luas, revolusi mental haruslah kembali menjadi fokus penting Presiden Jokowi, sebagai bentuk gerakan bangsa untuk mau berubah, dan bukan cuma slogan atau program yang ramai di iklan tetapi miskin implementasi dan dampaknya.

Tentu tugas besar berikutnya dari pemerintah dan setiap institusi pendidikan baik dasar, menengah dan pendidikan tinggi adalah membuat kebijakan yang lebih luas untuk menciptakan kultur pedagogis yang jauh dari kekerasan, sehingga dapat membantu peserta didik untuk menjadi warganegara yang demokratis, berintegritas dan bertanggung jawab, yang menjunjung tinggi dialog dan menghargai keragaman dalam hidup bersama.

 

KESIMPULAN

KONFLIK fisik dan kebijakan menjadi ciri pendidikan kita . Terjadinya kasus-kasus perundungan disekolah, maraknya tawuran pelajar satu sekolah dengan sekolah lain yang tak jarang merenggut korban jiwa, dan konflik kebijakan, seperti pelaku tawuran dikeluarkan dari sekolahnya sebagaiman dialami oleh 13 siswa SMAN 70 Jakarta akibat perilaku bullying pada tahun 2014, mengajak kita untuk bercermin menemukan strategi terbaik untuk mengatasi perilaku kekerasan dalam pendidikan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, seharusnya bekerjasama dengan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dalam upaya bertindak menghentikan perundungan di sekolah dengan menjadikan hal  itu sebagai prioritas bila kita tidak ingin lembaga pendidikan berubah menjadi tempat-tempat penyiksaan dan pembunuhan. Lembaga pendidikan tidak pernah boleh menjadi lembaga yang menguatkan perilaku kekerasan dalam diri siswa, baik di dalam lingkungan maupun di luar sekolah.

Makalah ini menawarkan strategi Mengatasi Kekerasan di Pendidikan Formal sebagai berikut:

  • Membangun Paradigma Pedagogi Reflektif dan kritis yang menumbuhkan sikap respek (saling menghargai), responsibility (bertanggungjawab), engaged learning (keterlibatan dalam pembelajaran),
  • Menumbuhkan kepekaan guru terhadap perubahan sikap peserta didik yang menjadi korban kekerasan
  • Membangun Sinergi dan Hubungan Harmonis dengan Orangtua Siswa, misalnya melalui kelas-kelas parenting, layanan psikologi di sekolah, dll
  • Merangkul alumni terutama yang baru lulus 1-3 tahun karena potensial menjadi pendorong para siswa senior melakukan perundungan ke siswa junior

Sesuai dengan  tugas KPAI sebagaimana diatur dalam pasal 3 d Peraturan Presiden No 61 tahun 2016 tentang KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), maka KPAI dapat melakukan hal-hal berikut sebagai Strategi Mengatasi Kekerasan Di Pendidikan Formal :

  • Mensosialisasi UU Perlindungan Anak kepada para guru dan siswa, dalam hal ini KPAI harus bersinergi dengan KL lain seperti : Kemdikbud RI, Kemenag RI dan KPPA.
  • Melakukan pemetaan sekolah dengan klasifikasi : sekolah yang tidak pernah terlibat tawuran, kadang-kadang tawuran dan sering sekali tawuran
  • Mendorong dan memfasilitasi sekolah membuat Plang Sekolah Aman dan Nyaman, membangun sistem pengaduan kekerasan yang melindungi korban dan saksi, membuka klinik konsultasi yang melibatkan psikolog untuk sekolah yang tinggi angka pengaduan kekerasannya
  • Mendorong pembenahan sistem pembelajaran dan penilaian sekolah yang tidak berorietasi pada nilai semata tetapi pada pengembangan potensi dan bakat siswa

Kasus perundungan di sekolah, tidak dapat diselesaikan dari satu sektoral saja. Namun, banyak pihak yang harus turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kepala Sekolah tidak bisa sendirian menyelesaikan berbagai kasus perundungan, Kepsek harus didukung juga oleh atasannya jika berupaya menangani tetapi mendapatkan perlawanan dari pihak orangtua pelaku.

Tak hanya guru, orangtua dan siswa juga harus diberi pendidikan untuk menjauhi tindakan perundungan. Tidak hanya siswa yang dikonseling, para guru juga membutuhkan konseling karena para guru juga manusia biasa yang tidak jarang memiliki masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Jangan sampai masalah pribadinya di rumah terbawa ke dalam ruang kelas sehingga menimbulkan ketidaknyaman siswanya. Dalam beberapa kasus, guru justru menjadi pelaku kekerasan, oleh karena itu penting mensosialisasi Undang-undang Perlindungan Anak. Selain itu, para guru juga harus dibekali ilmu psikologi anak dan ketrampilan mencegah dan menangani kekerasan di sekolah. *****

SUMBER REFERENSI

Augustinus Widyaputranto, “Belenggu Pedagogi Kekerasan”, dalam opini Kompas Cetak, 25 Januari 2017

Doni Koesoema, “Startegi Pendidikan Anti Kekerasan”,  dalam opini Kompas Cetak, 29 September 2014

Nanang Martono, “Kekerasan Simbolik di Sekolah: Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu, Penerbuit RajaGrafindo Persada, Jakarta, Oktober 2012.

Novita Poespita Candra, dkk, “Sekolah Nir Kekerasan : Inspirasi Sekolah Menyenangkan Dari Empat Benua”, Penerbit Ifada Press, Jogjakarta, September 2016.

Retno Listyarti, “Gawat Darurat Kekerasan Di Sekolah”, dalam Kompas cetak, 12 Mei 2016

http://health.kompas.com/read/2015/02/27/071500023/7.dari.10.Pelajar.di.Asia.Pernah.Alami.Kekerasan.di.Sekolah

http://news.liputan6.com/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah

http://jakarta.tribunnews.com/2012/10/04/fsgi-kekerasan-dalam-pendidikan-akibat-dialog-searah

http://edukasi.kompas.com/read/2012/10/05/11115054/Lawan.Bullying.Tumbuhkan.Empati,

 

http://edukasi.kompas.com/read/2012/10/04/16124233/Ini.Akibat.Jika.Anak.Tak.Dibiasakan.Berdialog,

 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/10/04/mbde3v-jadikan-sekolah-sebagai-zona-nyaman

 

http://batam.tribunnews.com/2016/08/31/setiap-hari-senin-lw-takut-pergi-sekolah-ternyata-dia-alami-pelecehan-seksual-dari-gurunya

http://www.jambiekspresnews.com/berita-21938-guru-sdlb-cabuli-7-murid.html

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Santri Al Zaytun Di Sandera karena Ortu Tak Sanggup Lunasi Uang Sekolah

https://indonesiana.tempo.co/read/111968/2017/05/31/retno13/orangtua-tak-mampu-bayar-sekolah-santri-al-zaytun-disandera

Oleh Retno Listyarti (Sekjen FSGI)

Orangtua Tak Mampu Bayar Sekolah, Santri Al Zaytun Disandera Sampai Hari ini

Siapa yang tak kenal Pondok Pesantren Al Zaytun yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Pondok pesantren yang berusia hampir 18 tahun ini memiliki ribuan santri. Sayangnya, lembaga pendidikan yang cukup terpandang ini telah tega melakukan penyanderaan terhadap 2 (dua) santri karena orangtuanya tidak mampu melunasi uang sekolah. Kedua santri tersebut berinisial IF (kelas XII di MA) dan adiknya PR (kelas IX di MTs), total tagihan atas biaya pendidikan keduanya sebesar Rp 43 juta.

IF dan PR adalah putra dari PB, kebetulan PB adalah mantan karyawan Al Zaytun yang mengalami pemecatan sepihak oleh manajemen Al-Zaytun. PB mulai kerja di Mahad Al Zaytun dari tahun 2006 dan di PHK sepihak pada Desember 2016 tanpa Surat Peringatan (SP), tanpa dialog, tanpa di beri kesempatan membela diri, tanpa pesangon, bahkan gaji di bulan Desember pun tidak dibayarkan YPI Al Zaytun, padahal mereka masih bekerja selama bulan itu. Bukan hanya PB yang mendapatkan perlakuan sewenang-wenang tersebut, tetapi ada 116 guru yang mengalami PHK sepihak tersebut dalam waktu bersamaan.

PB memiliki 3 anak yang bersekolah di Al Zaytun, yaitu IF (18 tahun), PR ((15 tahun) dan RS (13 tahun). Sejak di PHK sepihak oleh Mahad Al Zaytun, PB tidak lagi menerima gaji dan tidak juga di beri pesangon meski sudah mengabdi hampir 11 tahun. Hal inilah yang menyebab PB tidak memiliki kemampuan ekonomi membayar biaya sekolah putra putrinya karena selama ini dipotong dari gajinya sebagai karyawan.

 

Di Sandera Selama Lebih Dari Sebulan

Mulai Mei 2017, seharusnya santri  IF dan PR sudah libur dan dapat berkumpul dengan keluarganya, istilahnya “belajar dimasyarakat”. Namun, ketika santri lain mendapatkan haknya berkumpul dengan keluarga, kedua anak PB  “disandera”, hanya boleh meninggalkan Mahad Al Zaytun jika orangtuanya  sudah membayar lunas tagihan sekolah yag totalnya mencapai Rp 43 juta. PB tidak mampu membayar karena kehilangan pekerjaan akibat PHK sepihak oleh Al Zaytun sendiri.

Saat ini, IF yang kelas XII seharusnya setelah Ujian Nasional (UN) sudah diperkenankan pulang ke rumahnya, terhitung mulai 24 April 2017, artinya sudah “disandera” selama 33 hari. Sedangkan PR yang kelas IX seharusnya pasca UN juga sudah diperkenankan pulang 14 Mei, berarti sudah “disandera” selama 13 hari. Namun hingga, 28 Mei 2017  keduanya tidak mendapatkan hak pulang dan menjadi sandera pihak YPI Al Zaytun sampai orangtuanya bisa melunasi seluruh tagihan, padahal orangtuanya tidak memiliki kesanggupan karena di PHK Al Zaytun sendiri.

Hingga hari ini (Rabu, 31 Mei 2017) IF dan PR belum dibebaskan oleh pihak Alzaytun, yang sangat mengenas keduanya sudah tidak mendapatkan jatah makan sehingga kedua orangtuanya harus pontang panting mencari uang untuk biaya makan keduanya, kalau tidak maka kedua anaknya akan kelaparan.

PR yang berusia 15 tahun adalah anak perempuan yang masih kecil, tapi harus berada sendirian di kamar asrama karena semua temannya sudah mendapatkan ijin pulang ke rumah. PR kerap merasa ketakutan terutama di kala malam hari. Sekolah seharusnya menjadi institusi yang memahami psikologi anak dan menghargai hak-hak anak. Institusi pendidikan sejatinya menjunjung tinggi etika dan moral.

PB dan istri berupaya mengurus ijin kepulangan anaknya dengan minta kebijakan pengurus Yayasan Al Zaytun, namun ditolak kecuali melunasi seluruh tagihan. Padahal, urusan bayaran sekolah adalah kewajiban orangtua, jadi sangat TIDAK PATUT jika pihak yayasan menahan dan menyandera anak-anaknya karena alasan uang tagihan sekolah. Hal ini jelas melanggar hak-hak anak dan prinsip-prinsip pendidikan itu sendiri. Apalagi ini kan bulan Ramadhan yang seharusnya anak-anak itu bisa menjalankan ibadah puasa bersama orangtuanya tercinta.

Sejak mengalami PHK sepihak dan melakukan perjuangan melawan pemecatan yang sewenang-wenang bersama 116 teman guru yang senasib, ternyata pihak YPI Al Zaytun kerap melakukan diskriminasi anak-anak dari para guru dan karyawan tersebut. Mereka mengalami kesulitan menjenguk anak-anaknya. Jika santri lain boleh di jenguk di ruang tamu asrama, maka anak-anak mereka hanya boleh dijenguk di gate kedatangan, itu pun harus melalui proses menunggu selama 2 jam dan hanya boleh ditemui selama 15 menit, itupun di kawal khusus dan selama 15 menit ada petugas keamanan yang berdiri didekat santri dan orangtuanya. Sementara santri-santri lain tidak mendapatkan perlakuan seperti itu.

 

Kementerian Agama RI Seharusnya Dapat Menindak Al Zaytun

Diskriminasi dan perlakuan  manajemen Al Zytun terhadap sebagian santri dapat diduga kuat melanggar pasal 76A (diskriminasi) dan Pasal 80 (Kekerasan) dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.  Jika hal ini tidak ditidak tegas oleh Kemenag RI maka akan menimbulan trauma bagi korban dan sekolah tidak lagi menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak.

Selain itu, PHK sepihak secara sewenang-wenang terhadap ratusan guru dan karyawan tanpa pesangon yang dilakukan manajemen Al Zaytun adalah pelanggaran terhadap UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jika hal ini tidak ditindak tegas oleh Kemenag RI maka akan menjadi Preseden buruk bagi perlindungan guru swasta di Indonesia.

Kementerian Agama RI merupakan instansi pemerintah yang membawahi pendidikan di lingkungan Pondok-pondok pesantren. Kemenang lah yang menjadi penanggungjawab, Pembina dan pengawas pondok pesantren termasuk Al Zaytun. Bahkan ijin pendirianpun hanya diberikan oleh Kemenag RI. Jadi sebenarnya mudah bagi Kemenag RI untuk menindak tegas berbagai pelanggaran  yang dilakukan oleh Al Zaytun, jika terus membangkang, maka Kemenang berwenang mencabut ijin operasional Ponpes Al-Zaytun. Sudah seharusnya negara tegas dan tidak kalah oleh institusi yang melanggar aturan dan tidak mengindahkan peraturan perundangan RI.  Semoga komisi VIII DPR RI dapat mengundang Kemenang RI dan pihak-pihak terkait  untuk rapat dengar pendapat membahas permasalahan YPI Al Zaytun.*****

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

OPINI: Nilai Nol di Rapor Peserta Didik

Nilai Nol di Rapor Peserta Didik

RETNO LISTYARTI

Kompas Cetak, 15 September 2016 1 komentar

Mendapatkan nilai nol dalam ulangan atau tugas mungkin pernah dialami sebagian orang, tetapi memperoleh nilai nol (0) di rapor rasanya sulit dipercaya. Namun, kejadian ini dialami salah seorang siswi di SMA Negeri 4 Bandung.

Mencuatnya kasus ini ke publik tentu saja mengejutkan banyak pihak. Hal ini berpotensi menimbulkan keraguan masyarakat untuk memercayai nilai yang diberikan guru dan sekolah.

Meskipun pihak sekolahsudah mengklarifikasi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa itu bukan nilai nol, melainkan kosong alias belum diisi, tetap saja faktanya di rapor tertulis ”0” bukan dikosongkan. Ada kelalaian manajemen sekolah yang telah memberikan rapor bernilai nolyang sudah ditandatangani kepala sekolah dan wali kelas, bahkan lengkap dengan stempel sekolah, bukti bahwa pelayanan sekolah buruk.

Bukan kesalahan teknis

Dalam matematika, kita hanya mengenal bilangan nol, genap dan ganjil, tidak ada bilangan kosong. Artinya, secara defacto dan dejure nilai rapor siswi tersebut adalah nol karena tidak mungkin rapor yang siap dibagikan nilainya dikosongkan.

Jika sekolah hanya berpijak padaalasan kesalahan teknis operasional pengolahan nilai, itu hanya melihat dari hasil akhir. Padahal, kesalahan teknis itu disebabkan oleh peristiwa yang mendahuluinya, sebagaimana dikemukakan orangtua korban di sejumlah media. Ada sebab-akibat mengapa sekolah sampai memberikan nilai nol di rapor. Inilah yang seharusnya didalami KPAI karena orangtua korban memercayakan penyelesaian kasusnya ke KPAI.

KPAI dalam pemeriksaan awal mengakui adanya unsur kelalaian sekolah yang secara implisit membuktikan buruknya pelayanan sekolah terhadap peserta didik. Pemberian nilai nol di rapor telah membuat korban malu, tidak percaya diri, dan depresi.

KPAI sejatinya tidak berhenti pada pengakuan sekolah yang menganggap pemberian nilai nol di rapor sebagai kesalahan teknis operasional semata. KPAI harus menggali peristiwa sebelum nilai rapor diberikan karena di situlah benang merah dari kekerasan psikis yang dialami korban. Bagaimana mungkin peristiwa pendahulunya selama berbulan-bulandiabaikansehingga publik harus percaya bahwa itu semata-matakarena kesalahan teknis tanpa ada latar belakang peristiwa yang mendahuluinya.

Ada indikasi bahwa guru Matematika, wakil kepala sekolah (bidang kurikulum), dan kepala sekolah telah lalai memerhatikan persoalan individu siswa yang sedang menderita sakit dengan diagnosis astigmat miop compositus ODS dansikatrik kornea ODS, sebagaimana hasil pemeriksaan dokter mata Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung.

Di balik kekurangan memiliki penyakit tertentu, sehingga berujung pada kecepatan dan kesempurnaan mengumpulkan tugas khususnya pada mata pelajaran Matematika kelompok peminatan, seharusnya bagian kurikulum dan kepala sekolah turun tangan. Hal ini melihat dan memerhatikan sisi kelebihan dan potensi si anak yang mendapat kepercayaan mewakili SMAN 4 Bandung dalam olimpiade biologi tingkat wilayah,sesuai Surat Keterangan Kepala Sekolah Nomor: 421.3/848-SMA.04/2016.

Pemberian nol dengan standar indikator melihat keaktifan siswa dari kecepatan mengumpulkan tugas akademik, sesungguhnya dalam hal ini guru baru menerapkan salah satu dari empat kompetensi guru, yaitu kompetensi profesional. Masih ada tiga kompetensi lagi yang wajib dimiliki guru, yaitu kompetensi sosial, pedagogik, dan kepribadian, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No 14/2005.

Memberi nol dan tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki, melengkapi, dan menyusulkan tugas yang belum sempurna—padahal situasi dan kondisi masih memungkinkan—dapat dikategorikan melanggar peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut.

Pertama, guru tidak memahami dan salah tafsir Kurikulum 2013 yang mewajibkan memproses, menganalisis penilaian kepada siswa secara portofolio, dengan melihat dan memerhatikan siswa sebagai individu dan pribadi yang unik, berbeda dengan siswa lain. Keadaan siswa yang sedang menderita sakit dan perlu perawatan dokter dan memperjuangkan sekolah menjadi peserta olimpiade biologi seharusnya jadi indikator adanya pertimbangan fleksibel kemudahan dan rasa maklum pengumpulan tugasnya dapat disusulkan.

Kedua, kewajiban guru memiliki kompetensi dan mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional telah diatur pada Pasal 8 UU Guru dan Dosen (UU No 14/2005). Ketidakmampuan guru menjalankan tuntutan kurikulum adalah persoalan besar, serius, dan jadi perhatian publik karena yang bersangkutan bukan saja melanggar UU Guru dan Dosen, melainkan juga nyata melanggar UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Ketiga, UU Sisdiknas Pasal 12 mengatur kewajiban sekolah memfasilitasi kebutuhan peserta didik demi tercapainya penyaluran minat, bakat, dan kemampuan. Tidak memberi kesempatan kepada siswa mengumpulkan tugas secara susulan sangat berpotensi mematikan kreativitas siswa.

Keempat, mematikan kreativitas siswa, pemberian nilai nol, dan menolak memberi kesempatan mengumpulkan tugas adalah faktor utama penyebab dan pendorong siswa diputuskan tidak naik kelas oleh SMAN 4 Bandung pada tahun pelajaran 2015/2016. Kesalahan proses pelayanan, sistem pengolahan nilai yang berdampak munculnya nilai nol yang berujung pada kesalahan mengambil keputusan tidak naik kelas bagi siswa adalah termasuk perbuatan melanggar hukum dan kode etik guru.

Lewat jalur pengadilan

Kelima, mengingat adanya bukti perlakuan kepada siswa yang didahului penolakan memberi kesempatan menyempurnakan tugas, adanya pemberian nilai nol, dan berakibat siswa tidak naik kelas, maka ditinjau dari hubungan sebab-akibat telah layak diselesaikan melalui proses hukum, yaitu pengadilan tata usaha negara, pidana, dan perdata. Tuntutan pelanggaran yang dapat diajukan di antaranya pelanggaran kewajiban menjalankan tugas profesi guru yang diatur Pasal 20, UU No 14/2005.

Keenam, memahami dan memaklumi siswa yang kurang berdaya karena sedang ditimpa penyakit dengan cara memberi kesempatan dan kemudahan mengumpulkan tugas secara menyusul adalah kebiasaan yang sudah lahir, terpelihara, dan hidup bertahun-tahun sehingga dapat diterima oleh bangsa Indonesia sebagai hukum tidak tertulis, nilai dan etika yang diakui oleh masyarakat. Acuan tersebut diatur Pasal 20 UU No 14/2005.

Ketujuh, mengacu padasurat edaran Direktur PSMA No 5182/D4/LK/2015 tentang Pemberlakuan Panduan Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan, maka kasus pemberian nilai nol di rapor siswi SMAN 4 Bandung pada mata pelajaran Matematika bukan hanya kesalahan guru, melainkan juga manajemen sekolah.Ketika ada siswa tidak memiliki nilai harian, guru bersangkutan seharusnyamenagih tugas ke siswa yang nilainya belum lengkap, bukan menyerahkan nilai nol di akhir tahun dengan alasan siswa tidak mengumpulkan.

Menurut ketentuan yang berlaku untuk penilaian dalam Kurikulum 2013, laporan pada hasil penilaian pendidikan pada akhir semester dan akhir tahun (rapor) ditetapkan dalam rapat dewan guru berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik dan hasil penilaian oleh satuan pendidikan. Ketika peserta didik hanya memiliki nilai UAS, maka sudah seharusnya sekolah mempertanyakan dan memeriksa guru yang tidak menyerahkan nilai harian anak. Sekolah harus menyelidiki mengapa guru bersangkutan tidak menjalankan tugas pokoknya melakukan penilaian harian selama satu semester, bukan malah membiarkan pemberian nilai nol di rapor.

Pemberian nilai nol kepada peserta didik oleh guru Matematika SMAN 4 Bandung ini sangat memprihatinkan dan telah mencemarkan nama baik guru Indonesia. Hal ini juga merupakan kemunduran dalam pendidikan nasional dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penilaian yang dilakukan guru dan sekolah. Hal ini sangat berbahaya bagi upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

RETNO LISTYARTI, PRAKTISI PENDIDIKAN DAN SEKJEN FEDERASI SERIKAT GURU INDONESIA (FSGI)

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

FSGI : Pemberian Nilai NOL Pada Siswa SMAN 4 Bandung Bukan Semata Kesalahaan Sistem

FSGI : Pemberian Nilai NOL Pada Siswa SMAN 4 Bandung Bukan Semata Kesalahaan Sistem

Sesuai dengan hasil kajian hukum FSGI yang juga sudah diserahkan kepada KPAI,  maka pernyataan sekolah dengan mengaku bahwa pemberian nilai NOL sebagai kesalahan teknis tidak dapat diterima oleh nalar.  Jika sekolah hanya berpijak pada  alasan kesalahan teknis operasional pengolahan nilai , maka itu hanya melihat dari hasil akhir saja. Padahal Kesalahan teknis itu disebabkan oleh peristiwa yang mendahuluinya  sebagaimana hasil kajian fsgi. Ada sebab akibat mengapa sekolah sampai memberikan nilai NOL di rapor.

Dari keterangan korban dan orangtuanya dapat disimpulkan bahwa ada kesengajaan oknum guru yang memiliki perencanaan menghancurkan nilai anak, yaitu dengan menolak memberikan tugas/ulangan susulan padahal waktunya masih memungkinkan.  Ada unsur buruknya pelayanan sekolah terhadap peserta didik, dalam hal ini adalah korban yang mengalami diskriminasi dan tekanan hingga depresi.    Bagaimana mungkin peristiwa pendahulunya selama berbulan-bulan  diabaikan  sehingga public harus percaya bahwa itu semata-mata hanya karena kesalahan teknis tanpa ada latar belakang peristiwa yang mendahului  sebelumnya.

Ada kelalaian sekolah yang telah memberikan rapor bernilai NOL  yang sudah ditandatangani kepala sekolah dan wali kelas bahkan lengkap dengan stempel sekolah merupakan bukti bahwa pelayanan sekolah buruk.  Akibat perlakuan oknum guru yang berujung pada pemberian nilai NOL maka ada seorang anak yang dirugikan dan hal ini sudah memenuhi unsure kekerasan terhadap anak.

Menolak memberi kesempatan mengumpulkan tugas secara susulan dalam situasi dan waktu yang masih memungkinkan,dengan alasan siswa sedang menderita sakit dan dalam perawatan dokter,dan memberi nilai nol pada rapor siswa di semester II sehingga berdampak pada penjatuhan keputusan Tidak Naik Kelas bagi siswa tersebut adalah termasuk dalam klasifikasi perlakuan tindakan kekerasan psikis terhadap anak yang diatur pada Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 80 dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun 6 bulan. Dengan adanya dugaan telah terjadi kekerasan terhadap anak maka sudah sepatutnya KPAI menyelamatkan masa depan korban, jangan terbawa alasan sekolah bahawa ini hanya kesalahan teknis belaka.

FSGI mendorong KPAI untuk mendalami lebih jauh latar belakang pemberian nilai NOL di rapor demi kepentingan pendidikan agar masyarakat Indonesia dapat mempercayai penilaian yang diberikan guru dan sekolah. Memberikan nilai NOL dirapor adalah kemunduran dalam pendidikan Indonesia. KPAI sejatinya ikut mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas dan berkeadilan di negeri ini.

Jakarta, 10 September 2016

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pernyataan Resmi FSGI Terkait Mendampingi Korban Nilai Nol di Rapor

Yth. Teman-teman Guru anggota FSGI di seluruh Indonesia,

FOKUSLAH PADA MEMAJUKAN PENDIDIKAN INDONESIA, BUKAN PERKARA GURU DILAPORKAN KE KPAI

Berkaitan dengan “serangan” berbagai pihak –terutama para guru—karena keputusan pengurus pusat FSGI untuk mendampingi siswi SMAN 4 Bandung yang mendapatkan nilai NOL di rapor, maka dengan ini kami menyampaikan :

PERTAMA, Serangan itu sudah kami perkirakan dari awal, jadi kami tidak terkejut, justru serangan ini menunjukkan FSGI sangat diperhitungkan. FSGI selalu menghargai perbedaan pendapat. Kami persilahkan pihak-pihak  yang tidak setuju dengan langkah yang dipilih FSGI untuk berpendapat, termasuk yang ingin menyalahkan sesuai keterbatasan pengetahuan dan data yang dimilikinya. Tetapi, mari kita tetap saling menghormati.

KEDUA, FSGI mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan dukungan maupun ketidaksetujuan. Sikap  dan kritik FSGI memang kerap melawan mainstream dan atas keputusan ini FSGI kerap  “diapresiasi”, “diserang” maupun “dihujat” banyak pihak, makanan biasa hampir setiap tahun. Bagi FSGI, itu adalah resiko dari perjuangan dan pilihan, FSGI selalu siap menghadapi ini dengan himpunan data, fakta dan kekuatan yang dimiliki. Membuktikan kebenaran memang membutuhkan waktu dan kesabaran, semua ikhtiar butuh pengorbanan.

KETIGA, FSGI menyadari bahwa Tupoksi pengurus organisasi guru menurut  pasal 42 UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen, bukan hanya melindungi guru tapi memajukan pendidikan nasional. Pendidikan Indonesia berjalan mundur ketika ada guru memberikan nilai NOL (0). Tindakan guru tersebut melanggar etika dan peraturan perundangan, sehingga layak direkomendasi untuk diberi hukuman supaya menimbulkan efek jera pada yang bersangkutan dan guru lain di masa yang akan datang.

KEEMPAT, Memberikan nilai NOL di rapor adalah tindakan yang memalukan bagi guru Indonesia dan sekolah di Indonesia.  Jika dibiarkan maka masyarakat menjadi tidak percaya pada penilaian yg diberikan guru disekolah. Tindakan FSGI justru ingin menyelamatkan guru dan sekolah di Indonesia. Sebagai sesama pendidik, sudah seharusnya kita saling mengingatkan jika ada rekan sejawat yang keliru, bukan membangun solidaritas buta yang tidak berdasarkan data, fakta apalagi kajian hukum yang komprehensif. Pemberian nilai NOL di rapor sangat membahayakan kualitas pendidikan Indonesia.

KELIMA, Apabila mengacu kepada standar berpikir rasional,  logis,dan ilmiah pada rapor smester II tahun pelajaran 2015/2016 tidaklah mungkin siswa memperoleh nilai nol di rapor. karena ketentuan penilaian rapor dalam Kurikulum 2013 adalah nilai semester ganjil dan genap diakumulasi. Korban memiliki nilai 50 ketrampilan untuk mata pelajaran peminatan di semester 1, jadi mustahil nilainya NOL pada semester 2.

KEENAM, FSGI adalah organisasi profesi guru yang memiliki ciri yang sudah teruji dan terukur selama bertahun-tahun, yaitu mengedepankan data. Seluruh kritikan FSGI atas berbagai kebijakan maupun keputusan birokrat selalu dengan data dan kajian cermat dan terukur. FSGI tidak pernah digugat secara hukum oleh pihak manapun, karena data dan  kajian yang dimilikinya, sebaliknya FSGI lah pihak yang selalu berposisi menggugat pihak lain dengan bermodal kecermatan data, analisis aturan yang dilanggar dan hasil kajian yang terukur. FSGI juga kerap memenangkan gugatan karena selalu berdiri di atas aturan.  Tentu saja, keputusan FSGI kali ini untuk mendampingi korban dan orangtuanya juga sudah diperhitungkan secara logis, cermat dan terukur.

KETUJUH, FSGI memilih KPAI untuk turun tangan dan memediasi pihak-pihak terkait, justru karena FSGI mendorong penyelesaian masalah di “meja coklat” melalui dialog BUKAN di “meja hijau”, walau jalur hukum sudah bisa ditempuh orangtua korban karena adanya dugaan kuat pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 80 dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun 6 bulan. Dengan adanya dugaan telah terjadi kekerasan terhadap anak maka sudah sepatutnya KPAI turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku baik kesalahan atas nama pribadi maupun jabatan. Langkah FSGI ini justru secara tidak langsung berupaya melindungi guru untuk TIDAK dilaporkan pidana ke kepolisian oleh orangtua korban.

Dasar dan alasan kuat FSGI memutuskan untuk mendampingi korban dan orangtuanya :

JULI 2016, Orangtua korban yang memiliki insiatif untuk melaporkan kasus nilai NOL di rapor anaknya ke FSGI dengan membawa kronologis peristiwa dan bukti-bukti. Orangtua korban yang mendatangi FSGI ke Jakarta, bukan sebaliknya. FSGI dengan ayah korban terus berkomunikasi selama Juli-Agustus karena banyak bukti yang harus dilengkapi sebelum tim kajian FSGI membuatkan kajian hukum atas kasus ini.

AGUSTUS 2016, Orangtua korban melengkapi bukti-bukti yang diminta tim kajian FSGI, mulai dari fotocopy rapor, surat keterangan sakit dari RS, surat keterangan mengikuti olimpiade biologi, dan lain-lain. Dari data tertulis dan wawancara terungkap bahwa korban mengalami tekanan berbulan-bulan dari 2 gurunya hingga mengalami depresi  akibat tidak diberi kesempatan mengikuti ulangan susulan, memberikan tugas susulan dan presentasi karena tidak masuk sekitar 3 minggu. Guru lain di SMAN 4 Bandung memberikan kesempatan, kecuali guru matematika dan bahasa Indonesia. Hal ini dibuktikan dari nilai rapor, dimana mata pelajaran lain memberikan nilai bagus, setidaknya memenuhi KKM dan nilai sikap semuanya A dan B, termasuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan matematika.

Dalam kajiannya, FSGI menemukan adanya unsur “Kelalaian Sekolah”. Guru matematika, Wakasek Kurikulum,dan Kepala Sekolah telah lalai memperhatikan persoalan individu siswa yang sedang menderita sakit dengan diagnosis Astigmat Miop Compositus ODS dan Sikatrik Kornea ODS,dengan Dokter Pemeriksa Irawati Irfani,dr,SpM.MKes. Diperiksa di Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung,dan mendapatkan saran medis untuk tetap control dan berobat jalan dalam waktu 3-6 bulan yang akan datang.

Dibalik kekurangan memiliki penyakit tertentu sehingga berujung pada kecepatan dan kesempurnaan mengumpulkan tugas khususnya pada mata pelajaran matematika kelompok peminatan, seharusnya bagian kurikulum dan Kepala Sekolah turun tangan melihat dan memperhatikan sisi kelebihan dan potensi yang dimiliki oleh anak dalam bentuk mendapatkan kepercayaan mewakili SMAN 4 Bandung dalam Olimpiade Biologi Tingkat Wilayah sesuai Surat Keterangan Kepala Sekolah Nomor: 421.3/848-SMA.04/2016.

SEPTEMBER 2016, FSGI sudah menyelesaikan kajian hukum, menulis surat pengantar orangtua korban ke KPAI dan siap merilis hasil kajian ke public melalui konprensi pers di LBH Jakarta. FSGI mendampingi korban dan ortu ke KPAI sehari setelah konpers.

Benarkah Siswa Jarang MASUK SEKOLAH?

Berdasarkan rekapan yang berasal dari bukti buku rapor anak yang bernama D. Puspita. R pada semester I,II tahun pelajaran 2015/2016 SMAN 4 Bandung,untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai siswa, diperoleh data terlampir ketidakhadiran kumulatif sebagai berikut:

  1. Sakit : 4 hari
  2. Ijin                        : –
  3. Tanpa Keterangan : 7 hari         :

Dari data tersebut diatas total ketidakhadiran siswa sebanyak11 hari dari 180 hari belajar efektif atau sebanding dengan 6,1% sehingga persentase kehadiran mencapai 93,9%.

Untuk nilai Peminatan Matematika Kompetensi Keterampilan pada semester II tahun pelajaran 2015/2016,guru memberi tugas 3(tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

  • Tugas pertama mengerjakan soal materi: Pertidaksamaan Mutlak,Pecahan,dan Irrasional. Pada tugas ini siswa memperoleh nilai 50
  • Tugas kedua mengerjakan soal materi : Geometri Bidang Datar
  • Tugas ketiga mengerjakan soal materi : Persamaan Trigonometri

Sesuai arahan guru,tugas kedua dan ketiga dititip dan diserahkan melalui ketua kelas via email tapi belakangan diketahui data tugas kirimannya belum terkirim atau sampai tujuan sehingga siswa berinisiatif melakukan kiriman ulang dan walau dimohon berkali-kali guru matematika tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki pengiriman dan pengumpulan tugas dengan cara susulan.

Menolak memberi kesempatan mengumpulkan tugas secara susulan dalam situasi dan waktu yang masih memungkinkan,dengan alasan siswa sedang menderita sakit dan dalam perawatan dokter,dan memberi nilai nol pada rapor siswa di semester II sehingga berdampak pada penjatuhan keputusan Tidak Naik Kelas bagi siswa tersebut adalah termasuk dalam klasifikasi perlakuan tindakan kekerasan psikis terhadap anak yang diatur pada Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 80 dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun 6 bulan. Dengan adanya dugaan telah terjadi kekerasan terhadap anak maka sudah sepatutnya KPAI turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku baik kesalahan atas nama pribadi maupun jabatan.

Setelah dianalisis oleh tim kajian FSGI, pemberian nilai nol kepada peserta didik oleh guru matematika SMAN 4 Bandung ini sangat memprihatinkan dan telah mencemarkan nama baik guru Indonesia, karena dari data kehadiran mengikuti pembelajaran di sekolah dan ada pengumpulan tugas serta memperoleh nilai 50 di semester pertama, maka siswa tidak mungkin bernilai NOL. Ada dugaan yang kuat telah terjadi kesalahan dalam proses dan system pengolahan nilai,maka dalam persoalan ini sudah saatnya Irjen Kemendikbud Republik Indonesia,Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat,dan Dinas Pendidikan Kota Bandung turun tangan tuntaskan kasus tersebut.

Salam Perjuangan

Atas Nama Pengurus Pusat FSGI

Retno Listyarti M.Si (Sekretaris Jenderal)

Posted in Uncategorized | 1 Comment

https://www.youtube.com/watch?v=UpDDRf6Kgts

Posted in Uncategorized | Leave a comment

https://www.youtube.com/watch?v=5yxeLvPDmAE

Posted in Uncategorized | Leave a comment

https://www.youtube.com/watch?v=SIWRr7qDJbE

Posted in Uncategorized | Leave a comment

https://www.youtube.com/watch?v=kCE42D8sZIQ (2)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

https://www.youtube.com/watch?v=7yAq688GijM

Posted in Uncategorized | Leave a comment